KARANG PACI. Rapat penentuan Alat Kelengkapan Dewan (AKD) DPRD Kaltim Selasa (15/10), berlangsung alot. Bahkan sempat ribut. Sampai-sampai dari luar ruangan terdengar suara gebrakan meja. Belakangan suara itu diketahui dari anggota DPRD Kaltim dari Fraksi Golkar, Andi Harahap. Mantan Bupati Penajam Paser Utara (PPU) itu kecewa soal penetapan pimpinan di komisi III .
Kejanggalan pada rapat ini sudah terlihat sejak awal. Karena rapat yang biasanya berlangsung terbuka ini, tiba-tiba tidak bisa dimasuki awak media. Karena ada larangan masuk dari pihak sekrtariat ketika awak media hendak melakukan peliputan di dalam ruang rapat. Sehingga, para jurnalis hanya bisa mendengar dari luar ruangan saat sidang AKD dan Badan Musyawarah (Bamus) dilakukan di dalam.
Menanggapi hal ini, Ketua DPRD Kaltim Makmur HAPK pun meminta maaf. Hal tersebut adalah akibat komunikasi yang salah. Sebenarnya rapat tersebut terbuka. Bahkan bisa diliput sejak awal berlangsung hingga akhir.
"Tidak tertutup. Itu dari staf saja yang salah tadi. Kami meminta maaf. Rapat ini terbuka untuk semua awak media yang meliput hari ini," ujarnya.
Terkait adanya keributan di dalam ruangan, Makmur mengatakan hal tersebut biasa saja. Memang sempat ada riak-riak, namun sudah bisa diatasi. Hal tersebut terjadi di Fraksi Golkar saat menentukan ketua komisi III. "Biasa saja itu kalau dalam berdiskusi. Makanya tadi kami beri kesempatan untuk rapat internal antar komisi untuk menyelesaikan permasalahan itu," tuturnya.
Andi Harahap, yang masuk di komisi III membenarkan hal tersebut. Bahkan dirinya juga mengatakan gebrakan meja adalah hal yang biasa. "Yah, biasalah. DPRD kan aksinya memang harus begitu. Nanti juga kalau ketemu sama yudikatif juga harus begitu. Biar serius nanti kerjanya," ucapnya.
Dirinya juga mengatakan, bahwa pemilihan ketua komisi sudah berjalan. Dirinya mengatakan debat terjadi untuk memilih ketua yang betul-betul bisa bekerja. "Harus begitu. Kalau nanti anggotanya yang dipilih tidak bisa bekerja bagaimana. Ini juga agar Kaltim bisa maju kedepannya," pungkasnya.
Hasanuddin Mas'ud yang menjabat sebagai ketua komisi III DPRD Kaltim pun mengatakan, memang sempat terjadi polemik. Namun hal itu hanya bagian dari dinamika politik. Semuanya bisa berjalan lancar.
"Pada intinya kami telah mencapai kesepakatan," jelasnya. Hasil dari rapat tersebut ialah membentuk empat komisi dan Badan Kehormatan (BK). Komisi I yang membidangi pemerintahan, hukum, dan hak asasi manusia dipimpin Jahidin dari PKB. Didampingi Yusuf Mustafa sebagai wakil ketua dan M Nasiruddin sebagai sekretaris. Anggotanya: Baharuddin Muin, Andi Faisal Assegaf, Masykur Sarmian, Rima Hartati, Agiel Suwarno, Romadhony Putra Pratama dan Amiruddin.
Komisi II yang membidangi keuangan dan perekonomian dipimpin Veridiana Huraq Wang. Wakil ketua Baharuddin Demmu dan sekretaris Bagus Susetyo. Anggota: Ahkmed Reza Fachlevi, Ismail, Ali Hamdi, Siti Rizky Amalia, Sutomo Jabir, Puji Hartadi, Safuad, M Syahrun, Nidya Listiyono, Sapto Setyo Pramono.
Komisi III yang membidangi pembangunan, lingkungan dan SDA diketuai Hasanuddin Mas’ud. Dia didampingi Agus Suwandi sebagai wakil ketua dan Baba sebagai sekretaris. Anggota: Seno Aji, Ekti Emanuel, Saefuddin Zuhri, Agus Aras, Harun Al Rasyid, Mimi Meriami Br Pane, Syafruddin, Muhammad Adam, Muspandi, Ananda Emira Moeis, Edy Sunardi Darmawan, Marthinus, Sarkowi V Zahry, Andi Harahap dan Mahyunadi.
Komisi IV yang membidangi kesejahteraan rakyat dipimpin Rusman Yaqub. Wakil ketua Ely Hartaty Rasyid dan sekretaris Salehuddin. Anggota: Henry Pailan Tandi Payung, Puji Setyowati, Fitri Maisyaroh, Yeni Eviliana, Jawad Sirajuddin, Herliana Yanti, dan Abdul Kadir Tappa.
Selanjutnya, Badan Kehormatan diketuai Seno Aji dan Saefuddin Zuhri sebagai wakil ketua. Sedangkan Badan Pembentukan Peraturan Daerah, dipimpin Muspandi didampingi Masykur Sarmian sebagai wakil ketua. (rm-1/nha)
