MANAGED BY:
JUMAT
23 JUNI
UTAMA | SAMARINDA | METROPOLIS | OLAHRAGA | KALTIM | METROLIFE | BUJUR-BUJUR

METROPOLIS

Kamis, 15 Juni 2017 19:33
Soal Pembagian Saham Blok Mahakam, Pemprov-Kukar Tak Sepakat
BELUM SEPAKAT; Pemkab Kukar dan Pemprov Kaltim masih belum ada kata sepakat terkait pembagian saham PI blok mahakam 10 persen. Ketua Satgas Pengembangan Hulu Migas Kaltim Ichwansyah membeber dasar hukum pembagian saham.

PROKAL.CO, SAMARINDA. Meski dipastikan mendapat hak participating interest (PI) sebesar 10 persen untuk Blok Mahakam, namun persoalan belum tuntas. Pasalnya, hingga kini Pemprov Kaltim dan Pemkab Kukar belum ada titik temu terkait pembagian saham pengelolaan.

Aksi sahut menyahut terjadi antara Ketua Satgas Pengembangan Hulu Migas Kaltim Ichwansyah dengan Sekretaris Daerah (Sekda) Kukar Marli. Perdebatan dipicu terkait pemahaman siapa yang berhak mendapatkan hak kelola Blok Mahakam lebih besar. Sebagai daerah penghasil, Marli menyebut Kukar lebih berhak dapatkan porsi lebih besar.

Yang menjadi persoalan saat ini adalah klausul pembagian saham 66,5 persen untuk provinsi dan 33,5 persen untuk Kukar. Katanya pembagian saham hanya bisa terjadi jika terjadi kesepakatan antara bupati dan gubernur, dalam hal ini Rita dan Awang.

“Mohon maaf pak Ichwan, bupati kami dengan pak gubernur belum sepakat, belum pernah bertemu empat mata,” katanya saat seminar daerah membahas blok migas Kaltim, di lantai empat gedung rektorat Unmul, kemarin.

Marli menilai presentase pembagian itu tidak adil. Pada 2015, pemprov dan Pemkab Kukar menyepakati sejumlah hal terkait pembagian PI 10 persen. Dimana pemprov mendapat persentase 40 persen dan Kukar sebagai daerah penghasil mendapat 60 persen. Namun, saat berlakunya permen ESDM Nomor 37 Tahun 2016, kesepakatan itu berubah drastis.

Pemprov mendapatkan hak kelola 66,5 persen, sedangkan Kukar 33,5 persen.  “Kami keberatan. Adapun hasil rapat bersama konsultan itu belum bisa diterima. Konsultan hanya berikan data, menyampaikan advice, bukan ikut membagi. Sebab yang berhak (membagi, Red) hanya gubernur dan bupati,” tegas Marli.  

Sontak, pernyataan Marli mendapat respons dari Ichwansyah. Mantan Kepala Dinas Perdagangan dan Koperasi (Disperindagkop) Kaltim ini mengakui penghitungan tersebut mengikuti ketentuan dalam permen. “Kalau bapak tanya kenapa angkanya berubah, ya itu karena mengikuti permen. Kami ini mengikuti aturan,” balas Ichwan.

Ia juga menerangkan kepemilikan saham tersebut tidak bisa diperjualbelikan. Lagi pula tidak ada yang perlu diributkan perihal persentase saham PI 10 persen itu. Toh sebelumnya pemprov rela mengalah dengan hanya menerima jatah 40 persen. “Toh juga uang PI tidak masuk kantong pribadi tapi APBD, itu semua untuk kesejahteraan rakyat,” katanya lagi.

Karena itu menurutnya hal demikian tidak perlu diperdebatkan lagi. Keputusan 66,5 sudah bulat. Yang juga dikritisi oleh Ichwan mengenai tidak diperbolehkannya konsultan terlibat menetapkan persentase, juga dibantah. “Baca di pasal lanjutannya bahwa kalau pemkab dan provinsi tidak menemukan kata sepakat, maka diperkenankan melalui pihak ketiga sebagai konsultan,” tambahnya.

Belum cukup. Ichwan kembali menyinggung bahwa Pemkab Kukar dalam hal ini bupati tidak pernah kooperatif dalam menyepakati pembagian saham. Katanya saat rapat penentuan beberapa bulan lalu di Balikpapan, Bupati Kukar tidak datang. “Di satgas semua kepala daerah berkumpul. Cuma saat rapat mereka (Bupati Kukar, Red) tidak hadir, tapi yang datang malah wakilnya. Kalau pak gubernur memilih ikuti aturan,” imbuhnya. 

Pertanyaan lainnya adalah besaran fulus yang diterima kedua belah pihak jika PI dikelola bersama. Sumber terpercaya Sapos mengatakan, pemprov kecipratan sekitar Rp 25 triliun dan pemkab Kukar Rp 15 triliun. Jika benar adanya, maka Kukar akan menjadi kabupaten dengan APBD terbesar sekala nasional. “Itu angka kotor tidak sampai segitu. Yang jelas triliuan, sekitar di bawah Rp 8 triliun,” pungkasnya. (cyn/aya)


BACA JUGA

Kamis, 22 Juni 2017 15:37

WASPADALAH..!! Jalur Sungai Paling “Angker”

SAMARINDA. Jelang arus mudik, Dinas Perhubungan (Dishub) Samarinda intensifkan persiapan. Diantaranya…

Kamis, 22 Juni 2017 15:36

Jalur Darat Masih Rawan

SAMARINDA. Sebaiknya tetap waspada mudik menggunakan jalur darat. Sebab, menurut Dinas Pekerjaan Umum…

Rabu, 21 Juni 2017 16:33

Isu Banjir di Samarinda Jadi Senjata Lawan Politik, Ini Kata Syaharie Jaang

SAMARINDA. Wali Kota Samarinda, Syaharie Jaang akhirnya angkat bicara soal banjir yang melanda Ibu Kota…

Rabu, 21 Juni 2017 16:31

Semua Belum Sepakat, Anggaran Pilgub Kaltim Carut Marut

SAMARINDA. Rapat koordinasi penyelenggaraan pemilihan gubernur (Pilgub) yang berlangsung alot di kantor…

Rabu, 21 Juni 2017 16:30

Pembagian Saham PI Sudah Dikunci

SAMARINDA. Gubernur Kaltim Awang Faroek Ishak memastikan pembagian saham PI antara Pemprov Kaltim dan…

Rabu, 21 Juni 2017 16:27

JPU Pinggir Jalan Diharamkan

SAMARINDA. Majelis Ulama Indonesia (MUI) Samarinda meminta agar aktivitas jasa penukaran uang (JPU)…

Selasa, 20 Juni 2017 01:17

Proyek Jembatan Kembar Terancam Dihentikan

SAMARINDA. Progres pembangunan Jembatan Mahakam IV atau Jembatan Kembar rupanya berkalang utang. Dari…

Selasa, 20 Juni 2017 01:16

Seribu Personel Gabungan Dikerahkan

SAMARINDA. Untuk mengantisipasi berbagai gangguan jelang maupun sesudah Idulfitri, Polresta Samarinda…

Selasa, 20 Juni 2017 01:15

Hari Ini Mahkota II Boleh Dilintasi

SAMARINDA. Jembatan Mahkota II resmi beroperasi mulai hari ini. Namun, tidak semua jenis kendaraan bisa…

Selasa, 20 Juni 2017 01:14

Pemprov Diminta Realistis

KALTIM akan menyelenggarakan hajatan besar berupa PON Remaja II yang dilaksanakan 2018 mendatang. Namun…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .