SAMARINDA KOTA. Belasan ribu warga Samarinda yang terdampak banjir harus lebih bersabar. Memasuki hari kelima, Pemkot Samarinda belum juga mengeluarkan status tanggap darurat. Padahal dengan status tanggap darurat bantuan akan lebih cepat tersedia dan terdistribusi dengan anggaran yang memadai.
Status tanggap darurat sendiri pernah diberlakukan pada akhir Juni hingga awal Juli 2019 lalu. Di mana dampak yang ditimbulkan banjir hampir sama dengan yang saat ini. Beberapa fasilitas pendidikan lumpuh, aktivitas bandara terganggu dan banyak warga terserang penyakit serta harus mengungsi.
Dari pantauan media ini kemarin (16/1), kondisi banjir di beberapa lokasi seperti di Bengkuring dan Jalan Pemuda belum terlihat tanda-tanda akan surut. Warga justru khawatir banjir akan bertambah lantaran khawatir hujan kembali mengguyur.
Wali Kota Samarinda didampingi Wakil Wali Kota Muhammad Barkati dan Plh Sekkot Tejo Sutarnoto memimpin rapat terkait banjir. Rapat tersebut dihadiri Kepala Dinas (Kadis), Sosial Ridwan Tassa; Kadis Damkar, Nursan; Plt Kepala BPBD, Hendra; Kabag Kesra, Abdul Jami; dan kepala organisasi perangkat daerah (OPD) terkait lainnya. Rapat digelar di ruang VIP Anjungan Karang Mumus Balai Kota Samarinda, Rabu (15/1) malam lalu.
Dalam rapat itu, wali kota memutuskan status siaga darurat. Antara status siaga darurat dengan status tanggap darurat memiliki perbedaan. Meski begitu, pemkot menjamin perlakuan status siaga darurat dan tanggap darurat tetap sama. Namun tetap saja terdapat perbedaan dalam penerapannya. Sebab tidak ada pendanaan khusus dalam status siaga darurat.
Di sejumlah posko atau dapur umum yang berdiri saat ini, para juru masak masih banyak kekurangan bahan makanan. Yang bisa diolah bahan-bahan menjadi masakan justru banyak datang dari donatur dan swadaya masyarakat. Untuk memenuhi kebutuhan warga korban banjir, pemerintah justru mengharap dari berbagai OPD dan BUMN terkait, berikut sumber daya yang ada untuk bersama-sama memikirkan warga terdampak banjir.
"Tidak ada bantuan logistik pemerintah. Kami masak dengan dana swadaya sendiri dan bantuan masyarakat," ungkap Hartini, salah seorang juru masak di dapur umum depan Kelurahan Temindung Permai.
Menanggapi status siaga darurat, Ahmad Yani, Ketua RT 37 Kelurahan Sempaja Timur, Kecamatan Samarinda Utara, memberikan tanggapannya. Menurutnya, saat ini sudah sangat darurat di mana warga terdampak banjir mengeluhkan minimnya bantuan dari pemerintah.
"Untuk apa lagi status darurat. Kami perlukan itu aksi di lapangan. Jangan setengah hati begitu kalau mau bantu warga," kata Yani.
Kesesalan Yani sebenarnya sudah terjadi sejak Rabu (15/) lalu, di mana warganya sudah dua hari tidak mendapat pasokan bantuan. Jangankan makanan, air mineral pun tidak sampai ke permukimannya. Padahal, wilayahnya merupakan terdampak banjir terdalam saat ini.
"Sedada tingginya air. Mau kemana-mana susah. Kasihan warga kami. Saya sempat marah ke posko kelurahan karena tidak ada bantuan ke warga saya. Padahal ada saja bantuan yang masuk," ucap Yani. Ditambahkan Yani, tak kurang dari 40 rumah yang dihuni di wilayahnya sudah ditinggalkan untuk mengungsi. Rata-rata mereka mengungsi ke masjid Al-Muhajirin di Jalan Bengkuring Raya.
"Mau nunggu apa lagi sehingga keluar status tanggap darurat. Kalau begini bagaimana bantuan bisa tersalurkan dari pemerintah," keluh Yani.
Plt Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Samarinda, Hendra AH membenarkan status siaga darurat yang telah di SK-kan wali kota. Ini sesuai hasil keputusan rapat.
"Dari hasil rapat diputuskan jika status kebencanaan saat ini adalah siaga darurat. Ini diambil setelah dilakukan survei lapangan dan melihat kondisi banjir saat ini mulai turun," kata Hendra, saat dikonfirmasi, kemarin (16/1).
