LEMPAKE. Salah satu penyebab utama semakin seringnya banjir melanda Samarinda karena bendungan Benanga di Lempake, Samarinda Utara, mengalami penurunan fungsi hingga 70 persen. Pentingnya peranan bendungan ini tidak diikuti dengan ketegasan pemerintah dalam menjaga objek vital tersebut.
Seperti yang terlihat beberapa waktu terakhir. Meningkatnya permukaan air di Benanga bukan hanya disebabkan curah hujan yang tinggi sejak tiga hari ini. Disinyalir ketinggian air di waduk yang terletak di Lempake, Samarinda Utara tersebut juga dikarenakan aliran air kolam eks tambang batu bara.
Hal ini disampaikan Satuan Kerja Operasi dan Pemeliharaan dari Badan Wilayah Sungai (BWS) Kalimantan III, Kalpin Noor, Senin (13/1) lalu. Kecurigaan ini semakin kuat ketika Kalpin menggunakan kamera drone untuk melihat lebih detail kondisi Benanga. Drone menangkap gambar yang menunjukkan adanya perbedaan warna air di aliran di dalam bendungan hingga air limpasan. Perbedaan itu terlihat dari dua warna air berbeda yakni keruh dan jernih. Kecurigaan bertambah lantaran peningkatan air begitu cepat.
Menanggapi hal ini, Kepala Dinas Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Kaltim, Wahyu Widhi Hernata pun akan menelusuri dan akan melakukan penyelidikan. Pihaknya pun akan menurunkan tim guna menemukan perusahaan tambang mana yang ikut mencemari Benanga.
“Kalau memang ada yang terlibat dan tidak sesuai aturan akan kami tindak," ujarnya Didit ---sapaan Wahyu Widhi Hernata--- kepada Sapos, Selasa (14/1) kemarin.
Dinamisator Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) Kaltim, Pradama Rupang mengungkapkan bahwa memang ada 20-an perusahaan tambang batu bara yang kini beroperasi di sekitar waduk tersebut.
Meski begitu, Rupang mengaku belum mendapat laporan dari masyarakat terkait ada lubang tambang yang jebol. Tapi memang, kata dia, waduk itu over kapasitas, karena wilayah di atas waduk banyak aktifitas pembongkaran batu bara. Ini yang memicu laju kerusakan bentang alam di sana, khususnya di Sungai Pampang yang juga mengalami pengecilan. “Ada aktivitas tambang yang ilegal maupun yang legal di sana," ujarnya.
Rupang mengatakan, tambang tambang yang ada ini memang berkontribusi besar pada penumpukan sedimentasi di waduk tersebut. Karena wilayah-wilayah yang dulunya bukit sebagai resapan air juga tidak berfungsi lagi karena berubah menjadi tambang batu bara.
"Ada lebih dari 20an perusahaan tambang. Kebanyakan illegal,” ulasnya.
Jatam menilai hal ini juga karena lemahnya pengawasan pemerintah. Masalah ini juga akan terus hadir khususnya di Samarinda dan berbagai daerah lainnya jika pemerintah tidak berani menindak tegas tambang yang bermasalah serta tidak ada solusi tata ruang sampai saat ini. "Jatam akan turun dan mengecek langsung kesana," pungkasnya. (mrf/nha)
