JAKARTA. Pelantikan Jokowi-Ma’ruf Amin sebagai Presiden dan Wakil Presiden tinggal beberapa hari lagi. Sejumlah nama mulai digadang-gadang untuk mengisi kabinet kerja jilid II. Sejumlah partai telah bermanuver. Jokowi bahkan telah bertemu Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto dan Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
Seolah tak ingin ketinggalan, kelompok mahasiswa Kalimantan yang beraktivitas di Jakarta juga getol menyorong nama-nama menteri yang layak dipilih Jokowi masuk dalam bursa menteri. Kelompok yang mengatasnamakan Pengurus Borneo Muda itu sedikitnya mengusulkan 10 tokoh asal Kalimantan.
Ketua Umum Borneo Muda, Harianto Minda dan Sekretaris Jenderal Ahmad Zaki dalam pernyataan persnya, Sabtu (12/10) kemarin mengatakan bahwa 10 tokoh sebagai kandidat menteri tersebut merupakan hasil pertemuan. Pertemuan itu bertajuk Konsolidasi Akbar Pemuda Borneo. Temanya: Kalimantan untuk Indonesia. Berlangsung di Jakarta pada 6-8 September 2019 lalu.
Adapun nama-nama tokoh Kalimantan terdiri dari Mardani H Maming dan H Abdul Wahid (Kalsel), Dr. Isran Noor dan Prof. Dr. H Masjaya (Kaltim), Dr. M Fanshurullah dan Maman Abdurrahman (Kalbar), Dr. Agustin Teras Narang dan Dr. Rahmat Nasution Hamka (Kalteng) serta Dr. Martin Billah dan Dr. Yansen TP (Kaltara).
“Jadi, kami berharap Presiden Jokowi dapat mengangkat tokoh Kalimantan ini duduk di Pemerintahan Kabinet Kerja Jilid II,” kata mantan Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Kaltim tersebut.
Harianto menambahkan, dalam konsolidasi akbar tersebut juga menghasilkan rekomendasi antara lain mendukung sepenuhnya dan siap mengawal pemindahan ibu kota ke Kaltim. Selain itu, Borneo Muda juga mendesak pemerintah untuk mencabut izin perusahaan-perusahaan di Kalimantan yang tidak ramah lingkungan dan tidak pro terhadap kesejahteraan masyarakat lokal.
PELUANG DEMOKRAT MASUK KABINET
Kans masuknya Partai Demokrat ke jajaran Kabinet Kerja jilid II semakin terbuka. Kesempatan itu kian kuat menyusul pertemuan antara Presiden Joko Widodo dengan Presiden keenam sekaligus Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (10/10) lalu.
Dalam pertemuan yang digelar di ruang Garuda itu, keduanya berdialog sekitar satu jam. Usai pertemuan, Jokowi mengatakan dirinya sudah lama ingin berkomunikasi dengan SBY. "Alhamdulillah pas waktunya dan ketemu," ujarnya usai melepas kepulangan SBY.
Jokowi menambahkan, ada banyak hal yang diobrolkan. Mulai dari situasi dalam negeri, hingga persoalan global seperti resesi ekonomi yang bisa berdampak ke kondisi nasional. Namun, mantan Walikota Solo itu mengakui persoalan kabinet juga sempat disinggung.
Lantas, apakah kedatangan SBY untuk menyetorkan nama menteri? Jokowi membantahnya. Dia menuturkan, pembicaraan dengan Demokrat belum sejauh itu. "Nggak sampai ke sana, belum sampai ke sana (mengusulkan menteri)," kata dia. Namun soal kemungkinan Demokrat gabung di kabinet, Jokowi menyebut keputusan tidak hanya ada di pihaknya. Selain di partai koalisi, juga bergantung sikap partai Demokrat sendiri. "Ditanyakan ke Pak SBY langsung," kata Presiden dua cucu tersebut.
Sementara SBY sendiri tidak memberikan sepatah kata pun kepada awak media. Usai pertemuan, purnawirawan jenderal bintang empat itu langsung meninggalkan istana. Komunikasi politik antara Jokowi dengan demokrat kemarin bukan yang pertama. Pasca pilpres 2019, Jokowi sudah menjalin komunikasi dengan putra mahkota demokrat Agus Hari Murti Yudhoyono.
Direktur Eksekutif Voxpol Center Research dan Consulting, Pangi Syarwi Chaniago menilai ada peluang bagi demokrat masuk ke kabinet. Meski demikian, peluangnya relatif kecil jika sosok yang disodorkan duduk di kabinet adalah putra mahkota Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).
Bagi Jokowi, kata Pangi, masuknya AHY bukanlah persoalan. Yang terpenting, masuknya demokrat akan membuat pemerintahan semakin kuat. Namun bagi partai koalisi Jokowi, khususnya PDIP, memberi kursi AHY berarti sama dengan memberinya karpet merah untuk pada kontestasi Pilpres 2024 mendatang.
“Sangat tergantung kepada Megawati juga. AHY kan Mega gak mau kasih panggung,” tuturnya. Untuk itu, Pangi menilai kans demokrat di kabinet bergantung pada proses lobi dan nama yang diajukan demokrat untuk posisi menteri. Sementara itu, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko mengatakan, waktu pengumuman menteri kabinet kerja jilid II masih tentatif. Bisa diumumkan langsung usai pelantikan, tapi juga bisa dilakukan di hari lainnya. "Bisa (usai pelantikan). Setelah itu juga bisa," ujarnya.
Kondisi yang sama juga berlaku terhadap lokasinya. Hingga saat ini, belum ada kepastiannya. "Bisa juga diumumkan di istana, bisa juga diumumkan di luar istana," imbuhnya.
INTERNAL GERINDRA SEIMBANG
