MANAGED BY:
JUMAT
10 APRIL
KRIMINAL | METROPOLIS | HOT PROMO | BORNEO FC | GAYA
Rabu, 05 Februari 2020 23:04
Eks Karyawan PT Buma Lita Adukan Nasib ke DPRD

Soal PHK Sepihak Terhadap 486 Karyawan

PERLU SOLUSI : Eks Karyawan PT Bumi Lita didampingi SP KEPSI dan SPKEP SPSI PT Buma Lati menyampaikan keluhan pada rapat kerja Komisi IV DPRD Kaltim yang juga dihadiri Disnakertrans Kaltim dan Disnakertrans Berau, Rabu (5/2/2020)

PROKAL.CO, SAMARINDA. Eks karyawan PT Buma Lita didampingi Serikat Pekerja Kimia Energi dan Pertambangan (SP KEPSI) Tanjung Redeb, Berau dan SPKEP SPSI PT Buma Lati mengadukan nasib mereka ke Karang Paci, sebutan Kantor DPRD Kaltim, Rabu (5/2). Diterima Komisi IV, mereka mengeluhkan tentang adanya PHK sepihak yang dilakukan perusahaan yang merupakan sub kontraktor yang menangani areal konsesi pertambangan PT Berau Coal sebanyak 60 persen dari total produksi batu baranya.

PC SPKEP SPSI Berau Aji Hendra Hidayat menuturkan, PHK massal dan sepihak yang menjadi masalah saat ini terjadi terhadap 486 karyawan terdiri dari 60 persen atau 293 orang tenaga kerja lokal dan 39,71 persen atau 193 orang tenaga kerja non lokal sejak Februari 2019 – 16 Desember 2019 yang dibagi dalam tiga tahapan mulai dari alasan pembinaan, dirumahkan dan PHK.

Ia menilai PHK massal cacat hukum karena melanggar Perda Nomor 8/2018 tentang PTKL, UU 13/2003 tentang Ketenagakerjaan, Permenaker 39/2016 tentang Penempatan Naker. "Sebagaimana peraturan dimaksud, maka menuntut melaksanakan amanat perda dengan melindungi tenaga perja lokal dengan cara semaksimal mungkin mempertahankan tenaga kerja lokal agar tidak di-PHK. Selama belum ada putusan inkrah PHK, perusahaan dituntut membayar upah dan hak pekerja, mempekerjakan kembali pekerja dan meminta Disnakertrans Kaltim untuk merekomendasikan sanksi dan memproses pidana terhadap perusahaan,” kata Aji pada rapat yang dihadiri Disnakertrans Kaltim dan Disnakertrans Berau itu.

"Meminta kepada Disnakertrans Kaltim merekomendasikan sanksi kepada perusahaan. Ironisnya, setelah dilakukan perumahan dan PHK justru perusahaan melakukan penerimaan karyawan baru, dan adanya beberapa unit baru. Padahal, alasan PHK efesiensi, ini tidak logis," tambahnya. Ditambahkannya, tidak ada tahapan yang harus dilakukan perusahaan sebagaimana peraturan yang berlaku, seperti mengurangi lembur, jam kerja dan sejenisnya, tetapi langsung melakukan merumahkan dan PHK.

Upaya yang dilakukan sudah berlangsung cukup lama dalam proses media baik dilakukan Disnakertrans hingga DPRD Berau, tetapi belum ada kejelasan dari pihak perusahaan. Oleh sebab itu, maka pihaknya membawa persoalan ini ke tingkat provinsi. "Disnakertrans sudah mengeluarkan surat imbauan untuk melaksanakan tahapan, Bupati Berau dan DPRD juga sudah meminta agar tidak dilakukan pemecatan akan tetapi tidak diindahkan perusahaan," tambahnya. Kadisnakertrans Berau Junaidi telah menerbitkan surat imbauan kepada Dirut PT Buma Site Lati yang menerangkan bahwa PHK merupakan pilihan terakhir sebagai upaya melakukan efesiensi perusahaan.

PHK dapat dilakukan dengan melakukan sejumlah tahapan yakni mengurangi upah dan fasilitas pekerja di tingkat atas, mengurangi sif, membatasi atau menghapuskan kerja lembur, mengurangi jam dan hari kerja, meliburkan atau merumahkan pekerja secara bergilir, tidak memperpanjang kontrak bagi pekerja yang telah habis masa kontraknya, dan memberikan pensiun bagi yang memenuhi syarat.
"Apabila semua tahapan tersebut tidak dilakukan, maka pihak perusahaan tidak dapat melakukan pemutusan hubungan kerja kepada buruh atau karyawan. Namun apabila PHK tidak dapat terhindarkan, maka terlebih dahulu melakukan perundingan antara perusahaan dengan karyawan," katanya.

Pihaknya sudah mengundang PT Buma Lati untuk mencari solusi agar tidak dilakukan PHK khususnya bagi tenaga kerja lokal. Tetapi pihak perusahaan mengaku sudah melakukan tahapan-tahapan sebagaimana yang dimaksud Disnakertrans, sehingga menganggap PHK merupakan tindakan yang benar karena tidak melanggar satupun ketentuan. Disnakertrans Kaltim Datu Badaruddin mengatakan terhadap pengawasan dan pembinaan menjadi tugas provinsi, dalam hal ini 4 orang pejabat fungsional pengawas yang ditempatkan di Disnakertrans Berau.

