MANAGED BY:
MINGGU
20 AGUSTUS
UTAMA | SAMARINDA | METROPOLIS | OLAHRAGA | KALTIM | METROLIFE | BUJUR-BUJUR

METROPOLIS

Kamis, 15 Juni 2017 19:33
Soal Pembagian Saham Blok Mahakam, Pemprov-Kukar Tak Sepakat
BELUM SEPAKAT; Pemkab Kukar dan Pemprov Kaltim masih belum ada kata sepakat terkait pembagian saham PI blok mahakam 10 persen. Ketua Satgas Pengembangan Hulu Migas Kaltim Ichwansyah membeber dasar hukum pembagian saham.

PROKAL.CO, SAMARINDA. Meski dipastikan mendapat hak participating interest (PI) sebesar 10 persen untuk Blok Mahakam, namun persoalan belum tuntas. Pasalnya, hingga kini Pemprov Kaltim dan Pemkab Kukar belum ada titik temu terkait pembagian saham pengelolaan.

Aksi sahut menyahut terjadi antara Ketua Satgas Pengembangan Hulu Migas Kaltim Ichwansyah dengan Sekretaris Daerah (Sekda) Kukar Marli. Perdebatan dipicu terkait pemahaman siapa yang berhak mendapatkan hak kelola Blok Mahakam lebih besar. Sebagai daerah penghasil, Marli menyebut Kukar lebih berhak dapatkan porsi lebih besar.

Yang menjadi persoalan saat ini adalah klausul pembagian saham 66,5 persen untuk provinsi dan 33,5 persen untuk Kukar. Katanya pembagian saham hanya bisa terjadi jika terjadi kesepakatan antara bupati dan gubernur, dalam hal ini Rita dan Awang.

“Mohon maaf pak Ichwan, bupati kami dengan pak gubernur belum sepakat, belum pernah bertemu empat mata,” katanya saat seminar daerah membahas blok migas Kaltim, di lantai empat gedung rektorat Unmul, kemarin.

Marli menilai presentase pembagian itu tidak adil. Pada 2015, pemprov dan Pemkab Kukar menyepakati sejumlah hal terkait pembagian PI 10 persen. Dimana pemprov mendapat persentase 40 persen dan Kukar sebagai daerah penghasil mendapat 60 persen. Namun, saat berlakunya permen ESDM Nomor 37 Tahun 2016, kesepakatan itu berubah drastis.

Pemprov mendapatkan hak kelola 66,5 persen, sedangkan Kukar 33,5 persen.  “Kami keberatan. Adapun hasil rapat bersama konsultan itu belum bisa diterima. Konsultan hanya berikan data, menyampaikan advice, bukan ikut membagi. Sebab yang berhak (membagi, Red) hanya gubernur dan bupati,” tegas Marli.  

Sontak, pernyataan Marli mendapat respons dari Ichwansyah. Mantan Kepala Dinas Perdagangan dan Koperasi (Disperindagkop) Kaltim ini mengakui penghitungan tersebut mengikuti ketentuan dalam permen. “Kalau bapak tanya kenapa angkanya berubah, ya itu karena mengikuti permen. Kami ini mengikuti aturan,” balas Ichwan.

Ia juga menerangkan kepemilikan saham tersebut tidak bisa diperjualbelikan. Lagi pula tidak ada yang perlu diributkan perihal persentase saham PI 10 persen itu. Toh sebelumnya pemprov rela mengalah dengan hanya menerima jatah 40 persen. “Toh juga uang PI tidak masuk kantong pribadi tapi APBD, itu semua untuk kesejahteraan rakyat,” katanya lagi.

Karena itu menurutnya hal demikian tidak perlu diperdebatkan lagi. Keputusan 66,5 sudah bulat. Yang juga dikritisi oleh Ichwan mengenai tidak diperbolehkannya konsultan terlibat menetapkan persentase, juga dibantah. “Baca di pasal lanjutannya bahwa kalau pemkab dan provinsi tidak menemukan kata sepakat, maka diperkenankan melalui pihak ketiga sebagai konsultan,” tambahnya.

Belum cukup. Ichwan kembali menyinggung bahwa Pemkab Kukar dalam hal ini bupati tidak pernah kooperatif dalam menyepakati pembagian saham. Katanya saat rapat penentuan beberapa bulan lalu di Balikpapan, Bupati Kukar tidak datang. “Di satgas semua kepala daerah berkumpul. Cuma saat rapat mereka (Bupati Kukar, Red) tidak hadir, tapi yang datang malah wakilnya. Kalau pak gubernur memilih ikuti aturan,” imbuhnya. 

Pertanyaan lainnya adalah besaran fulus yang diterima kedua belah pihak jika PI dikelola bersama. Sumber terpercaya Sapos mengatakan, pemprov kecipratan sekitar Rp 25 triliun dan pemkab Kukar Rp 15 triliun. Jika benar adanya, maka Kukar akan menjadi kabupaten dengan APBD terbesar sekala nasional. “Itu angka kotor tidak sampai segitu. Yang jelas triliuan, sekitar di bawah Rp 8 triliun,” pungkasnya. (cyn/aya)


BACA JUGA

Jumat, 18 Agustus 2017 17:36

Doa Bersama untuk NKRI

SAMARINDA. Untuk mencapai tujuan, ikhtiar saja tidak cukup. Berdoa juga merupakan langkah penting untuk…

Jumat, 18 Agustus 2017 17:34

Rp 40 M untuk Tiga Pekerjaan

SAMARINDA. Bandara Samarinda Baru (BSB) dipastikan mendapat kucuran Rp 40 miliar. Kepala Dinas Perhubungan…

Kamis, 17 Agustus 2017 21:00

Daging Impor Kalahkan Sapi Lokal

SAMARINDA. Penjualan sapi di Kota Tepian diklaim menurun. Dinas Pertanian Samarinda menyebut konsumsi…

Kamis, 17 Agustus 2017 20:57

Tarif Sewa Berkisar Rp 700 Ribu

SAMARINDA. Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) di Kelurahan Harapan Baru dibangun Kementerian Pekerjaan…

Rabu, 16 Agustus 2017 16:49

Rusman: Pemprov Banyak “Kesah”

SAMARINDA. Forum solidaritas atlet dan pelatih mengancam menduduki gedung DPRD Kaltim jika belum ada…

Rabu, 16 Agustus 2017 16:47

Defisit, Sisa Bonus Menggantung

Pelaksanaan PON 2016 di Jawa Barat sudah lama berakhir. Tapi perjuangan kontingen Kaltim tidak benar-benar…

Rabu, 16 Agustus 2017 16:46

ADUHAI..!! Korban Banjir Diintai Ular Kobra

“Enggak ada yang mau banjir. Wali kota sudah datang waktu banjir bulan April kemarin. Tapi tidak…

Selasa, 15 Agustus 2017 01:49

ALHAMDULILLAH...!! Bandara Samarinda Baru Kembali “Diguyur” Rp 40 M

SAMARINDA. Bandara Samarinda Baru (BSB) dipastikan mendapatkan kucuran dana sebesar Rp 40 miliar. Anggaran…

Selasa, 15 Agustus 2017 01:49

Berjibaku dengan Lumpur Demi Sang Merah Putih

Rasa sakit dan gatal akibat penyakit kutu air di kaki harus ditahan para siswa yang tergabung dalam…

Senin, 14 Agustus 2017 12:02

Satu Bangunan Halangi Proyek

SAMARINDA. Bantuan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Kaltim untuk pengendalian banjir…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .