SAMARINDA. Pemprov Kaltim harus turun tangan menuntaskan permasalahan sosial terkait pengerukan Sungai Karang Mumus (SKM) segmen Gang Nibung sampai Jalan Perniagaan. Pemprov rencananya akan menanggung uang ganti rugi bagi warga yang rumahnya direlokasi.
Meskipun pendataan terus berjalan, diperkirakan ada sekitar 300-an rumah yang akan direlokasi. Namun ganti rugi hanya diberikan kepada warga yang memiliki sertifikat tanah, sementara yang tak memiliki sertifikat hanya akan dibantu biaya sewa rumah.
Asisten II Setkot Samarinda Endang Liansyah memastikan dana ganti rugi akan dibantu Pemprov Kaltim. "Untuk proses penanganan sosialnya dari kita (pemkot) mengenai anggarannya nanti disiapkan pemprov," tegas Endang.
Mengenai pendataan ditangani Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Samarinda beserta camat dan lurah setempat. Tahun ini, pemprov telah menyisihkan anggaran sebesar Rp 100 miliar untuk membantu Pemkot Samarinda dalam penanganan banjir.
Hal ini pun kembali ditegaskan Kepala Bappeda Samarinda Ananta Fathurrozi bahwa secara teknis penanganan banjir sepenuhnya akan ditanggung Pemprov Kaltim. Namun anggaran Rp 100 miliar tak hanya pengerukan SKM saja, namun juga di beberapa titik banjir lainnya.
"Yang pasti untuk pengerukan ditanggung provinsi. Selain itu dari BWS (Balai Wilayah Sungai) juga akan turun namun untuk mengerjakan titik yang lain. Sedangkan tahun ini untuk pengerukan di SKM akan ditangani pemprov khususnya dari Dinas PU (Pekerjaan Umum) Kaltim," singkat Ananta.
Sementara itu Kepala BWS Kalimantan III Anang Muchlis juga membenarkan hal ini. "Untuk pengerukan yang akan berlangsung nanti ditangani dulu Dinas PUPR Kaltim. Kalau kegiatan kami tahun ini fokus pembangunan kolam retensi saja," pungkas Anang. (hun/nin)
