SAMARINDA. Kemana Wali Kota Syaharie Jaang masih menjadi misteri. Di saat warganya menderita tergenang air, belum ada satu pun kepala daerah yang memberikan simpatinya secara langsung. Syaharie Jaang hingga kemarin belum diketahui keberadaannya. Yang jelas memang sedang tidak ada di Samarinda.
Upaya untuk menghubungi orang nomor satu di Samarind ini pun lagi-lagi tak membuahkan hasil. Media ini terus mencari info dari sejumlah pegawai di lingkungan Pemkot Samarinda. Namun belum ada informasi yang valid. Meski demikian, seorang staf di balai kota mengatakan, Jaang tengah berada di luar kota. Ia juga memastikan Jaang baru akan tiba di Samarinda 18 Juni pekan depan.
Menjawab pertanyaan masyarakat, Ketua DPRD Samarinda Alphad Syarif akhirnya memberikan informasi. Ia terang-terangan mengaku bahwa dirinya telah mendapat surat tembusan izin dari orang nomor satu di Samarinda itu.
"Ya, sebenarnya Pak Wali (Jaang) sudah ada memberikan kami (DPRD) tembusan surat untuk mengantarkan anaknya ke Jerman. Karena urusan kuliah, menggunakan biaya pribadi (bukan dari APBD). Jadi jangan banyak yang salah persepsi wali kota menghilang di tengah musibah ya," tegas Alphad.
Ia juga membeberkan tembusan surat izin dari Jaang telah mendapat persetujuan dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Surat itu dikirimnya sebelum perayaan Idulfitri. Bahkan telah diajukan jauh hari sebelum musibah banjir melanda Samarinda.
"Jadi pak wali sudah berangkat ke luar negeri sebelum Samarinda terkena banjir. Itu kan di luar dugaan, jadi tidak bisa juga disalahkan. Kalau saja pak wali tahu banyak warga terkena dampak banjir sebelum dia berangkat, pasti beliau akan membatalkan keberangkatannya," jelas Alphad.
Ia pun mengakui sebagai kepala daerah memang menjadi tugas utama bagi Jaang untuk hadir di tengah-tengah masyarakat. Namun ia tak menampik jika kewajiban Jaang sebagai seorang kepala rumah tangga juga harus memberikan perhatian terhadap urusan pendidikan bagi anaknya.
"Namanya juga seorang ayah. Harusnya menjadi kewajiban baginya dalam hal mengurus pendidikan bagi anaknya. Kalau pun pak wali tidak ada, harusnya roda pemerintahan tetap jalan. Kan, ada Sekda (Sugeng Chairuddin, Red). Harusnya dia juga bisa diandalkan jadi kegiatan pemerintahan tidak berhenti. Ini kan sudah berjalan. Jadi harusnya tidak masalah," pungkas Alphad.
GUBERNUR ENGGAN BASAH-BASAHAN
Gubernur Kaltim Isran Noor pun angkat bicara perihal banjir di Kota Tepian. Menurutnya banjir diakibatkan salah tata perencanaan sejak awal. Kata Isran, konstruksi pembangunan kota tidak siap hadapi banjir. Terbukti, beberapa daerah resapan air kini berubah menjadi jalan. Sebagai contoh Jalan Panglima Batur hingga Jalan Sudirman, katanya terdapat sungai kecil yang alirannya hingga ke Mahakam. Sayang sungai itu ditutup.
"Dulu Samarinda ini ada sungai kecil, ada parit. Di Pasar Pagi sampai Jembatan Baru (Jembatan III, Red) itu ada sungai, terus ada sungai juga di Jalan Diponegoro sampai Sungai Karang Mumus. Secara alamiah itu sudah disiapkan," jelas Isran lagi.
Membahas persoalan banjir ibu kota, bagi Isran tidak akan pernah habis. Sebagai contoh ia menjelaskan adanya pergeseran peruntukkan di kawasan pinggiran kota yang banyak dijadikan pemukiman. Ditambah lagi beberapa tempat terdapat kawasan pertambangan yang semakin mengikis ruang hijau kota. "Harus kerja keras dan ekstra," tegas mantan bupati Kutim ini. Beberapa hal yang harus dibenahi lanjutnya adalah normalisasi sungai. Diantaranya Sungai Karang Mumus. Kata Isran sedimentasi sudah mencapai 80 persen. Kemudian normalisasi sungai kecil di Jalan P Suryanata, Sungai Karang Asam yang terletak di belakang kantor DPRD Kaltim. "Itu pun tidak hilangkan banjir tapi cukup untuk kurangi debit air," beber Isran.
Namun pembahasan soal banjir mendadak terhenti. Isran lebih memilih irit bicara ketimbang menjelaskan lebih detail. "Kalau cerita masalah itu (banjir,red) panjang. Sejak awal ketaatan kepada tata ruang lemah," singgungnya.
Termasuk pula keengganannya turun ke lapangan untuk meninjau banjir. Isran mengaku tidak ingin disebut lakukan pencitraan. "Saya enggak ke lapangan nanti dibilang pencitraan. Enggak enak, jadi saya lebih memilih berkoordinasi," selorohnya. Ketimbang berbasah-basahan, ia lebih memilih berkoordinasi dengan berbagai pihak. Mulai dari TNI, BPBD, Basarnas hingga camat untuk lakukan tindakan cepat. Hasilnya adalah pengerahan truk dan perahu karet untuk mengevakuasi korban banjir. Terkait tidak hadirnya wali kota Samarinda Sjaharie Jaang di lapangan untuk memantau, Isran pun memaklumi. "Beliau sudah koordinasi dengan saya, sampai menetapkan status siaga satu. Berarti ada perhatian juga," tegasnya lagi.
Sayangnya, pemprov Kaltim tidak bisa menggelontorkan dana untuk membantu korban banjir. Alasannya tidak ada anggaran tanggap darurat di APBD 2019. Kalau pun pemprov hendak keluarkan uang untuk keperluan demikian, pihaknya harus berkonsultasi dulu. Isran pun memilih menghindari persoalan hukum terkait hal demikian. "Menggunakan dana ini harus waspada, saya takut ada imbas hukum kalau menggelontorkan anggaran," tutup suami dari Noorbaiti ini.
