MANAGED BY:
SABTU
21 OKTOBER
UTAMA | SAMARINDA | METROPOLIS | OLAHRAGA | KALTIM | METROLIFE | BUJUR-BUJUR

UTAMA

Jumat, 21 April 2017 17:05
“Penyidik Tak Kuat Alat Bukti”

Sidang Perdana Praperadilan Gaffar Ditunda

PROKAL.CO, SAMARINDA. Sidang praperadilan bos Komura, Jafar Abdul Gaffar sudah bergulir, Kamis (20/4). Sayangnya sidang yang pimpin majelis hakim tunggal, Marulak Purba ini, terpaksa ditunda lantaran pihak termohon dalam hal ini, Bareskrim Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Tipideksus) Mabes Polri tak memenuhi panggilan Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat. Agenda sidang yang sebelumnya dijadwalkan pukul 09.00 WIB ini, molor hingga 12.00 WIB lantaran menunggu pihak termohon.
Menurut hakim, pihaknya sudah melayangkan surat pemanggilan untuk proses persidangan sejak 13 April lalu. Artinya ada waktu yang cukup panjang selama sepekan. Namun ia juga tidak mengetahui alasan absennya pihak Tipideksus dalam sidang perdana ini, karena tidak ada konfirmasi kehadiran.
"Petugas kami sudah antar surat dan sudah diterima oleh pihak Bareskrim. Penerimanya atas nama Ida, pekan lalu," kata Hakim di depan empat pengacara Gaffar, diruang sidang Candra II lantai tiga, PN Jakarta Pusat.
Lanjut hakim, sesuai prosedur, PN akan melakukan pemanggilan kedua. Jika pada panggilan kedua pun, termohon tidak menghadiri maka tidak ada itikad baik dari Bareskrim Tipideksus atas mekanisme hukum praperadilan ini. Hakim pun langsung memerintahkan kepada panitera agar surat pemanggilan kedua harus dilayangkan hari ini juga (Kemarin, Red), sehingga ada tenggat waktu sampai satu pekan kedepan.
"Sidang kita tunda sampai Kamis (27/4) pekan depan baru dilanjutkan," tutur hakim.
Pengacara Jafar Abdul Gaffar, Apolos Djarabango hadir ditemani tiga pengacara lainnya. Mereka ada empat orang yang hadir dari tim kuasa hukum Gaffar. Kepada media ini, Apolos menyayangkan absennya pihak termohon dalam sidang perdana ini. Karena menurutnya, sidang praperadilan dianggap sangat penting. Tujuannya membuka secara terang benderang alat bukti yang disangkakan oleh tim penyidik Tipideksus kepada kliennya. Karena sebelumnya, pihaknya sudah meminta alat bukti tersebut, namun tim penyidik tipideksus enggan membeberkan.
"Makanya mari kita uji di persidangan ini," ucap Sekretaris Kongres Advokat Indonesia (KAI) ini.
Sebab, lanjut dia beberapa waktu lalu, pihaknya bersama seluruh TKBM se-Indonesia melakukan rapat yang difasilitasi oleh Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenkopolhukam) juga turut hadir, perwakilan dari Bareskrim Mabes Polri. Pada kesempatan itu, justru pihak Kemenkopolhukam menyarankan agar tim kuasa hukum menempuh jalur praperadilan jika tak keberatan dengan penetapan tersangka Gaffar.
"Saya minta mereka (Bareskrim, Red) agar lebih kooperatif. Karena ini juga saran dari Kemenkopolhukam," ungkap pria kelahiran Sabu, NTT ini.
Dihadapan majelis hakim, Apolos menyebut ada paksaan dari tim penyidik Tipideksus atas kliennya untuk menjalani pemeriksaan. Padahal proses hukum praperadilan sedang bergulir. Ini membuktikan arogansi dari pihak penegak hukum. Harusnya, tim penyidik menghormati praperadilan ini. Karena sebagai institusi penegak hukum. Baginya, penetapan status tersangka terhadap kliennya, banyak kejanggalan. Pertama, tidak memenuhi alasan hukum. Kedua, tidak memenuhi minimal limit invedence, tidak ada dua alat bukti yang memenuhi syarat.
"Boleh saja, penyidik hilang 10 bukti. Tapi apakah itu memenuhi syarat hukum atau tidak. Makanya kita mau uji dulu, karena menurut kami klien kami tidak melakukan tindak pidana," bebernya.
Ia menegaskan, bahwa uang senilai Rp 6,1 miliar yang disita tim penyidik, adalah dana koperasi yang digunakan untuk membayar gaji karyawan, bukan hasil pungutan liar. Lantas yang dimaksud OTT itu yang mana? Atas dasar ini Ia meminta agar tim penyidik menjelaskan uang aliran dari uang itu. Jika tidak, maka sebaiknya dikembalikan karena itu hak buruh.
Kemudian Apolos juga menyayangkan ada penyitaan aset dengan memasang garis polisi, seperti klinik, kantor Koperasi dan lainnya. Padahal itu wadah publik yang digunakan untuk melayani kepentingan masyarakat.
Alasan lain, pasal yang digunakan dalam pengusutan kasus ini pun menggunakan UU Tipikor. Lantas uang dari mana yang dikorupsi Gaffar. Apakah menggunakan uang APBN atau APBD. "Memang itu uang negara? Nanti kami juga ingin buktikan kenapa ada pasal pemerasan dan pencucian uang terhadap klien saya," ungkapnya bernada tanya. Itu juga yang jadi tuntutan tim kuasa hukum Gaffar dalam praperadilan ini.
Tim kuasa hukum Gaffar juga menanyakan kepastian hukum kepada majelis hakim atas praperadilan klien mereka. Sebab, menurut mereka, saat ini Gaffar seakan sedang diburuh. Bahkan ada ancaman penangkapan karena status tersangkanya. Dengan demikian, pihaknya memohon agar ada perlindungan hukum. Atas ini, Hakim Marulak menjelaskan kewenangannya hanya menguji muatan-muatan atas materi penetapan tersangka bagi Gaffar. Apakah memenuhi unsur-unsur hukum atau tidak. Hal ini sejalan dengan tujuan dari proses praperadilan ini.
"Bahwa ada dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh pemohon (Gaffar, Red). Ya nanti kita uji di sini (Sidang praperadilan, Red)," urainya.
Kepala Bagian Penerangan Umum (Penum) Kombes Pol Martinus mengatakan status Gaffar sudah dinyatakan sebagai daftar pencarian orang (DPO). Ia juga mengaku siap dengan tim kuasa Gaffar mempraperadilankan penetapan tersangka. Sayangnya, saat disinggung alasan tak menghadiri sidang perdana, ia enggan menyebut. "Ya kita siap hadapi praperadilan," kata dia. (zak/nha)


