SAMARINDA. Meski proses pengerukan Sungai Karang Mumus (SKM) makin dekat, namun proses pendataan rumah warga yang terdampak hingga kini belum tuntas. Menurut Lurah Sidodadi Tri Andarmo, pendataan seharusnya dilakukan tim, tak hanya dibebankan satu pihak.
“Karena berdasarkan rapat terakhir, ini akan dikerjakan tim sehingga ada tim keamanan dan tim teknis juga yang turun," ujar Tri.
Sebelumnya Tri juga telah bertemu dengan tim teknis dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) saat meninjau lapangan.
Namun nyatanya belum ada kejelasan mengenai keamanan dan teknis pendataan yang harusnya sudah bergerak saat ini.
“Saya minta pendampingan. Karena ini bukan pekerjaan mudah. Saat saya meninjau juga belum ada surat edaran mengenai tenggat waktu masyarakat harus pindah. Mungkin masih menunggu Pak Sekkot (Sugeng Chairuddin) untuk memberikan edaran. Tapi tetap saja saya minta ada tim yang bergerak untuk keamanan," paparnya.
Untuk sementara, lanjut Tri, data yang sudah masuk hanya sebagian RT 28, dimana terdapat 42 bangunan yang akan direlokasi. Namun kalau diprediksi secara keseluruhan bisa mencapai 300 bangunan.
“Banyak sekali kalau mau didata, tapi secara teknis kami kan tidak paham jaraknya harus berapa. Minimal ada patok yang dipasang tim teknis (PUPR). Yang kami tahu 1998 itu sudah ada sebagian warga yang mendapat pergantian, nah itu data pastinya kami tidak pegang karena tim teknis yang paham. Makanya kita tidak bisa bergerak sendiri,” tuturnya.
Menyikapi hal ini Kepala Bidang Permukiman Disperkim Samarinda Budi Tristriyono menyebut prosesnya kini berjalan di PUPR. "Mereka (PUPR) yang melakukan pendataan," ujar Budi saat dikonfirmasi via telepon selulernya, kemarin.
Kepala Bidang Pelaksanaan Jaringan Sumber Air Dinas PUPR Samarinda Desy Damayanti mengaku pendataan sepenuhnya masih berlangsung oleh pihak kecamatan. “Ini masih pendataan, masih data awal oleh kecamatan, karena menunggu studi sempadan SKM oleh BWS dan pendataan dampak sosial di kegiatan perubahan 2019," pungkasnya. (hun/nin)
