KARANG ASAM. Sebanyak 8 aktivis Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) dan Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI) mengadukan sejumlah Satpol PP Samarinda. Mereka adalah korban penganiayaan oknum penegak perda saat melakukan razia jelang Iduladha.
Laporan resmi itu telah diterima di Polresta Samarinda sejak Sabtu (10/8) dini hari lalu. Bahkan beberapa kader dari delapan orang yang menjadi korban kekerasan itu telah menjalani visum.
Meski kedua persyaratan awal dalam laporan itu telah dilakukan namun belum satupun dari kedelapan aktivis itu dimintai keterangan. Penyebabnya bukan karena polisi, tapi lantaran adanya permintaan dari korban yang meminta pemeriksaan yang dicantumkan dalam berita acara pemeriksaan (BAP) ditunda. Penundaan itu sendiri karena beberapa korban ingin beristirahat lantaran luka yang diderita cukup parah.
"Laporan dan visum sudah. Untuk pemeriksaan mereka minta Senin (hari ini) karena korban minta waktu untuk beristirahat," kata Kapolresta Samarinda, Kombes Pol Vendra Riviyanto, melalui Kasat Reskrim, Kompol Sudarsono.
Lantas bagaimana dengan pemanggilan dan pemeriksaan oknum-oknum Satpol PP yang melakukan pengeroyokan terhadap kdelapan korban. Sudarsono menegaskan hal itu pasti dilakukan.
"Nanti setelah korban dan saksi-saksi diperiksa, mereka (Satpol PP) juga kami panggil untuk dimintai keterangan," terangnya.
Seperti yang diketahui, dalam razia yang dilakukan Satpol PP terjadi tindak kekerasan yang dilakukan oknum petugas kepada sejumlah aktivis. Kejadian itu berawal ketika petugas melakukan pemeriksaan KTP sejumlah aktivis yang sedang nongkrong di warung kopi di kawasan Jalan Juanda, Samarinda Ulu.
Akibat kejadian itu sejumlah aktivis terluka di bagian kepala dam wajah. Mereka pun sempat dilarikan ke RSUD AW Sjahranie sebelum akhirnya membuat laporan resmi di Polresta Samarinda. (oke/beb)
