MANAGED BY:
JUMAT
23 FEBRUARI
UTAMA | SAMARINDA | METROPOLIS | OLAHRAGA | KALTIM | METROLIFE | BUJUR-BUJUR

METROPOLIS

Kamis, 15 Juni 2017 19:33
Soal Pembagian Saham Blok Mahakam, Pemprov-Kukar Tak Sepakat
BELUM SEPAKAT; Pemkab Kukar dan Pemprov Kaltim masih belum ada kata sepakat terkait pembagian saham PI blok mahakam 10 persen. Ketua Satgas Pengembangan Hulu Migas Kaltim Ichwansyah membeber dasar hukum pembagian saham.

PROKAL.CO, SAMARINDA. Meski dipastikan mendapat hak participating interest (PI) sebesar 10 persen untuk Blok Mahakam, namun persoalan belum tuntas. Pasalnya, hingga kini Pemprov Kaltim dan Pemkab Kukar belum ada titik temu terkait pembagian saham pengelolaan.

Aksi sahut menyahut terjadi antara Ketua Satgas Pengembangan Hulu Migas Kaltim Ichwansyah dengan Sekretaris Daerah (Sekda) Kukar Marli. Perdebatan dipicu terkait pemahaman siapa yang berhak mendapatkan hak kelola Blok Mahakam lebih besar. Sebagai daerah penghasil, Marli menyebut Kukar lebih berhak dapatkan porsi lebih besar.

Yang menjadi persoalan saat ini adalah klausul pembagian saham 66,5 persen untuk provinsi dan 33,5 persen untuk Kukar. Katanya pembagian saham hanya bisa terjadi jika terjadi kesepakatan antara bupati dan gubernur, dalam hal ini Rita dan Awang.

“Mohon maaf pak Ichwan, bupati kami dengan pak gubernur belum sepakat, belum pernah bertemu empat mata,” katanya saat seminar daerah membahas blok migas Kaltim, di lantai empat gedung rektorat Unmul, kemarin.

Marli menilai presentase pembagian itu tidak adil. Pada 2015, pemprov dan Pemkab Kukar menyepakati sejumlah hal terkait pembagian PI 10 persen. Dimana pemprov mendapat persentase 40 persen dan Kukar sebagai daerah penghasil mendapat 60 persen. Namun, saat berlakunya permen ESDM Nomor 37 Tahun 2016, kesepakatan itu berubah drastis.

Pemprov mendapatkan hak kelola 66,5 persen, sedangkan Kukar 33,5 persen.  “Kami keberatan. Adapun hasil rapat bersama konsultan itu belum bisa diterima. Konsultan hanya berikan data, menyampaikan advice, bukan ikut membagi. Sebab yang berhak (membagi, Red) hanya gubernur dan bupati,” tegas Marli.  

Sontak, pernyataan Marli mendapat respons dari Ichwansyah. Mantan Kepala Dinas Perdagangan dan Koperasi (Disperindagkop) Kaltim ini mengakui penghitungan tersebut mengikuti ketentuan dalam permen. “Kalau bapak tanya kenapa angkanya berubah, ya itu karena mengikuti permen. Kami ini mengikuti aturan,” balas Ichwan.

Ia juga menerangkan kepemilikan saham tersebut tidak bisa diperjualbelikan. Lagi pula tidak ada yang perlu diributkan perihal persentase saham PI 10 persen itu. Toh sebelumnya pemprov rela mengalah dengan hanya menerima jatah 40 persen. “Toh juga uang PI tidak masuk kantong pribadi tapi APBD, itu semua untuk kesejahteraan rakyat,” katanya lagi.

Karena itu menurutnya hal demikian tidak perlu diperdebatkan lagi. Keputusan 66,5 sudah bulat. Yang juga dikritisi oleh Ichwan mengenai tidak diperbolehkannya konsultan terlibat menetapkan persentase, juga dibantah. “Baca di pasal lanjutannya bahwa kalau pemkab dan provinsi tidak menemukan kata sepakat, maka diperkenankan melalui pihak ketiga sebagai konsultan,” tambahnya.

Belum cukup. Ichwan kembali menyinggung bahwa Pemkab Kukar dalam hal ini bupati tidak pernah kooperatif dalam menyepakati pembagian saham. Katanya saat rapat penentuan beberapa bulan lalu di Balikpapan, Bupati Kukar tidak datang. “Di satgas semua kepala daerah berkumpul. Cuma saat rapat mereka (Bupati Kukar, Red) tidak hadir, tapi yang datang malah wakilnya. Kalau pak gubernur memilih ikuti aturan,” imbuhnya. 

Pertanyaan lainnya adalah besaran fulus yang diterima kedua belah pihak jika PI dikelola bersama. Sumber terpercaya Sapos mengatakan, pemprov kecipratan sekitar Rp 25 triliun dan pemkab Kukar Rp 15 triliun. Jika benar adanya, maka Kukar akan menjadi kabupaten dengan APBD terbesar sekala nasional. “Itu angka kotor tidak sampai segitu. Yang jelas triliuan, sekitar di bawah Rp 8 triliun,” pungkasnya. (cyn/aya)

loading...

BACA JUGA

Kamis, 22 Februari 2018 21:16

29 Taksi Online Terjaring Razia

SAMARINDA. Untuk kesekian kalinya Dinas Perhubungan (Dishub) Kaltim menemukan angkutan online yang beroperasi…

Rabu, 21 Februari 2018 21:07

"SAMA-SAMA ENGGAK PENTING!”

SAMARINDA. Wacana Daerah Otonomi Baru (DOB) Samarinda Seberang hingga pembentukkan ibu kota negara tidak…

Selasa, 20 Februari 2018 17:00

"Tutup Dulu Lubang Tambangnya"

Lahan bekas lubang tambang kembali jadi sorotan seiring Peninjauan Kembali Rencana Tata Ruang Wilayah…

Senin, 19 Februari 2018 20:47

Bangun Dulu, Izin Menyusul, LOH KOK ???

SAMARINDA. Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Transmart di Jalan Bhayangkara tak kunjung terbit. Gubernur…

Minggu, 18 Februari 2018 15:44

IMB Transmart Terkatung-katung

SAMARINDA. Sudah berbulan-bulan izin pembangunan Transmart tak kunjung terbit. Prosesnya masih terkatung-katung.…

Sabtu, 17 Februari 2018 20:49

Teka Teki Formasi CPNS

SAMARINDA. Formasi calon pegawai negeri sipil (CPNS) untuk memenuhi kebutuhan ribuan pegawai di Pemkot…

Jumat, 16 Februari 2018 19:47

CATAT NIH..!! Angkutan Online di Kaltim Diberi Tanda

SAMARINDA. Dinas Perhubungan (Dishub) Kaltim akhirnya mengeluarkan stiker bagi kendaraan angkutan online.…

Kamis, 15 Februari 2018 16:32

Langsung Urus Relokasi SKM

Penertiban dan penataan tepi SKM tetap menjadi prioritas pemkot Samarinda, meski sementara berganti…

Rabu, 14 Februari 2018 21:51

Kawin Gaib, Prosesnya Paling Panjang

Perceraian adalah perkara halal yang dilaknat Allah SWT. Karena itu, perceraian harus menjadi opsi terakhir…

Selasa, 13 Februari 2018 11:27

Sukamto: Ah, Tidak Ada Itu

SAMARINDA. Kegaduhan para anggota dewan perihal kegiatan fisik di masing-masing daerah pemilihan (dapil)…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .