SAMARINDA. Dinas Perhubungan (Dishub) Samarinda mengaku sudah meminta bantuan melalui APBN untuk pengadaan traffic light atau lampu lalu lintas yang tidak berfungsi. Hal ini dibenarkan Kepala Dishub Samarinda, Ismansyah.
“Kami sudah usulkan melaui APBN, tapi aku lupa berapa biayanya,” terang Ismansyah. Isman—sapaan akrabnya mengatakan--banyak hal harus diperbaiki. Mulai dari kabel optik, jaringan kabel, lensa dan lainnya.
Untuk memeriksa dan memperbaiki kerusakan pada jaringan kabel, biasanya Dishub meminjam peralatan milik PT Telkom. “Ada alat tembaknya untuk mengecek dan memperbaiki jaringan kabel. Tapi itu kami sewa, dan lagi-lagi butuh biaya besar,” sambungnya.
Biayanya pun mencapai ratusan juta untuk menyewa. Tapi penyewaan alat itu bukan untuk sekali pakai namun untuk beberapa kali digunakan. Anggarannya pun bersumber dari APBD kota. “Sampai ratusan juga untuk sewa alat saja. Makanya kami butuh revitalisasi, peremajaan alat. Kalau kalkulasi mungkin sampai miliaran rupiah,” sebutnya.
Kerusakan pada traffic light berdampak pada fungsi CCTV. Ya, dari total 25 CCTV yang terpasang, hanya 10 yang berfungsi. Isman menambahkan, 10 CCTV tersebut tidak sekadar terkoneksi di ATCS namun juga bisa merekam semua aktivitas hingga 24 jam. Sehingga petugas teknis di ATCS di kantor Dishub Jalan MT Haryono tidak perlu berjaga sampai 24 jam.
Petugas kontrol, kata dia, hanya berjaga sampai pukul 21.00 Wita. Itu pun cukup hari kerja. “Di luar hari kerja tidak ada petugas, tapi CCTV kami merekam, itu kelebihannya. Sayangnya cuma 10 yang berfungsi, sisanya rusak jadi butuh revitalisasi,” sebut dia.
Keberadaan CCTV merupakan bagian dari keinginan Samarinda menjadi smart city, atau kota yang berbasis teknologi dan jaringan. Pemkot khususnya Dishub butuh tambahan anggaran untuk perbaikan bahkan penggantian CCTV baru.
“Anggaran keseluruhan belum kami hitung, tapi sampai miliaran untuk revitalisasi atau ganti baru. Karena yang ada usianya lumayan lama, sejak 2008,” beber mantan Kepala Bappeda Samarinda ini. Namun Dishub lagi-lagi harus gigit jari. Anggaran untuk itu tidak pernah dipenuhi di DPRD Samarinda karena dianggap belum prioritas. “Ya pilih yang prioritas dulu,” pungkasnya. (cyn/beb/nin)
