SAMARINDA. Banjir Samarinda yang sudah berlangsung hampir sepekan menjadi perhatian media nasional. Rabu sore kemarin misalnya, stasiun tv swasta nasional, Metro TV secara langsung menyiarkan kegiatan Wakil Gubernur Kaltim Hadi Mulyadi mengunjungi para korban banjir di beberapa kawasan di Samarinda dan melakukan wawancara langsung sekitar pukul 17.40 Wita.
“Untuk jangka pendek, kami akan fokus untuk melakukan penanganan para korban banjir yang jumlahnya mencapai 12 ribu KK dengan 36 ribu jiwa. Penanganan baik kepada para korban yang masih bertahan di rumah-rumah maupun yang saat ini berada di titik-titik pengungsian,” kata Hadi Mulyadi dalam acara Metro Hari Ini yang dipandu Zilvia Iskandar.
Bantuan kepada para korban kata Hadi meliputi makanan dan minuman, air bersih, obat-obatan, pakaian dan berbagai keperluan untuk bayi dan anak-anak, serta penyediaan tenaga-tenaga kesehatan dan relawan pendukung lainnya.
Langkah berikutnya lanjut Hadi, harus dilakukan pengerukan Sungai Karang Mumus dan Sungai Karang Asam Besar, termasuk juga Bendungan Benanga yang saat ini airnya melimpah ke berbagai penjuru dan menyebabkan permukiman dan lahan pertanian masyarakat terendam air. Apalagi kata Hadi, saat ini penyempitan dan pendangkalan Sungai Karang Mumus dan Sungai Karang Asam sudah semakin mengkhawatirkan, sehingga saat terjadi curah hujan ekstrem seperti saat ini, air meluap ke rumah-rumah penduduk yang sebelumnya bahkan cukup aman dari banjir.
“Karena itu Kaltim sangat berharap dukungan APBN untuk memuluskan rencana-rencana tersebut. Apalagi di masa depan, salah satu kawasan di Kaltim diproyeksikan menjadi ibukota negara. Tentu masalah banjir ini harus segera diatasi, dan kami sangat memerlukan dukungan pusat,” tegas Hadi.
Selain itu, ke depan, Pemprov Kaltim akan berkoordinasi lebih intensif dengan kabupaten dan kota untuk mengamankan kawasan-kawasan resapan air agar tidak dialihfungsikan menjadi kawasan perumahan dan bangunan, apalagi sampai menjadi lahan tambang.
“Kita akan evaluasi secara ketat bersama pemerintah kabupaten dan kota agar daerah resapan air tidak beralih fungsi menjadi kawasan permukiman,” tambah Hadi. Termasuk harapan dukungan kepada pemerintah pusat untuk relokasi sekitar 7.000 penduduk yang saat ini masih bermukim di kawasan bantaran sungai. (adv/sul/ri/humasprov kaltim/beb)
