MANAGED BY:
SELASA
28 JANUARI
KRIMINAL | METROPOLIS | HOT PROMO | BORNEO FC | GAYA
Selasa, 10 September 2019 12:00
Pakai Uang Pendaftaran saat Pilwali, Partai Bilang “Itu Dana Gotong Royong”

Bawaslu Cuma Bilang Tak Bisa Terlalu Intervensi

PROKAL.CO, SAMARINDA KOTA. Wakil Ketua Bidang Hukum Politik dan Keamanan DPD PDIP Perjuangan Kaltim, Roy Hendrayanto membantah dana yang dipatok partainya untuk pendaftaran calon kepala daerah disebut politik uang.

Menurutnya, partai politik menetapkan atau mematok harga untuk pendaftaran bukan masuk dalam kategori menerima imbalan. Sehingga tidak bisa disebut sebagai politik uang. "Dalam UU disebut partai politik dilarang menerima imbalan. Tidak ada larangan bagi partai menetapkan uang pendaftaran," kata Roy kemarin.

Roy mengatakan, partainya tak pernah menerima imbalan. Tapi dia mengistilahkan uang pendaftaran tersebut sebagai dana gotong royong.

Dana tersebut digunakan untuk sebagaimana mestinya. Seperti konsolidasi partai. Dana yang terkumpul untuk konsolidasi kepada 10 pengurus di tingkat kecamatan dan 59 di tingkat kelurahan di Samarinda.

Karena semua calon diberi hak yang sama untuk semua PAC. Untuk menyampaikan visi-misi agar mendapat keterpilihan dari kader partai.

"Dana itu digunakan untuk makan, minum, ATK dan lainnya," tegasnya.

Sejumlah partai politik sudah melakukan proses menjaring calon wali kota dan wakil wali kota. Partai politik mematok tarif pendaftaran. PDIP misalnya, mematok Rp 25 juta. PKS berkisar Rp 10-20 jutaan. Demokrat juga Rp 20 jutaan. Golkar tak ingin buka harga.

Munculnya biaya pendaftaran hingga puluhan juta ini menjadi bahan perdebatan. Apakah biaya tersebut dapat dikategorikan sebagai politik uang? Apakah ini melanggar aturan?

Pengamat Hukum Universitas Mulawarman (Unmul) Herdiansyah Hamzah mengatakan, dalam Undang-undang (UU) Nomor 8/2015 tentang Perubahan atas UU Nomor 1/2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1/2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi UU Nomor 8/2015, secara eksplisit mengatur mengenai hal ini.

Dalam Pasal 47 ayat (1) menyebutkan bahwa: "Partai Politik atau gabungan Partai Politik dilarang menerima imbalan dalam bentuk apapun pada proses pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota."

"Artinya, imbalan apapun tidak diperbolehkan dalam proses pencalonan. Termasuk biaya yang dipatok bagi bakal calon yang mengajukan lamaran ke parpol tertentu," kata pria yang akrab Castro ini, Minggu (8/9). "Iya, secara letterlijk, imbalan dalam bentuk apapun itu termasuk uang pendaftaran," kata Castro sapaan akrabnya.

Artinya, imbalan apapun tidak diperbolehkan dalam proses pencalonan. Termasuk biaya yang dipatok bagi bakal calon yang mengajukan lamaran ke parpol tertentu.

Castro melanjutkan, sebab itu frase "proses pencalonan" sudah dapat dimaknai sejak masa penjaringan bakal calon oleh parpol. Jika parpol tetap kekeuh, maka hal ini tentu saja melabrak aturan yang ada.

Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Samarinda, Abdul Muin belum bisa berkomentar jauh karena belum masuk konteks tahapan (pilwali). Maka pihaknya tak bisa melakukan intervensi. "Saya kira Bawaslu tidak bisa terlalu mengintervensi. Ini menjadi catatan juga bagi kami," sebutnya.

