BONTANG. Kalimantan Timur yang memiliki potensi sumber daya alam besar. Namun, masalah kemiskinan masih ada yang harus diprioritaskan penanganannya oleh pemerintah melalui instansi teknis bersama pemangku kepentingan terkait. Hal itu ditegaskan Wakil Gubernur Kaltim H Hadi Mulyadi saat menghadiri sekaligus membuka Rapat Koordinasi (Rakor) Bidang Kesejahteraan Rakyat Tahun 2019 di Ballroom Bintang Sintuk Bontang, Kamis (7/11).
Menurut Wagub, Kaltim berdaulat didasarkan pada tekad Pemprov Kaltim di bawah kepemimpinan Gubernur Isran Noor dan dirinya untuk mewujudkan kesejahteraan bagi rakyat Benua Etam. "Kaltim berdaulat maka Kaltim sejahtera. Ini harus diwujudkan dengan mengoptimalkan segala daya dan upaya serta sumber dan potensi yang ada," kata Hadi Mulyadi.
Namun untuk mencapainya lanjut Hadi, bukanlah hal yang mudah. Tetapi perlu keseriusan dan kesungguhan semua pihak, terlebih aparatur yang membidangi kesejahteraan rakyat. Kembali Wagub Hadi mengingatkan pentingnya dalam menunaikan tugas-tugas pemerintahan, terlebih pelayanan masyarakat. Di mana aparatur harus bekerja keras, bekerja sama, bekerja tulus, bekerja dengan cinta dan dikuatkan dengan doa kepada Allah SWT.
"Itu modal dasar kita bekerja dalam melayani masyarakat. Tidak kalah pentingnya, adanya keinginan atau niat baik. Itu yang harus dimiliki para aparatur dalam melayani rakyat," ujar Hadi. Apalagi lanjut Hadi, pemerintah telah bertekad untuk menurunkan bahkan menghapuskan kemiskinan. Walaupun Kaltim berada dibawah angka rata-rata nasional. "Namun upaya dan pelayanan harus terus dilakukan secara optimal," harap mantan legislator Karang Paci dan Senayan ini.
Sementara Kepala Biro Kesra Setdaprov Kaltim H Elto mengemukakan Rakor bertujuan mengindentifikasi permasalahan dan isu strategis program penanggulangan kemiskinan, peningkatan SDM dan upaya peningkatan kesejahteraan rakyat di provinsi maupun kabupaten dan kota di Kaltim.
Kegiatan bertema Berani Berdaulat Untuk Membangun dan Mewujudkan Kesejahteraan Rakyat Kaltim diikuti 120 peserta terdiri asisten pemerintahan dan kesejahteraan rakyat, Bappeda, Disdik, Dinkes, Dinsos dan RSUD provinsi, kabupaten dan kota se-Kaltim. Narasumber Deputi Bidang Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan dan Perlindungan Sosial Kementerian Koordinasi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Ahmad, Asisten Pemerintahan dam Kesra Setdaprov Kaltim HM Jauhar Efendi, Bappeda Kaltim dan Biro Kesra Setdaprov Kaltim.
Hadir Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Perempuan dan pemberdayaan masyarakat Kota Bontang H Abdu Safa Muha dan Kepala Biro Humas HM Syafranuddin, Kepala Dinas Sosial Kaltim Agus Hari Kusuma, pimpinan perangkat daerah lingkup Pemprov Kaltim serta kabupaten dan kota se Kaltim. (adv/yans/rul/ri/beb)
