DPRD Minta Pastikan Stok dan Harga Stabil

- Kamis, 25 April 2019 | 21:10 WIB

TANJUNG REDEB. Jelang Ramadan dan Lebaran Idulfitri, kebutuhan pangan di Berau menjadi perhatian anggota DPRD Berau, M Yunus. Apalagi melihat kondisi belakangan terhadap distribusi gas elpiji 3 kilogram yang kerap sulit didapatkan dan tingginya harga jual. Yunus meminta hal tersebut harus diantisipasi OPD terkait.

“Baru satu kebutuhan, belum lainnya. Sementara sebentar lagi kita akan memasuki Bulan Suci Ramadan, jangan sampai tambah sulit atau tambah mahal,” ungkapnya.
Keinginan itu juga diperuntukan terhadap ketersediaan bahan pokok lainnya. Termasuk memastikan harga yang stabil. Persoalan sering langka dan mahalnya elpiji 3 kilogram di Berau, menurut Politisi PKS ini seharusnya ditangani bersama dengan komitmern yang kuat.

Mulai dari pemangku kebijakan hingga penerima kebijakan di masyarakat.  “Persoalan ini membutuhkan sinergi beberapa komponen pemerintah dan swasta. Terutama perlu dilakukan pendataan akurat dan pembatasan sebagaimana sering disampaikan pejabat publik Berau,” lanjutnya.

Akhir tahun 2018, beberapa anggota DPRD Berau termasuk M Yunus melakukan sidak ke sejumlah agen. Hasilnya ditemukan ada data kebocoran distribusi di tingkat bawah.

Sebab, dilihat dari jumlah kebutuhan per tahun dengan angka distribusi dari Pertamina, ternyata kuota yang diberikan untuk Berau sudah cukup bahkan lebih. Termasuk setelah tahun 2018 lalu ada peningkatan jumlah kuota dibandingkan tahun sebelumnya. Bahkan tahun ini juga ada penambahan jumlah kuota gas elpiji 3 kilogram.

Dari data diperoleh DPRD, jumlah rumah tangga yang ada berkisar di angka 42 ribu. Disebutkan menggunakan 3 tabung setiap bulannya dan sudah cukup bahkan kadang lebih.

Dengan asumsi tersebut, menurut Yunus cukup. Itupun jika warga menggunakan tabung gas alpiji 3 kilogram, karena ada banyak masyarakat di kampung yang menggunakan kayu bakar dan alat bahan bakar alternatif lainnya.

“Tidak semua rumah tangga menggunakan tabung alpiji 3 kilo itu. Ada yang pakai 12 kilo, ada tabung BG yang tanggung. Itu artinya kuota kita berlebih, tapi kok masih sering langka. Ini ada kebocoran distribusi, jelas itu,” ungkapnya.

Dipastikan ada kesalahan distribusi yang bisa saja terjadi akibat adanya permainan. Boleh jadi tidak hanya turun di Berau, tetapi dialihkan ke daerah lain. Sehingga muncul pertanyaan di kalangan legislatif bagaimana regulasi pengawasan pemerintah terhadap pendistribusian gas melon.

Dengan kondisi ini hampir bisa dipastikan distribusi gas melon tidak diawasi dengan benar, sampai bisa dipermainkan oleh sekelompok orang yang berkaitan dengan pendistribusian.

Sementara itu, kepala Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan  (Diskoperindag) Berau Wiyati menyebutkan, dalam beberapa bulan terakhir, keberadaan gas alpiji 3 kilogram memang sempat dikeluhkan masyarakat.

Selain kerap langka juga harganya mahal.
“Tetapi secara bertahap setelah intensif dipantau dalam beberapa pekan ini, terlihat sudah cukup stabil. Baik stoknya juga harganya. Memang untuk masalah harga ini, ada masalah di lapangan. Yakni di tingkat pengecer,” ungkapnya.

Terutama untuk pengecer yang ada di kampung-kampung. Dijelaskannya, Pemkab Berau telah menetapkan Harga Eceran Tertinggi (HET), namun tidak sepenuhnya ditaati pengecer.

“Misalnya di kampung yang jauh dengan biaya transportasi yang lebih mahal, dan lagi tidak semua pengecer bisa kami awasi. Ini yang menjadi masalah baru, tetapi setidaknya dengan upaya kita bersama stok yang ada khususnya di wilayah Kecamatan Tanjung Redeb dan sekitarnya sudah stabil,” jelasnya. (as/adv/rin)

Editor: rusli-Admin Sapos

Rekomendasi

Terkini

Disediakan Duit Rp 800 Juta untuk Tugu PKK Bontang

Selasa, 19 Maret 2024 | 08:15 WIB

Kapolda-Pangdam  Blusukan Salurkan Bansos

Senin, 18 Maret 2024 | 19:42 WIB

Itulah Hakim Progresif

Senin, 18 Maret 2024 | 09:54 WIB
X