MANAGED BY:
SABTU
14 DESEMBER
KRIMINAL | METROPOLIS | HOT PROMO | BORNEO FC | GAYA
Kamis, 25 April 2019 21:10
Kawasan Laut dan Pesisir Perlu Pengawasan Ketat

Bisa Jadi Penunjang PAD yang Potensial

LAUT BERAU. Luasan perairan kelautan Berau perlu mendapatkan pengawasan ekstra ketat, untuk mencegah pencurian hasil laut serta aksi pengrusakan ekosistem laut.

PROKAL.CO, TANJUNG REDEB. Di tengah upaya Pemkab Berau, sampai saat ini masih ada aksi pengrusakan ekosistem laut, pencurian hasil laut dan pembantaian satwa dilindungi.
Wakil ketua DPRD Berau, Sa’ga menegaskan, perlu peran aktif seluruh komponen pemerintahan dan dukungan masyarakat untuk mewujudkan target itu. Kekayaan alam Berau ditegaskannya, harus kembali pada kesejahteraan masyarakat.  

Oleh karena itu DPRD Berau mendukung penuh kebijakan-kebijakan eksekutif ke arah tersebut. Selain memberikan dukungan berupa kesepahaman legislatif, juga mendorong pemkab bisa berinisiatif dalam menyatukan beberapa instansi pemerintah dalam hal pengawasan.

Politisi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) ini menegaskan, dirinya sepakat pengawasan laut dan pesisir Berau diperketat. Seluruh kebijakan yang dituangkan dalam rangka penyelamatan dan penanganan masalah kelauatan, dipastikan akan didukung legislatif.

Mengingat sektor kelauatan Berau menjadi salah satu penunjang PAD yang potensial. Selain itu, menjadi penopang sektor lainnya yang tidak kalah potensialnya, yakni sektor pariwisata objek wiata bahari yang sudah terkenal ke mancanegara.

”Artinya jika perlu semua pokok pikiran dan ide yang dituangkan dalam kebijakan ke arah ini perlu didukung. Kita tahu sektor kelautan Berau sangat besar dan ini sering hilang, karena beberapa hal yang terjadi seperti pencurian hasil laut,” jelasnya.

Termasuk perda pengawasan pulau-pulau pesisir pantai yang ada di Berau, ditekankannya perlu diterbitkan sebagai dasar kebijakan untuk merealisasaikan kebijakan di lapangan.

Sejauh ini diakuinya ada kendala anggaran dan batas kewenangan daerah yang sudah ditarik ke provinsi. Menurutnya, DPRD Berau sudah beberapa kali melakukan pertemuan dan melaporkan kondisi yang ada di Berau belakangan. Sayangnya Provinsi juga angkat tangan karena ketiadaan anggaran.

“Sudah dari sana (provinsi, Red) tapi persoalan kita sama, yakni masalah anggaran yang terbatas, pengawasan laut inikan juga besar, yang aneh kewenangan ada di provinsi. Sementara objeknya ada di daerah seperti Berau dan provinsi tidak punya anggaran dan fasilitas, jadi mau ngapain,” lanjutnya.

Hal senada juga disamapikan Politisi Nasdem, Ahmad Rijal. Menurutnya, jika hanya membahas dan rapat-rapat lainnya, sementara tidak ada action dipastikan tingkat kerusakakan dan pencurian semakin tinggi. Ditegaskannya, Berau tidak bisa menunggu kehilangan lebih banyak aset dan membiarkan pengrusakan semakin tinggi.

“Jadi saya berpendapat tidak bisa mengandalkan provinsi, kita harus berinisiatif sendiri,” jelasnya.
Perlu ada penyatuan sejumlah instansi dalam membentuk tim pengawasan pantai dan laut.

Bisa melalui penggunaan fasilitas seperti speedboat dari Dinas Perikanan ataupun dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Berau, sementara pengoperasiannya oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP).

Sebab diketahui Satpol PP merupakan pengaman perda yang bisa dimanfaatkan untuk mengawasi aset daerah di kawasan pesisir Berau. Hal itu jika memang memungkinkan dan sesuai kesepakatan.

Hal ini melihat peluang keterlibatan provinsi dalam hal anggaran, apalagi petugas sangat kecil.
“Jadi bisa memanfaatkan Satpol PP yang operasikan, sinergi, untuk menjaga kekayaan daerah. Ini milik kita bersama, aset Berau,” tandasnya. (as/adv/rin)

loading...

BACA JUGA

Jumat, 13 Desember 2019 21:54

Mengintegrasikan Program FCPF dan RPJMD

Sejak tahun 2015, Kalimantan Timur mendapat amanah menjadi yurisdiksi implementasi…

Kamis, 12 Desember 2019 22:58

Siapkan Mekanisme Penanganan Keluhan

TAHAPAN program pengurangan emisi dan deforestasi dan degradasi hutan melalui…

Kamis, 12 Desember 2019 22:57

Andi Harun Siap Dukung Pelestarian Budaya di Kaltim

SAMARINDA. DPRD Kaltim menaruh perhatian lebih dan dukungan penuh terhadap…

Kamis, 12 Desember 2019 22:13

Komisi III Geram, Jembatan Mahakam Sudah 16 Kali Ditabrak

SAMARINDA. Kasus penabrakan Jembatan Mahakam terus menjadi sorotan. Siapa yang…

Kamis, 12 Desember 2019 19:43

Kinerja Dinas LH Ditunggu, Polisi segera Bertindak

BANYAK warga Desa Long Beleh Modang, Kecamatan Kembang Janggut, Kabupaten…

Rabu, 11 Desember 2019 22:38

Terkesan Sehat, Perusda MMP Tak Setor PAD 2 Tahun

SAMARINDA. Anggota Komisi II DPRD Kaltim Akhmed Reza Fachlevi menerangkan hampir seluruh…

Rabu, 11 Desember 2019 22:33

Jamkrida Harus Beri Perhatian Lebih ke UMKM

SAMARINDA. Anggota Komisi II DPRD Kaltim Safuad meminta kepada PT…

Rabu, 11 Desember 2019 22:27

Rencana Kerja DPRD Kaltim 2020 Disusun

SAMARINDA. Mengoptimalkan kinerja DPRD Kaltim ke depan agar lebih baik,…

Rabu, 11 Desember 2019 00:20

“Mahasiswa Harus Kreatif dan Inovatif”

SAMARINDA. Audiensi Mahasiswa Universitas Nahdatul Ulama (UNU) ke DPRD Kaltim,…

Rabu, 11 Desember 2019 00:18

Total Triliunan Duit Diberi, Tapi Perusda Ini Masih Saja Tak Untung, PAYAH..!!

SAMARINDA. Unit usaha yang dijalankan Perusahaan Daerah Melati Bhakti Satya…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia.