Kawasan Laut dan Pesisir Perlu Pengawasan Ketat

- Kamis, 25 April 2019 | 21:10 WIB

TANJUNG REDEB. Di tengah upaya Pemkab Berau, sampai saat ini masih ada aksi pengrusakan ekosistem laut, pencurian hasil laut dan pembantaian satwa dilindungi.
Wakil ketua DPRD Berau, Sa’ga menegaskan, perlu peran aktif seluruh komponen pemerintahan dan dukungan masyarakat untuk mewujudkan target itu. Kekayaan alam Berau ditegaskannya, harus kembali pada kesejahteraan masyarakat.  

Oleh karena itu DPRD Berau mendukung penuh kebijakan-kebijakan eksekutif ke arah tersebut. Selain memberikan dukungan berupa kesepahaman legislatif, juga mendorong pemkab bisa berinisiatif dalam menyatukan beberapa instansi pemerintah dalam hal pengawasan.

Politisi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) ini menegaskan, dirinya sepakat pengawasan laut dan pesisir Berau diperketat. Seluruh kebijakan yang dituangkan dalam rangka penyelamatan dan penanganan masalah kelauatan, dipastikan akan didukung legislatif.

Mengingat sektor kelauatan Berau menjadi salah satu penunjang PAD yang potensial. Selain itu, menjadi penopang sektor lainnya yang tidak kalah potensialnya, yakni sektor pariwisata objek wiata bahari yang sudah terkenal ke mancanegara.

”Artinya jika perlu semua pokok pikiran dan ide yang dituangkan dalam kebijakan ke arah ini perlu didukung. Kita tahu sektor kelautan Berau sangat besar dan ini sering hilang, karena beberapa hal yang terjadi seperti pencurian hasil laut,” jelasnya.

Termasuk perda pengawasan pulau-pulau pesisir pantai yang ada di Berau, ditekankannya perlu diterbitkan sebagai dasar kebijakan untuk merealisasaikan kebijakan di lapangan.

Sejauh ini diakuinya ada kendala anggaran dan batas kewenangan daerah yang sudah ditarik ke provinsi. Menurutnya, DPRD Berau sudah beberapa kali melakukan pertemuan dan melaporkan kondisi yang ada di Berau belakangan. Sayangnya Provinsi juga angkat tangan karena ketiadaan anggaran.

“Sudah dari sana (provinsi, Red) tapi persoalan kita sama, yakni masalah anggaran yang terbatas, pengawasan laut inikan juga besar, yang aneh kewenangan ada di provinsi. Sementara objeknya ada di daerah seperti Berau dan provinsi tidak punya anggaran dan fasilitas, jadi mau ngapain,” lanjutnya.

Hal senada juga disamapikan Politisi Nasdem, Ahmad Rijal. Menurutnya, jika hanya membahas dan rapat-rapat lainnya, sementara tidak ada action dipastikan tingkat kerusakakan dan pencurian semakin tinggi. Ditegaskannya, Berau tidak bisa menunggu kehilangan lebih banyak aset dan membiarkan pengrusakan semakin tinggi.

“Jadi saya berpendapat tidak bisa mengandalkan provinsi, kita harus berinisiatif sendiri,” jelasnya.
Perlu ada penyatuan sejumlah instansi dalam membentuk tim pengawasan pantai dan laut.

Bisa melalui penggunaan fasilitas seperti speedboat dari Dinas Perikanan ataupun dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Berau, sementara pengoperasiannya oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP).

Sebab diketahui Satpol PP merupakan pengaman perda yang bisa dimanfaatkan untuk mengawasi aset daerah di kawasan pesisir Berau. Hal itu jika memang memungkinkan dan sesuai kesepakatan.

Hal ini melihat peluang keterlibatan provinsi dalam hal anggaran, apalagi petugas sangat kecil.
“Jadi bisa memanfaatkan Satpol PP yang operasikan, sinergi, untuk menjaga kekayaan daerah. Ini milik kita bersama, aset Berau,” tandasnya. (as/adv/rin)

Editor: rusli-Admin Sapos

Rekomendasi

Terkini

Area GOR Tapis Akan Dipasang PJU

Selasa, 19 Maret 2024 | 14:40 WIB

Kuota Haji Kutim Hanya 173 Orang

Selasa, 19 Maret 2024 | 13:45 WIB

42 Pelaku Balap Liar di Kutai Timur Diamankan

Selasa, 19 Maret 2024 | 13:15 WIB

Disediakan Duit Rp 800 Juta untuk Tugu PKK Bontang

Selasa, 19 Maret 2024 | 08:15 WIB

Kapolda-Pangdam  Blusukan Salurkan Bansos

Senin, 18 Maret 2024 | 19:42 WIB
X