BONTANG. Pemerintah Kota Bontang di bawah komando Wali kota Neni Moerniaeni dan Wakil Walikota Basri Rase sukses mengurangi kawasan pemukiman kumuh hingga tersisa 26 hektar. Luasan ini menyusut 97 hektare, kurun 3 tahun terakhir.
Kawasan pesisir menjadi lokasi paling tinggi tingkat kekumuhan di Bontang. Indikator kekumuhan di antaranya fasilitas kebakaran, persampahan dan sanitasi menjadi poin paling tinggi yang ditemukan di Kota Bontang. Wali Kota Bontang Neni Moerniaeni mengatakan, upaya pemerintah mengurangi kawasan kumuh di Kota Bontang dalam tiga tahun terakhir cukup terlihat.
Di awal masa jabatannya, Bontang ditetapkan memiliki 123 hektare kawasan kumuh. Dalam tiga tahun terakhir kerja maraton bersama Satuan Kerja Kota Kumuh dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mampu mengurangi tingkat kekumuhan sebesar 97 hektare. “Masih ada PR lagi 26 hektare yang belum selesai, kami targetkan tahun ini Bontang bebas kawasan kumuh,” ujar Neni. Di saat bersamaan, koordinator Kotaku Bontang, Gery Sutanto mengatakan 26 hektare kawasan kumuh masuk dalam kategori kawasan kumuh ringan yang tersebar di 9 Kelurahan se-Kota Bontang.
Adapun kelurahan kumuh tersebut di antaranya, Kelurahan Api-Api, Berebas Tengah, Bontang Kuala, Bontang Lestari, Kelurahan Guntung, Satimpo, Kelurahan Tanjung Laut Indah, Kelurahan Bontang Baru dan Gunung Elai. Dari tingkat kekumuhan Kelurahan Guntung dan Tanjung Laut Indah yang memiliki skor paling tinggi. “Kalau skor 0-20 itu dikatakan bebas, 20-33 itu tingkat kumuh ringan, 33-40 itu masuk kategori sedang dan seterusnya berat,” ujar Gery.
Dia mengatakan, pihak kementerian memiliki 7 kriteria kekumuhan yakni bangunan tidak teratur, jalan lingkungan tak layak, drainase, pengelolaan air limbah (sanitasi),persampahan, air bersih dan fasilitas pemadam kebakaran. Untuk kriteria tersebut kawasan kumuh di Bontang paling banyak ditemui persampahan, ketiadaan fasilitas pemadam dan sanitasi.
Untuk itu, program Kotaku di Bontang menyasar kegiatan-kegiatan untuk menangani masalah-masalah tersebut. Tahun lalu ada 7 kelurahan di Bontang yang melaksanakan program Kotaku dengan dana dari APBN sebesar Rp 6 miliar. “Kami berharap partisipasi masyarakat untuk mendukung program ini tak hanya diawal saja tapi juga untuk keberlangsungan, perawatan dan seterusnya,” pungkas Gery. (adv/hms/beb)
