MANAGED BY:
KAMIS
19 SEPTEMBER
KRIMINAL | METROPOLIS | HOT PROMO | BORNEO FC | GAYA
Selasa, 10 September 2019 09:46
Piwali Samarinda
Biaya Pendaftaran di Parpol Berpotensi Pidana

Pengamat Hukum Sebut Termasuk Politik Uang

Herdiansyah

PROKAL.CO, SAMARINDA KOTA. Pilwali Samarinda digelar tahun depan. Namun tahapannya sudah dimulai sejak bulan ini. Sejumlah partai politik sudah melakukan proses menjaring calon wali kota dan wakil wali kota.

Partai politik mematok tarif pendaftaran. PDIP misalnya, mematok Rp 25 juta. PKS berkisar Rp 10-20 jutaan. Demokrat juga Rp 20 jutaan. Golkar tak ingin buka harga. Munculnya biaya pendaftaran hingga puluhan juta ini menjadi bahan perdebatan. Apakah biaya tersebut dapat dikategorikan sebagai politik uang? Apakah ini melanggar aturan?

Pengamat Hukum Universitas Mulawarman (Unmul) Herdiansyah Hamzah mengatakan, dalam Undang-undang (UU) Nomor 8/2015 tentang Perubahan atas UU Nomor 1/2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1/2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi UU Nomor 8/2015, secara eksplisit mengatur mengenai hal ini.

Dalam Pasal 47 ayat (1) menyebutkan bahwa: "Partai Politik atau gabungan Partai Politik dilarang menerima imbalan dalam bentuk apapun pada proses pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota."

"Artinya, imbalan apapun tidak diperbolehkan dalam proses pencalonan. Termasuk biaya yang dipatok bagi bakal calon yang mengajukan lamaran ke parpol tertentu," kata pria yang akrab Castro ini. Castro melanjutkan, sebab itu frase "proses pencalonan" sudah dapat dimaknai sejak masa penjaringan bakal calon oleh parpol. Jika parpol tetap bersikukuh, maka hal ini tentu saja melabrak aturan yang ada.

"Parpol terkesan melegitimasi atau membenarkan politik uang yang bersifat transaksional, dengan mematok sejumlah biaya dalam proses pendaftaran bakal calon. Parpol tidak boleh berlindung dibalik alasan biaya administrasi, biaya survei, biaya operasional dan lain sebagainya," urainya.

Konsekuensi terhadap pelanggaran ini, kata Castro, tidak hanya bersifat administrative. Tetapi juga dapat dikenakan hukuman pidana. Dalam UU 8/2015 disebutkan bahwa parpol atau gabungan Parpol yang menerima imbalan dalam proses pencalonan, dilarang mengajukan calon pada periode berikutnya di daerah yang sama. Disamping itu, juga dikenakan denda sebesar 10 kali lipat dari nilai imbalan yang diterima. Sedangkan sanksi pidana diatur kemudian dalam UU 10/2016, khususnya Pasal 187 B dan 187 C.

"Tetapi ini berlaku bagi anggota parpol atau anggota gabungan parpol yang menerima imbalan, dan orang atau lembaga yang memberi imbalan," tegasnya.

Selain itu, biaya pendaftaran yang dipatok oleh parpol, juga akan berimplikasi secara sosial dan politik.

Seperti membatasi hak setiap warga negara untuk memilih dan dipilih. Modal politik jangan diterjamahkan sebagai kekuatan uang. Tetapi jauh lebih penting soal kecakapan, integritas, rekam jejak dan keberpihakan.

Soal pendanaan, kata dia, mestinya negaralah yang harus bertanggung jawab menyediakannya melalui sistem politik yang sedang dibangun.

Hal lain tentu saja menyangkut edukasi politik bagi masyarakat. Upaya untuk melegalkan politik uang secara transaksional ini, tentu saja akan berpengaruh terhadap tingkat kemampuan dan kecerdasan politik masyarakat (political efficacy). Prilaku parpol ini akan membentuk pola pikir bahwa politik uang adalah hal yang biasa. Kalau di hulu sudah melegalkan politik uang, terlebih di hilir proses pilkada.

Situasi ini tentu saja menuntut agar negara melalui aparaturnya mengambil sikap tegas. Agar tidak menciderai proses demokrasi yang akan berlangsung. Negara tidak boleh diam. Sebab diam, bermakna turut membenarkan tindakan parpol ini.

"Negara melalui penyelenggara, setidaknya dapat memberikan imbauan secara tegas kepada parpol. Agar politik transaksional melalui biaya pendaftaran bakal calon, tidak dilakukan dengan alasan apapun," tuturnya.

Jika tetap dilakukan, maka proses hukum harus dilakukan tanpa kompromi. Pun demikian dengan parpol. Komitmen praktik politik uang harus ditegaskan kembali.

"Jangan terkesan seolah-olah buta dengan aturan dengan mempermaikannya. Sebab jika ini terus dilakukan, maka masyarakat bisa saja menarik dukungan dan kian melebarkan jarak ketidakpercayaan yang selama ini sudah semakin tergerus," tutupnya.

