SAMARINDA KOTA. Banjir setiap tahun menjadi masalah yang tak kunjung usai bagi warga Kota Tepian. Padahal program pengendalian banjir sudah menjadi prioritas utama dalam periode kedua Wali Kota Syaharie Jaang.
Belum lama ini hujan lebat kembali mengguyur, sehingga membuat beberapa wilayah terendam banjir hingga tiga hari bahkan di wilayah Bengkuring dan Griya Mukti sudah terendam banjir hingga sepekan.
Saat ditanya kelanjutan program pengendalian banjir, Jaang mengaku setiap tahun sudah menyisihkan anggaran lebih untuk banjir. Beberapa yang ia sebutkan yaitu pembangunan drainase di Jalan DI Panjaitan, Simpang Empat KH Wahid Hasyim dan normalisasi sungai.
“Saat ini kami sedang mempersiapkan normalisasi SKM (Sungai Karang Mumus) sekarang kan masih menunggu statusnya PSN (Proyek Strategis Nasional) atau Non PSN dari kementerian,” kata Jaang. Bagi Jaang menyelesaikan persoalan sosial di SKM juga termasuk program pengendalian banjir. Tak heran Pemkot Samarinda mengharapkan campur tangan dari Pemprov Kaltim maupun kucuran anggaran dari Pemerintah Pusat.
Sementara itu Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Samarinda Ananta Fathurrozi menyebutkan anggaran khusus penanganan banjir disiapkan Rp 446 miliar. Khusus dari APBD kota Rp 131 miliar sedangkan bantuan keuangan provinsi senilai Rp 315 miliar. “Itu belum termasuk penanganan dampak sosial untuk warga SKM. Karena anggarannya juga khusus,” beber Ananta.
Namun pihaknya belum bisa bergerak lantaran masih menunggu status dari Kementerian Koordinator Ekonomi (Kemenko) untuk ketetapan status khususnya di bantaran SKM Gang Nibung hingga belakang Pasar Segiri. “Kalau di samping Jembatan Perniagaan sudah berstatus PSN. Makanya kegiatan sudah ditangani pusat langsung,” bebernya.
Sebab lanjut Ananta, proyek penanganan SKM di bantaran perniagaan masuk dalam program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku). Sedangkan anggaran untuk pengendalian banjir di Samarinda sendiri dikerjakan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Samarinda untuk menormalisasi gorong-gorong serta peningkatan serta pembangunan drainase tersebar.
Terpisah Kepala Dinas PUPR Hero Mardanus menambahkan tahun ini program pengendalian banjir fokus di wilayah DI Panjaitan. Kegiatannya berupa crossing drainase yang merupakan lanjutan dari program tahun sebelumnya. “Fokusnya memang bukan menghilangkan banjir tapi waktu genangan. Makanya sekarang mulai terasa kan genangan di DI Panjaitan tidak lama dan sudah surut,” jelasnya.
Namun untuk lebih jelasnya ia menyerahkan ke Kabid Pelaksaan Jaringan Sumber Air (PJSA) PUPR Samarinda, Desy Damayanti. Sebab setiap tahunnya bidang tersebut mendapat anggaran rutin tidak hanya membenahi drainase namun juga untuk kegiatan bagi hantu banyu dan menjalankan alat berupa water master.
“Normalisasi tetap termasuk water master juga kami jalankan terus melalui anggaran swakelola,” tegasnya. Khusus untuk tahun ini kegiatan dalam swakelola sendiri dianggarkan Rp 5 miliar. Namun untuk pengoperasian tahun ini masih direncanakan oleh pihaknya.
“Kalau tahun lalu water master sudah mengeruk sedimentasi di Jembatan Gelatik. Terakhir juga di antara jembatan gunung Lingai (Lempake tepian-jembatan betapus) kegiatannya normalisasi SKM kurang lebih 3 kilometer,” pungkasnya. (hun/beb)
