Komisi I Kunjungi Disdukcapil dan DPMPTSP

- Rabu, 16 Oktober 2019 | 22:17 WIB

SETELAH dilantik, Komisi I DPRD Samarinda melakukan kunjungan sekaligus silaturahmi perdana ke beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Sebelumnya Komisi I DPRD Samarinda juga telah mengundang 10 OPD, akan tetapi hanya 5 OPD yang bisa datang. Dalam kunjungan sekaligus silaturahmi ini ada sejumlah poin yang disoroti, di antaranya mengenai kondisi tempat OPD apakah memenuhi syarat dan kemudian mengenai sistem pelayanan publiknya.

Berdasarkan pantauan di lapangan, rombongan yang dipimpin langsung Ketua Komisi I DPRD Samarinda H Joha Fajal bersama anggota Komisi I DPRD Samarinda lainnya. Pertama-tama mengunjungi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Samarinda. "Saya salut melihat DPMPTSP Samarinda, jika dibandingkan dengan kabupaten/kota lain yang sering kami kunjungi, DPMPTSP kota Samarinda yang sangat bagus tempatnya" ucap Joha Fajal.

Mengenai sistem pelayanan DPMPTSP sendiri, sejauh ini melihat dari jumlah kunjungan masyarakat yang masih minim, DPMPTSP harus sering melakukan sosialisasi  kepada masyarakat, bertujuan agar masyarakat mengetahui dan paham bahwa di DMPPTSP juga tersedia pelayanan untuk pengurusan dokumen seperti kartu BPJS, SIM, Pajak, serta Pengiriman barang dan lainnya. "Bagi Masyarakat yang ingin melakukan kepengurusan surat atau dokumen, ijin dan lainnya tidak perlu harus kesana kemari, cukup ke DMPPTSP," ujarnya.

Kunjungan selanjutnya, dilanjutkan ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) perihal pelayanan. “Kami sangat berterima kasih di mana pengurusan dokumen KTP, KK, Akta yang sebelumnya membutuhkan waktu yang lama, sekarang bisa selesai dalam satu hari. Terlepas dari itu. kami juga memberikan masukan kepada kepala dinas Disdukcapil mengenai sistem pelayanan agar dibuat supaya tidak terjadi penumpukan, karena dilihat dari sistem pelayanan sekarang dengan kondisi tempat pelayanan yang ada sudah tidak memenuhi syarat," tegasnya

Joha sempat menyinggung Kaltim yang akan menjadi ibu Kota negara. Maka samarinda akan menjadi kota penyanggah. Dari data yang diperoleh, 150 orang per hari datang ke Disdukcapil untuk mengurus KTP, KK, akta dan dokumen lainnya. Berdasarkan dengan penyampaian itum Samarinda masih kekurangan sekitar 20 ribu blangko. Sementara hanya 1.500 blangko yang diberi pemerintah pusat per  bulannya. "Jadi kami berharap agar pemerintah Kota Samarinda dapat memikirkan hal-hal terkait tempat dan pelayanan," paparnya.
Joha juga mengatakan, DPRD mendorong untuk mengoptimalkan pelayanan dan terus mencarikan solusi untuk mengatasi masalah tersebut. Pihaknya, berharap ke depannya apa yang diinginkan masyarakat terkait sistem pelayanan bisa terpenuhi, termasuk juga terkait tempat, agar masyarakat yang datang merasa puas dalam pelayanan publik.

“Kami juga menyarankan kadis, terkait tempat dan sistem, agar membuat inovasi baru, sebelum anggaran tersedia, memang sudah harus dipikirkan bagaimana mengatur sistem pelayanan agar tidak terjadi penumpukan. Kami juga berikan masukan agar pengurusan ke depannya bisa menggunakan sistem berbasis online, dengan harapan mempermudah dan memberikan rasa nyaman kepada masyarakat," tutupnya. (adv/ikl/vr/beb)

Editor: rusli-Admin Sapos

Rekomendasi

Terkini

Area GOR Tapis Akan Dipasang PJU

Selasa, 19 Maret 2024 | 14:40 WIB

Kuota Haji Kutim Hanya 173 Orang

Selasa, 19 Maret 2024 | 13:45 WIB

42 Pelaku Balap Liar di Kutai Timur Diamankan

Selasa, 19 Maret 2024 | 13:15 WIB

Disediakan Duit Rp 800 Juta untuk Tugu PKK Bontang

Selasa, 19 Maret 2024 | 08:15 WIB

Kapolda-Pangdam  Blusukan Salurkan Bansos

Senin, 18 Maret 2024 | 19:42 WIB
X