Untuk diketahui, sejumlah parpol telah membuka pendaftaran calon wali kota Samarinda untuk Pilwali 2020. Puluhan juta dipatok untuk biaya pendaftaran. Sekretaris DPC PDI Perjuangan Samarinda, Sofyan Ahmad mengatakan partainya mematok Rp 25 juta setiap pendaftar.

"Betul ada besaran Rp 25 juta. kalau di PDI namanya dana gotong royong. Itu untuk pengikat komitmen kalau mereka bakal serius," ungkap Sofyan saat dikonfirmasi, kemarin.

Uang tersebut akan digunakan untuk disosialisasikan seperti cetak baliho dan lainnya. Pun sosialisasi kepada basis PDIP maupun ke masyarakat secara menyeluruh. Dana tersebut dibayarkan saat mengambil formulir.

Hingga kini pendaftar di PDI Perjuangan di antaranya Apri Gunawan, Meiliana, Ridwan Tassa, Edi Kurniawan dan M Barkati. Artinya PDIP sudah mengantongi uang Rp 100 juta.

Tak hanya PDIP, Golkar juga mematok harga pendaftaran calon wali kota. Hanya Golkar belum terbuka soal angka. Plt Ketua DPC Golkar Samarinda, Hatta Zainal, menyebut ada uang pendaftaran namun tak dipatok besarannya.

"Sifatnya suka rela saja. Kalau bicara besaran bukan komitmen nantinya," kata Hatta.

Partai berlambang Beringin ini telah didatangi lima calon wali kota. Di antaranya Zairin Zain, Meiliana, Apri Gunawan, Ridwan Tasa, dan Sarifah Masitah.

Ketua DPC Demokrat Samarinda, Viktor Yuan menyebutkan besaran pendaftaran untuk partainya berkisar Rp 20 jutaan. Hanya angka tersebut belum pastinya, karena kewenangan tim penjaringan wali kota.

Nantinya, dana tersebut digunakan untuk pencalonan atau sampai saat proses pemilihan si bakal calon. "Pembayaran itu saat pengembalian. Kalau mengikuti proses sampai akhir, berarti orangnya serius untuk ikut kompetisi," pungkas Viktor. Di Demokrat sudah tiga calon mendaftar yaitu Zairin Zain, Meiliana dan Viktor Yuan

PKS juga demikian. Dimyati Mustofa Ketua DPC PKS Samarinda mengatakan angka pendaftaran berkisar Rp 10-20 jutaan. "Tapi masih berubah karena dibahas lagi," katanya. (zak/nha)

loading...

BACA JUGA

Jumat, 30 Agustus 2019 11:45

Auuuuu..!! Waria dan PSK Digaruk Satpol, Ehh Ada Dua yang Terindikasi HIV

CITRA NIAGA. Komplek Citra Niaga yang telah ditata masih saja…

Kamis, 29 Agustus 2019 17:12

ABG Layani Pria Hidung Belang

  TANJUNG REDEB. Polres Berau berhasil mengungkap kasus eksploitasi anak…

Kamis, 29 Agustus 2019 17:10

Curi Mobil untuk Jual Bensin

SAMARINDA KOTA. Polisi memastikan Zainal bukan spesialis atau orang yang…

Rabu, 28 Agustus 2019 17:34

Tambun, Pencuri Mobil Gagal Kabur

SAMARINDA KOTA. Aksi pencurian kendaraan bermotor (curanmor) mungkin sudah sangat…

Rabu, 28 Agustus 2019 17:30

Anggaran Hilang Misterius

TENGGARONG. Sejak 2018 lalu jalan penghubung antara Kecamatan Sebulu dengan…

Selasa, 27 Agustus 2019 15:00

Polisi Bongkar Septic Tank, Ternyata Ada...

TANAH MERAH. Memberantas jaringan gelap narkoba tak hanya berhadapan dengan…

Selasa, 27 Agustus 2019 14:57

Tunggu Pembeli Sabu Sambil Berjudi, Ya Ditangkap..!!

KARANG ASAM. Hampir setiap malam sekelompok pemuda menganggu waktu istirahat…

Senin, 26 Agustus 2019 16:37

Jenazah Pemuda Terapung di Mahakam

TENGGARONG. Minggu (25/8) pagi, sekira pukul 07.00 Wita, warga Desa…

Senin, 26 Agustus 2019 12:13

Angkut Koral, Tugboat Mendadak Miring dan Karam, 1 ABK Hilang

TENGGARONG. Naas menimpa Tugboat atau kapal tarik Lius Perkasa yang…

Senin, 26 Agustus 2019 12:12

Maling Mobil Melawan, Menikam Polisi Pakai Gunting, Doorrrr...!! Terkapar

SAMARINDA KOTA. Rasa sakit harus dua kali dirasakan Meswanto alias…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia.
*