MANAGED BY:
SABTU
23 SEPTEMBER
UTAMA | SAMARINDA | METROPOLIS | OLAHRAGA | KALTIM | METROLIFE | BUJUR-BUJUR

KALTIM

Rabu, 17 Mei 2017 01:35
Aset PN Sangatta Diserahkan ke MA

Pemkab Juga Berikan PA

PROKAL.CO, SANGATTA. Mahkama Agung (MA) telah menerima limpahan aset yang selama ini dipinjam pakaikan ke Pengadilan Negeri (PN) dan Pengadilan Agama (PA) Sangatta.  
Dua aset milik Pemkab  Kutim ini diterima MA, Selasa (16/5) kemarin. Kedua aset yang dilimpahkan tersebut berupa tanah dan bangunan gedung kantor. Pelimpahan ini merupakan tindak lanjut adanya pembicaraan kedua belah pihak tahun lalu, terkait kejelasan status lahan dengan perjanjian pinjam pakai pada pengadilan- pengadilan yang berada di lingkungan MA RI. Proses penandatanganan surat pelimpahan aset tersebut berlangsung di Ruang Tempudau, dilakukan oleh perwakilan MA dan Bupati Kutim Ismunandar.
Ketua PN Sangatta Tornado Edmawan mengatakan, selama ini MA tidak bisa mengalokasikan anggaran pemeliharaan apalagi untuk renovasi kantor. Hal tersebut karena terkendala dengan status tanah (lahan) dan bangunan yang masih  milik Pemkab Kutim.
"Setelah pelimpahan ini, beberapa pembenahan langsung dilakukan. Termasuk akan ada alokasi anggaran untuk perbaikan," kata Tornado.
Dikatakan Tornado, salah satu yang akan dilakukan adalah dengan merenovasi bangunan empat pilar di depan kantor PN Sangatta. Sebab kondisi bangunan saat ini tidak sesuai dengan ketentuan MA. Termasuk bangunan lainnya, juga bisa diperbaiki.
"Gedung PN Sangatta ini kan model lama. Sedangkan standar MA tidak seperti ini. Makanya tahap awal ini yang akan dibenahi," bebernya.
Selain pembenahan fisik, lanjut Tornado, penempatan Sumber Daya Manusia (SDM) kemungkinan juga akan ditambah. Soalnya saat ini ada 6 hakim yang menyidangkan perkara di PN Sangatta.
"Mungkin nanti akan bertambah jadi 10 hakim atau lebih. Bisa jadi statusnya ke depan juga ditingkatkan. Dari kelas II, menjadi kelas I b," jelasnya.
Seperti diketahui, pelimpahan aset pengadilan ini sudah sesuai arahan dari BPK pusat. Regulasi terkait hibah diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dan Permendagri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah, serta Peraturan Sekretaris MA RI Nomor 6 Tahun 2015 tentang pedoman pengelolaan hibah dilingkungan MA RI.
Menurut PP Nomor 27 tahun 2014 tersebut, hibah adalah pengalihan kepemilikan barang pemerintah daerah kepada pemerintah pusat, atau antar pemerintah daerah, atau kepada pihak lain tanpa memperoleh penggantian. Selanjutnya disebutkan dalam PP Nomor 27 tahun 2014 pada pasal 30 ayat 2 menyatakan bahwa perjanjian pinjam pakai paling lama 5 tahun dan dapat diperjang sekali saja. Luasan usulan hibah MA RI ke Pemkab Kutim terhadap lahan dan bangunan Kantor PN Sangatta sekitar 9.000 meter persegi dan  PA Sangatta 4.465 meter persegi. (jn/rin)


BACA JUGA

Kamis, 21 September 2017 18:44

Izin Galian C, tapi Kok Keruk Batubara...?

TANJUNG REDEB. Aktivitas pematangan lahan di jalan Gatot Subroto menjadi sorotan masyarakat. Pasalnya…

Rabu, 20 September 2017 16:50

Jawaban Pengawas Bikin Legislator Sewot

TANJUNG REDEB. Sidak 3 anggota DPRD Berau di proyek Jalan Milono, Tanjung Redeb, Senin (18/9) lalu,…

Rabu, 20 September 2017 16:48

ASTAGA..!! Ada 44 Toko Obat Tak Kantongi Izin

BONTANG. Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana (Diskes-KB) Kota Bontang memastikan jika saat ini terdapat…

Selasa, 19 September 2017 02:09

Gedung Olahraga Dijadikan Tempat "Main Kuda-Kudaan"

BONTANG. Gedung Sport Center Kelurahan Lok Tuan, Kecamatan Bontang Utara, kini diduga juga menjadi tempat…

Selasa, 19 September 2017 02:08

Bakal Bangun Rusunwa Lagi

BONTANG. Setelah realisasi pembangunan rumah susun sederhana sewa (rusunawa) di Kelurahan Api-api yang…

Selasa, 19 September 2017 02:07

WADUH..!! APBD Kutim Defisit Rp 250 Miliar

SANGATTA.  Kekhawatiran akan  defisit  Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD ) Kutim…

Selasa, 19 September 2017 02:07

Polisi Geruduk Apotek

BONTANG. Antisipasi dini dilakukan Satuan Reserse Narkoba (Sat Reskoba) Polres Bontang, terkait penyalahgunaan…

Senin, 18 September 2017 00:21

Dampak Negatif Kebijakan Pusat

TANJUNG REDEB. Kebijakan pemerintah pusat melalui Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan…

Senin, 18 September 2017 00:19

Mobil Jalan Sendiri Nyaris Bikin Celaka

BONTANG. Ini peringatan untuk kita semua untuk tidak meninggalkan anak seorang diri dalam ruang kemudi…

Sabtu, 16 September 2017 14:12

Rp 500 Juta untuk Bangun Tandon

SANGATTA. Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kutai Timur (Kutim) membangun tandon air untuk warga Desa Pangadan,…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .