SAMARINDA. Bapenda Samarinda hari ini (23/1) menyelenggarakan rapat koordinasi (Rakor) Bapenda se-Kaltim di ruang rapat utama balai kota. Rakor ini merupakan upaya optimalisasi pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam upaya menggejot pendapatan daerah. “Penerimaan PAD merupakan tantangan bagi pemerintah daerah sebagai sumber pendapatan yang potensial. Melalui rakor ini, Bapenda se-Kaltim bersama-sama memfokuskan untuk menyelesaikan berbagai persoalan secara komprehensif terkait dengan pengelolaan PAD,” ucap Kepala Bapenda Samarinda Hermanus Barus.
Menurut Hermanus, terselenggaranya rakor ini berdasarkan hasil kesepakatan bersama seluruh Bapenda se-Kaltim melalui Forum Koordinasi Bapenda Kabupaten/Kota se-Kaltim. “Di rakor ini untuk mendapatkan informasi tentang kebijakan pemerintah maupun regulasi terkini juga sebagai evaluasi masing-masing kabupaten/kota yang telah melakukan kesepakatan dan kerja sama terpadu antarinstansi terkait, yang merumuskan langkah-langkah pemikiran bermanfaat dalam rangka penerimaan PAD,” terangnya.
Pada rakor ini, untuk menyamakan persepsi membangun kesepahaman antarpemerintah kabupaten/kota, Bapenda provinsi, lembaga/instansi terkait dan Kanwil Direktorat Jenderah Pajak Kaltim dalam mendukung intensifikasi dan ekstensifikasi penerimaan PAD demi kemajuan pembangunan daerah. “Kami akan membahas penyusunan langkah pelaksanaan tugas dalam upaya intensifikasi dan ekstensifikasi penerimaan PAD meliputi kegiatan pendataan, penilaian, penagihan dan pengawasan penerimaan melalui teknologi elektronik,” kata Hermanus.
Juga di rakor ini akan mengevaluasi hambatan-hambatan yang dihadapi masing-masing daerah. “Kami akan mencari solusi pemecahan terhadap berbagai permasalahan teknis maupun non teknis yang berkaitan dengan upaya intensifikasi dan ekstensifikasi penerimaan PAD dan membuat strategi kebijakan optimalisasi PAD di era digital,” tandasnya.
Rakor akan diikuti peserta seluruh perwakilan Bapenda/BPPAKD se-Kaltim, Bapenda provinsi, Direktur Eksekutif Center for Indonesian Taxation Analysis, Kepala Bapenda Bogor, Kanwil DJP Kaltim, KPP Pratama Samarinda, Kepala Kantor Pertanahan Samarinda dan instansi terkait lainnya. (*/s/kmf2/nin)