BACA JUGA

Jumat, 20 Oktober 2017 16:10

Bayi Membusuk dalam Kresek

SAMARINDA. Bau busuk menyengat memancing kerumunan lalat pada plastik merah di semak-semak eks Hotel…

Jumat, 20 Oktober 2017 16:07

Jadi Mualaf Palsu Demi Uang

SAMARINDA. Perilaku Fransiskus Molan (36) sungguh tak  pantas ditiru. Demi meraup rupiah, ia nekat…

Jumat, 20 Oktober 2017 16:07

Jadi Mualaf Palsu Demi Uang

SAMARINDA. Perilaku Fransiskus Molan (36) sungguh tak  pantas ditiru. Demi meraup rupiah, ia nekat…

Jumat, 20 Oktober 2017 16:05

LKP, Modus “Mencuri” Dana Hibah

SAMARINDA. Unit Tindak Pidana Korupsi (Tipidkor) Satreskrim Polresta Samarinda terus menggencarkan dugaan…

Jumat, 20 Oktober 2017 16:03

Angkot dan Angkutan Berbasis Aplikasi Harusnya Harmonis

Polemik industri transportasi umum antara angkutan konvensional dan angkutan berbasis aplikasi online…

Kamis, 19 Oktober 2017 16:29

Padamkan Api dengan Air Galon

SAMARINDA. Warga di Jalan Gerilya, Sungai Pinang mendadak gempar. Sebuah pikap terbakar di bengkel las…

Kamis, 19 Oktober 2017 16:26

Kurang 10 Menit, Rp 200 Juta Raib

SAMARINDA. Raut wajah Muhammad Kusaeri (45) yang semula ceria mendadak muram. Bagaimana tidak, dirinya…

Rabu, 18 Oktober 2017 16:57

Korupsi Dana Hibah, 2 Pemuda Ditangkap

SAMARINDA. Di usia yang masih muda,  dua pria berinisial DNN (24), dan AY (26) sudah meraih sukses.…

Rabu, 18 Oktober 2017 16:55

Maut di Jembatan Mahulu, ABG Tewas “Tanduk” Trotoar Jembatan

SAMARINDA. Sepinya lalu lintas kendaraan di Jembatan Mahakam Hulu (Mahulu) membuat siapa saja yang melintas…

Rabu, 18 Oktober 2017 16:52

Retribusi Sampah Jadi Temuan

SAMARINDA. Sektor retribusi sampah rupanya dapat memberikan pemasukan bagi kas daerah yang cukup besar.…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .