TANJUNG REDEB. Menindak lanjuti keluhan masyarakat dalam beberapa pekan terakhir, terkait masalah BBM, komisi II DPRD Kabupaten Berau melakukan inspeksi mendadak (Sidak) di semua SPBU terdekat dan jober atau depot mini di Maluang, Rabu (20/11) kemarin. Hasilnya, ditemukan tidak sinkronnya data antara pengelola SPBU dan data jober selaku penyuplai BBM baik subsidi dan non subsidi disemua SPBU yang ada di Berau. Dewan juga menyebutkan jika jober tidak bisa komitmen sebagai perpanjangan tangan Pertamina.
Sebelumnya, rombongan komisi II melakuakn Sidak ke 6 SPBU reguler yang ada di 4 Kecamatan, Sambaliung, Tanjung Redeb, Teluk bayur dan Gunung Tabur. Usai meminta dan mengumpulkan data, rombongan kemudian mendatangi jober. Ketua DPRD Berau, Madri Pani yang memimpin Sidak bernada tinggi lantaran jawaban yang diberikan perwakilan jober tidak memuaskan dan bahkan dinilai tidak sesuai fakta lapangan.
"Kami datang kesini bukan tanpa data, kami sudah berkeling di semua SPBU terdekat, ada 6 jumlahnya yang semuanya menyebutkan mereka tidak penuh menerima stok yang 10 kiloliter itu, tetapi disebutkan selalu rutin, jadi sekali lagi kami datang tidak kosong, ada data kami pegang," ujar Madri.
Dewan meminta komitmen Jober yang dibangun sebagai perpanjangan tangan dari Pertamina untuk menyediakan BBM kepada masyarakat. Masalah BBM, seperti SPBU yang tidak beroperasi karena kosong, kelangkaan, harga tinggi sudah terjadi sejak lama bahkan sebelum ada Jober.
"Lalu apa hasilnya ada jober kalau kondisinya masih sama seperti dulu," tanya Madri. Sebab, pengelola SPBU menurutnya rata-rata mau menerima suplai BBM sesuai daya tampung mereka.
Anggota Komisi II Sujarwo Arif Widodo dengan tegas mengatakan bahwa jober tidak bisa menjalankan amanah yang diberikan. "Jober itu yang dipercaya pertamina untuk mengamankan stok BBM, harusnya sudah dihitung berapa stok aman, kemudian jika ada keterlamabatan dengan estimasi sekian hari stok yang ada masih mampu melayani kebutuhan masyarakat Berau, kalau seperti ini artinya dia enggak mampu menjalankan pertanggungjawaban yang itu," tegas Arif.
Hal lain yang membuat anggota dewan Berang yakni adanya pernyataan yang dinilai dipelintir saat mengatakan ada penolakan menerima BBM dari jober. Hal ini kemudian langsung dijawab oleh Husin Djufrie, angota DPRD Berau yang kebetulan juga pemilik salah satu SPBU. "Daya tampung kami terbatas, bukan kami menolak tetapi suplai yang diberikan terlambat sementara kami sudah mengisi, saran saya jika memang BBM subsidi itu kosong karena memang dijatah, tolong yang non subsidi diberikan semampu kami, misalnya mau tahan yang subsidi silahkan tapi jangan yang non subsidi," ujarnya.
Pada kesimpulannya, komisi II akan melakukan pertemuan dengan Pertamina di Balikpapan untuk mencari data valid. "Lebih bagus kalau ada data kita sinkronkan dengan realisasi distribusi di Berau," ungkap Anggota komisi II lainnya, Andi Amir Hamzah. Menurutnya, hasil dari pertemuan tersebut, pihaknya akan mengundang semua pengelola SPBU dan Jober untuk hearing.
"kalau sudah ketemu semua tidak ada lagi yang saling lempar tanggung jawab dan saling menyalahkan," tegasnya. menurut keterangan Ramlan, wakil dari Jober maluang, pihaknya sanggup memenuhi kebutuhan SPBU yang ada berdasarkan stok. "Kalau subsidi kami memang ada jatah kepada SPBU 10 KL setiap SPBU, tetapi yang non subsidi tidak ada batas selama stok kita ada," jelasnya.
Namun hal ini yang justru menjadi pertanyaan dewan, lantaran dari data yang disampaikan oleh 6 SPBU bahwa dalam sebulan mereka tidak mendapatkan penuh jatah 10 KL tersebut. Sebab jober akan tetap memberikan jatah 10 KL pada pengiriman berikutnya namun tidak akumulasi dengan jatah 10 KL yang sebelumnya tidak diberikan. Dengan kata lain jober tidak memberikan sepenuhnya jatah 10 KL per hari kepada SPBU. Terungkap jika sisa kekurangan tersebut disuplai ke Kaltara. (adv/as/beb)
