SAMARINDA. Kasus penabrakan Jembatan Mahakam terus menjadi sorotan. Siapa yang bertanggungjawab dan siapa yang wajib melakukan perbaikan atas ditabraknya fender tiang jembatan hingga kini tak kunjung ada kejelasan. Menindaklanjuti persoalan tersebut, Komisi III DPRD Kaltim mengambil sikap dengan melakukan pemanggilan kepada pihak yang bertanggungjawab mengurusi persolan jembatan, yakni Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) XII, dan Satuan Kerja (Satker) Perencanaan dan Pengawasan Jalan Nasional (P2JN) Kaltim, Senin (9/12).
“Kami sengaja mengundang mereka untuk meminta kejelasan terkait masalah Jembatan Mahakam. Selain itu, tindak lanjut penyelesaiannya seperti apa. Siapa yang harus bertanggungjawab untuk menangani persoalan ini,” sebut Ketua Komisi III DPRD Kaltim Hasanuddin Masud saat memimpin rapat.
Ia menuturkan, berdasarakn informasi yang diterimannya, masalah Jembatan Mahakam ini sudah sangat menghawatirkan. Pasaslnya, sejak 2006 hingga saat ini, jembatan tersebut telah ditabrak sebanyak 16 kali oleh kapal yang melintas. “Bahkan diakui pihak BPJN XII, kalau kondisi jembatan ini ibaratnya sudah stadium III. Meskipun dijelaskan mereka kondisi jembatan masih aman dalam kategori, tapi menurut kami ini sudah menghawatirkan,” jelas Hasan, sapaan akrabnya.
Lucunya lagi, kata dia, dari 16 kali penabrakan, pihak BPJN XII tidak mempunyai data lengkap. Padahal, pihak BPJN mengakui telah memasang sejumlah CCTV di sejumlah titik pada bagian jembatan. “Katanya ada CCTV, tapi dari beberapa kejadian, ada yang tidak diketahui siap penabraknya. Nama pontonnya apa? Tugboat-nya apa? Waktunya kapan? Itu tidak ada datanya,” seinggung politikus Golkar ini.
Menyambung pernyataan Ketua Komisi III DPRD Kaltim, anggota Komisi III Syafruddin mendesak pihak BPJN XII maupun Satker P2JN untuk segera melakukan perbaikan. Bahkan, dia meminta jembatan ditutup sementara selama masa perbaikan. “Harus segera diperbaiki itu jembatan, kalau perlu tutup dulu itu kolong jembatan selama satu bulan. Biar fokus diperbaiki. Nanti, belum selesai diperbaiki, ditabrak lagi. Sama aja itu kerja sia-sia namanya,” tegas pria yang akrab disapa Udin ini.
Menurutnya, BPJN XII selaku owner jembatan harus ada sikap tegas dengan melakukan penutupan lalu lintas bawah Jembatan Mahakam. Selain memberikan waktu untuk perbaikan, juga sebagai efek jera dan kesadaran kolektif dari para pemilik kapal dan ponton yang kerap meilntas.
“Maksudnya supaya, dalam berlalulintas di bawah Jembatan Mahakam, agar berhati-hati dan pelan-pelan. Karena kalau sikap BPJN XII seperti ini terus tidak ada ketegasan, maka tidak akan ada efek jera, dan kasus penabrakan akan terus terulang,” pungkas politikus PKB ini. (adv/hms6/nin)