Disampaikan, mereka pernah sidak ke PT Buma Lita, kemudian mengeluarkan surat nota pemeriksaan pertama dan kedua namun belum ada balasan. Artinya, pihak perusahaan bersikukuh dengan sikapnya. "Meminta kepada bidang pengawasan untuk melakukan gelar perkara terhadap persoalan ini dengan mengacu kepada semua dokumen yang ada. Hasilnya memang masih harus dilakukan pendalaman karena masih ada sejumlah berkas yang harus dilengkapi. Hasil dari gelar perkara yang saat ini masih berjalan untuk menentukan apakah perlu dilakukan peningkatan status dari pemeriksaan menjadi penyelidikan," ujarnya.

Menanggapi hal tersebut, Ketua Komisi IV DPRD Kaltim Rusman Ya’qub mengatakan langkah normatif sudah dilakukan akan tetapi pihak perusahaan bersikukuh dengan sikapnya. Karena itu pemerintah harus merekomendasikan ke pemerintah pusat agar diberikan sanksi.

"Senin (10/2), kita panggil PT Buma Lati, kami harap Disnakertrans sudah harus menaikkan status menjadi penyelidikan. Apalagi sudah difasilitasi mulai Disnakertrans, DPRD dan bupati tetapi kok masih begitu. Siapa sih perusahaan itu?," tegas Rusman didampingi Abdul Kadir Tappa, Ely Hartati Rasyidi, Fitri Maisyaroh, dan Herliana Yanti. Abdul Kadir Tappa menyebutkan Disnakertrans lemah, pengawasnya tidak berbanding lurus dengan beban kerjanya dengan jumlah SDM. Contoh di Berau hanya ada 4 pengawas dari provinsi.

"Tidak perlu ambil langkah hukum, lewat jalur kekeluargaan saja dengan mekakukan pendekatan dengan perusahaan agar tidak melakukan pemecatan, dan kalaupun memang terpaksa PHK dilakukan maka harus jelas pesangon sesuai dengan masa kerjanya,” tegasnya.  Senada, anggota Komisi IV Fitri Maisyaroh mengatakan masalahnya sejak rekruitmen tenaga kerja, karena apabila dilihat dari data bahwa sebagian besar pekerja berasal dari luar daerah sedangkan karyawan lokal tidak sampai setengah.

"Pengawasan sejak awal belum maksimal. Ketika masalah terjadi maka kembalikan posisi awal, tidak boleh melakukan pemutusan hubungan kerja dengan tenaga kerja lokal karena komposisi sudah tidak rasional. Misal seribu karyawan, 300 orang pekerja lokal lalu kemudian dirumahkan atau PHK berarti tenaga kerja lokal habis, ini sudah melanggar," pungkasnya. (adv/hms4/nin)

loading...

BACA JUGA

Kamis, 30 Januari 2020 22:34

Sabu Disembunyikan dalam Ikan Asin

TENGGARONG. Seribu satu cara ditempuh para pengedar narkoba yang kini…

Kamis, 30 Januari 2020 22:27

Tim Safety Riding Honda Sasar Bontang

BONTANG. Main Dealer Astra Motor Samarinda melalui tim safety riding…

Rabu, 29 Januari 2020 10:25

Pasar SAD, Atap Bocor, Eskalator Masih Ngadat

TANJUNG REDEB. Fasilitas pasar Sanggam Adji Dilyas (SAD) Berau dikeluhkan.…

Senin, 27 Januari 2020 09:58

"Jual" ABG, Long Time Seharga Rp 2 Juta

TANJUNGREDEB. Ar (34) diciduk polisi usai transaksi bisnis prostitusi yang…

Senin, 27 Januari 2020 09:52

Kapal Ditabrak, Nelayan Tewas di Depan Anak

ANGGANA. Di saat cuaca cerah, arus sungai di Muara Mangkubur,…

Jumat, 24 Januari 2020 22:34

Bhayangkari Polres Kukar Peduli Anak

TENGGARONG. Para ibu Bhayangkari Polres Kutai Kartanegara (Kukar) dipimpin Ny…

Jumat, 24 Januari 2020 22:33

Polres Kukar Tingkatkan Pelayanan ke Masyarakat

TENGGARONG. Polres Kutai Kartanegara (Kukar) bertekad meningkatkan terus pelayanan ke…

Jumat, 24 Januari 2020 13:16

Nelayan Diminta Batasi Kegiatan di Laut

TANJUNG REDEB. Selama sepekan terakhir cuaca kurang bersahabat, khususnya bagi…

Senin, 20 Januari 2020 21:59

Cari Ikan, Bocah Meninggal Dunia

TANJUNG REDEB. Seorang anak berinisial Ar (10), dikabarkan meninggal dunia…

Senin, 20 Januari 2020 21:56

Banjir Buat Bupati Kebingungan

TANJUNG REDEB. Intensitas hujan yang tinggi dengan durasi lama, membuat…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Terverifikasi Dewan Pers