PAN BUKA DIRI

PAN akhirnya membuka tawaran untuk melakukan koalisi menghadapi Pilwali Samarinda 2020 mendatang. Hal ini diungkapkan oleh Ketua DPD PAN Kota Jasno.

"Tak mesti dari internal. Karena kami buka penjaringan secara umum," ujar Jasno.

Sebagai tawaran, Jasno menyebut kuota PAN di DPRD Samarinda sebanyak 4 kursi dengan perolehan suara hingga 33 ribu. Angka tersebut dinilai modal untuk melenggangkan pasangan wali kota dan wakil wali kota.

"PAN buka pendafataran mulai tanggal 10-20 September," bebernya. Ia mengakui, penyeleksian untuk dukungan wali kota dan wawali akan dilakukan secara professional. Meskipun saat ada kader yang sudah mendapat perintah dari DPP PAN pusat. Sebab pihaknya tak menutup mata mengenai elektabilitas seseorang untuk mampu merebut hati masyarakat.

"Makanya kami juga siap jika kader kami belum mendapat pasangan, maka pilihannya tinggal mau mendukung siapa," bebernya.

Ketua Tim Penjaringan PAN Samarinda, Mustamin Mashuring mengakui para peserta yang akan mendaftar wajib melengkapi formulir beserta syarat.

“Formulir paling lambat dikembalikan 20 September mendatang. Kalau bisa jangan diwakilkan. Agar kami juga mengetahui visi dan misi mereka apa," kata Mustamin. (zak/hun)

loading...

BACA JUGA

Senin, 27 Januari 2020 14:56
Rekonstruksi Pembunuhan Musisi Orkes Tunggal

Meski Ditikam di Perut, Korban Sempat Menendang Mulut Pelaku

KARANG ASAM. Didi Harto (24) tetap tenang meski terancam penjara…

Senin, 27 Januari 2020 14:54

Nasib 1.700 Pegawai Menggantung, Pemkot Siapkan Misi Penyelamatan

SAMARINDA KOTA. Badan Kepegawaian Nasional (BKN) bersama dengan DPR RI…

Senin, 27 Januari 2020 14:52

NGELES LAGI..!! Ngga Tahu Bawa Sabu 5 Kg, Tapi Tahu Diupah Puluhan Juta

GUNUNG KELUA. Kasus dugaan kepemilikan sabu seberat 5 kilogram lebih…

Senin, 27 Januari 2020 10:04

Tenaga Honorer Bakal Dihapus, Pemkot Cari Celah

SAMARINDA. Kesepakatan Badan Kepegawaian Nasional (BKN) bersama DPR RI untuk…

Senin, 27 Januari 2020 10:01

Korban Banjir Bisa Kok Gugat Pemkot, Begini Caranya....

SAMARINDA KOTA. Di Tahun 2019 Samarinda terendam banjir sebanyak 2…

Senin, 27 Januari 2020 09:47

Gubernur Minta Bantuan Pesawat, Diberi Helikopter

SAMARINDA KOTA. Sejak Kaltim ditetapkan sebagai ibu kota negara (IKN)…

Senin, 27 Januari 2020 09:42

Normalisasi SKM, Status Proyek Menggantung

LEMPAKE. Anggaran selalu menjadi alasan mandeknya penanganan banjir di Kota…

Senin, 27 Januari 2020 09:40

Jika Honorer Dihapus, Sekolah di Samarinda Bisa Lumpuh

SAMARINDA KOTA. Sejak ditutupnya penerimaan tenaga honor, membuat sejumlah pegawai…

Jumat, 24 Januari 2020 13:33

Rp 65 Miliar Normalisasi SKM dan Waduk Benanga

LEMPAKE. Rombongan Komisi V DPR RI melakukan tinjauan ke Bendungan…

Jumat, 24 Januari 2020 13:27

Nisan Ulin Diincar Maling, Ulinnya Laku Dijual Mahal

SAMARINDA KOTA. Hilangnya 5 nisan di Tempat Pemakaman Umum (TPU)…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Terverifikasi Dewan Pers