SAMARINDA KOTA. PDAM Tirta Kencana melalui kuasa hukumnya Roy Hendrayatno telah merilis sejumlah instansi tunggakan rekening “gendut” kepada perusahaan air bersih tersebut. Sebagian besar para penunggak besar itu justru berasal dari instansi di lingkungan Pemkot Samarinda dan Pemprov Kaltim.
Ada pula penunggaknya dari sejumlah organisasi kemasyarakatan. Jumlah tunggakan pun bervariasi. Mulai puluhan juta hingga ratusan juta.
Menyikap hal ini, Wali Kota Samarinda Syaharie Jaang meminta PDAM mengambil langkah tegas.
Kata dia, tidak ada perbedaan antara masyarakat biasa maupun instansi teknis di pemerintahan. “Kalau dia menunggak, ya harus ditagih. Kalau tidak juga membayar, harus diambil langkah tegas,” ungkapnya. “Kalau perlu diputus,” lanjut Jaang.
Kata dia, PDAM justru harus bersikap adil. Karena kalau masyarakat saja yang menunggak hingga dua bulan, bisa langsung diputus sambungan airnya. “Kok, mereka (instansi, Red) tidak,” ujar Jaang yang ditemui media ini, di kantor gubernur, Rabu (22/1) kemarin.
“Tidak ada toleransi. Harus bayar. Itu saja,” tegasnya. Plt Asisten 1 Sekprov Kaltim Muhammad Jauhar Effendi mengaku belum bisa mengambil tindakan. Soal banyaknya instansi di bawah naungan Pemprov Kaltim yang juga menunggak tagihan PDAM, kata dia, harus dilakukan kajian terlebih dahulu.
Dirinya juga akan meminta kejelasan instansi terkait yang melakukan penunggakan.
“Mestinya hal ini tidak perlu terjadi kalau dalam membuat perencanaan itu pas. Tapi saya tidak tahu pasti mengapa anggaran yang diramcang 12 tahun itu tidak cukup. Selain itu seharusnya pelayanan PDAM harus juga ditingjatkan.
Kami akan mengecek dulu rencana anggarannya,” ucapnya. Dirinya mengatakan, bahwa anggaran biasanya sudah mencakup seluruh operasional kantor atau instansi pemerintahan. Jika memang pembayaran lebih besar, maka akan diusahakan di anggaran perubahan.
“Ini kan instansi public, harusnya ada toleransi. Saya rasa pasti dibayar tapi nanti akan kami kaji juga lebih lanjut,” jelasnya. (mrf/nha)
