UNTUK melahirkan SDM yang berkualitas dan peningkatan kapasitas agar target dan capaian program Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) dapat tercapai dengan baik, BKKBN dan Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana (DPPKB) Kota Samarinda tak hentinya mengajak masyarakat.
Mengedukasi masyarakat dengan melibatkan semua lini dan instansi untuk sama-sama melaksanakan sesuai dengan tupoksinya. Termasuk menggelar sosialisasi advokasi program KKBPK selama dua hari kemarin.
Kepala DPPKB Samarinda, Nurul Mu'minayati didampingi Kabid Penyuluhan dan Penggerakan, dr Sy Rahimah Alaydrus menyebut, dalam kegiatan yang digelar selama dua hari itu akan dihasilkan 2 draf SK (surat keputusan), yakni SK kelompok kerja Kampung KB Samarinda, dan SK Advokasi Program KKBPK Kota Samarinda yang akan mengayomi semua kegiatan pengendalian penduduk di Samarinda. Jadi yang akan terlibat nanti adalah instansi atau OPD, termasuk juga dunia usaha, BUMN,BUMDdan media. "Yang akan terlibat nanti, Bappeda, TP2PA, Dinas Perkim, kebudayaan dan lainnya. Juga dari dunia usaha, BUMN, serta BUMD.
Karena kita sadar satu program tidak bisa berjalan dengan baik, kalau masyarakat luas tidak tahu apa tujuan program itu. Karena itu harus ada peran aktif dari masyarakat terutama Kampung KB," tutur Rahimah. Menurut Nurul, selama dua hari sosialisasi, disampaikan bahwa tupoksi masing-masing stakeholder bisa disinergikan dan menjadi episentrum dengan program KB, sehingga tepat sasaran, lebih efisien, dan tidak dobel budget.
Sementara Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Kaltim, Eli Kusnaeli yang menjadi salah satu nara sumber mengatakan, tim advokasi yang dibentuk ini adalah kelompok tim advokasi program mulai dari tingkat provinsi hingga kabupaten/kota. Tujuannya untuk menyampaikan berbagai informasi terkait kegiatan kependudukan dan keluarga berencana. "Karena ini melibatkan banyak sektor dan harus menjadi komitmen bersama, semua wajib melaksanakan berdasarkan tupoksinya masing-masing.
Termasuk bagaimana kesiapan kita terkait kependudukan dengan ditetapkannya Kaltim sebagai ibukota negara. Pastinya akan masuk arus orang, bagaimana kesiapannya," jelas Eli. Menurutnya, Isu-isu kependudukan inilah yang harus didiskusikan dalam kegiatan advokasi tersebut. "Karena pastinya semua yang kita lakukan harus bermuara pada peningkatan kualitas penduduk sesuai visi Kaltim, menjadikan Kaltim Berdaulat dan berdaulat di bidang SDM yang berkualitas," pungkasnya. (adv/lin/beb)
