SAMARINDA KOTA. Suara untuk menggaungkan interpelasi terhadap wali kota Syaharie Jaang menggema seiring surutnya genangan air di beberapa titik banjir di Kota Samarinda. Kesulitan yang dialami warga korban banjir direspons seorang wakil rakyat dengan mendorong dilakukannya interpelasi banjir terhadap wali kota. Adalah Anhar SK, anggota fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) yang mengeluarkan wacana itu.
Lantas bagaimana tanggapan Ketua DPRD Samarinda, Siswadi? Wakil rakyat yang sudah memasuki periode keempat berkiprah sebagai legislator partai banteng ---sebutan PDIP--- ini, menyebut bahwa langkah menggunakan hak interpelasi belum saatnya.
"Memang bisa, namun untuk sekarang kayaknya belum lah," ujar Siswadi kepada Samarinda Pos, (17/1).
Meski begitu, pernyataan itu bukanlah keputusan secara sepihak. Secara birokratis, Siswadi menyerahkan permintaan untuk mempertanyakan program banjir yang selama ini dijalankan wali kota, diawali dari sikap Komisi III DPRD Samarinda. Sebab ranah kerja dan pengawasnya memang berada di bawah tupoksi komisi III.
"Kita serahkan ke AKD (Alat Kelengkapan Dewan) yang membawahi ya. Jadi urusan mau interpelasi atau tidak urusan komisi yang membawahinya," bebernya.
Selebihnya, kata Siswadi, proses interpelasi bisa dilakukan apabila instansi-instansi yang dipanggil tidak bisa memberikan penjelasan dengan baik. Namun hal ini perlu diklarifikasi oleh komisi III terlebih dahulu.
Siswadi mendorong agar Komisi III DPRD Samarinda perlu memanggil instansi atau pihak yang berkaitan dengan program penanganan banjir. Meski demikian, adanya usulan untuk menjalankan hak interpelasi, bagi Siswadi tak perlu ditakutkan oleh Jaang. Terlebih jika program pengendalian banjir dirasa ada yang memberikan dampak langsung terhadap masyarakat.
"Wajar kalau ada yang meminta pertanggungjawaban. Namun perlu disadari banjir kali ini kan karena faktor cuaca ekstrem juga. Jadi pak wali tidak perlu emosional," urainya.
Meski demikian, ia tetap menyarankan agar penanganan banjir, perlu dikerjakan secara berkelanjutan. Sebab anggaran setiap tahunnya juga selalu mengucur dari APBD.
"Perlu diingat, perbaikan drainase masuk program pengendalian banjir loh. Makanya itu yang kami dorong menjadi program prioritas," pungkasnya.
Untuk diketahui pada 2020, Pemkot Samarinda menganggarkan Rp 131 miliar untuk program pengendalian banjir di Samarinda. Anggaran tersebut masih ditambah dari Bantuan Keuangan (Bankeu) Pemprov Kaltim sebanyak Rp 315 miliar. Sehingga total anggaran pengendalian banjir di Samarinda mencapai Rp 446 miliar.
Terpisah, Jaang mengaku tak ingin ambil pusing menanggapi jika ada anggota dewan yang mendorong hak interpelasi. "Santai saja. Saya siap kok menjelaskan kalau ada yang minta interpelasi," papar Jaang.
Bahkan orang nomor satu di Samarinda ini membalikkan pernyataan bawah anggaran pengendalian banjir juga atas persetujuan dewan. Karena itu, dia pun enggan disalahkan secara sepihak.
"Kalau hujan 2-3 jam kita mau bagaimana. Sebelum mereka (dewan, Red) tanya, saya juga ingin Tanya. Ini sekarang di mana anggota dewan. Tidak ada kan? Jadi santai saja," kata Jaang. Dia mempertanyakan tidak ada anggota dewan yang turun ke lokasi banjir. Dia sendiri pada Rabu (15/1) sudah turun ke lokasi banjir terparah di kawasan Perum Bengkuring, Sempaja, Samarinda Utara.
