MANAGED BY:
SELASA
19 JUNI
KRIMINAL | METROPOLIS | HOT PROMO | BORNEO FC | GAYA
Kamis, 20 April 2017 16:21
Perusahaan Sawit Serobot Lahan Tambang

Izin Tumpang Tindih, Pemkab Harus Bertanggung Jawab

TUNJUKKAN BUKTI. Penasihat hukum CV BPI Yohanes Kunto Wibisono (tengah) menunjukkan bukti IUP hingga sertifikat CnC yang diterbitkan pemerintah sebagai dasar untuk menambang. BAGUS/SAPOS

PROKAL.CO, SAMARINDA. Penyerobotan lahan oleh perusahaan perkebunan kelapa sawit tak hanya dirasakan ratusan warga Sangasanga dan Samboja saja. Aksi serupa juga terjadi di Anggana, Kutai Kartanegara (Kukar). Kali ini korbannya manajemen CV Bumi Paramasari Indo (BPI) selaku salah satu pemegang hak atas konsesi lahan tambang batu bara di kawasan itu.
Menurut Yohanes Kunto Wibisono, selaku kuasa hukum CV BPI, penyerobotan itu terjadi sejak 2009. Padahal CV BPI sudah mengantongi Izin Usaha Pertambangan (IUP). “Yang diserobot sekitar 100 hektare,” ujar Kunto, Kamis (19/4).
Karena merasa dirugikan, beberapa upaya telah dilakukan CV BPI kala itu. Selain melayangkan somasi, pihaknya juga melaporkan manajemen PT Tri Tunggal Sentra Buana ke pihak yang berwajib karena telah menyerobot lahan mereka. Namun sayangnya upaya itu tak membuahkan hasil manis.
“Karena tak kunjung ada kejelasan, beberapa karyawan mengambil  tindakan dengan mencabut bibit sawit yang ditanam di lahan klien kami,” katanya.
Tindakan yang sudah seharusnya dilakukan pihak pemilik lahan ini justru berbuah pahit. CV BPI dilaporkan manajemen perusahaan kelapa sawit itu atas tuduhan perusakan. Hal itu membuat aktivitas penambangan terhenti pada 2015 lalu. Selain menyita beberapa alat berat, jajaran Polsekta Anggana juga menetapkan pemilik lahan maupun kontraktor pelaksana sebagai tersangka.
“Mereka berani melaporkan, karena izin perkebunannya sudah keluar tahun lalu. Tapi kan mereka melakukan penanaman di lahan klien kami. Dan izin itu terbit, setelah sawit itu sudah beberapa tahun ditanam. Ini tetap menyalahi aturan,” paparnya.
Itu sebabnya beberapa langkah hukum akan dilakukan, agar kliennya mendapatkan keadilan. Gugatan tersebut dilayangkan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), serta secara perdata. "Kita curiga, dalam memberi izin, Badan Perizinan tidak turun ke lapangan. Tapi hanya dari balik meja," tutur Kunto.
Chandra selaku direktur CV BPI mengaku pihaknya mengantongi IUP sejak 2009 lalu dari Pemkab Kukar. "Kami menambang sampai sekitar 2013. Kemudian stop karena harga batu bara turun. Baru mau menambang lagi di akhir 2016," kata Chandra.
Namun upaya menambang kembali terhalang tumpang tindih lahan. Bahkan Chandra mengaku harus berurusan dengan aparat hukum, lantaran dilaporkan merusak perkebunan sawit. "IUP kita terbit 2009. Sertifikat CnC (Clean and Clear, Red) kami kantongi Maret 2015. Sedangkan perkebunan sawit itu, baru punya izin, Oktober 2015," ungkap Chandra.
Kasus tumpang tindih lahan ini membuat sertifikat CnC yang dimiliki Chandra seperti sia-sia. "Saya mengurus CnC ini sejak 2013. Saat perusahaan stop beroperasi. Hampir dua tahun mengurus CnC, dan tidak mudah," katanya.
Sigit Syamseno, direktur PT Karisma Putra Gemilang (KPG) selaku kontraktor di CV BPI mengaku harus merasakan dampak buruk yang luar biasa akibat masalah ini. Selain mengalami kerugian Rp 50-an miliar, ia harus merumahkan puluhan karyawannya. “Kami bingung, padahal sudah mengantongi izin,” katanya mengeluh.
“Tak hanya itu, sertifikasi clean and clear juga sudah keluar pada Maret 2015 lalu. Artinya kami masih dipercaya melanjutkan usaha penambangan. Namun apa jadinya jika lahan diserobot,” tambahnya.
Dia berharap persoalan ini segera selesai. Sebab dikhawatirkan masalahnya makin susah dan benang merahnya makin kabur. “Ini taggung jawab pemerintah,” katanya.
Dikonfirmasi melalui saluran telepon, Direktur Operasional PT Tri Tunggal Sentra Buana, Gani, enggan berkomentar panjang lebar mengenai masalah ini. Menurutnya, kasus ini sudah dia serahkan sepenuhnya ke pihak kepolisian. “Saya tidak bisa memberikan komentar. Sekarang prosesnya sudah di kepolisian. Silakan saja dikonfirmasi polisi,” singkat Gani. (aya/nin)

loading...

BACA JUGA

Selasa, 19 Juni 2018 00:38

Jangan Lupa Program Lama yang Mandek

SANGATTA. Banyak program yang tidak terealisasi akibat defisit dalam beberapa tahun. Bagi masyarakat,…

Senin, 18 Juni 2018 00:02

Desak Peremajaan Armada Pemadam Kebakaran

BONTANG. DPRD Kota Bontang meminta pemerintah segera melakukan peremajaan seluruh kendaraan truk pengangkut…

Senin, 18 Juni 2018 00:01

Pengawasan Tenaga Kerja Tidak Efektif

BONTANG. Ketua Komisi I DPRD Bontang Agus Haris, menyebut persoalan ketenagakerjaan di Bontang akan…

Rabu, 13 Juni 2018 00:16

Gelar Bukber, Ketua DPRD Pilih Sambangi Ponpes

BONTANG. Ketua DPRD Bontang Nursalam memanfaatkan momen bulan suci Ramadan 1439 H untuk berbagi kebahagiaan…

Rabu, 13 Juni 2018 00:14

Dewan Perjuangkan lewat Raperda

BONTANG. Komisi III DPRD Bontang tengah menyusun Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) atas hak dan bangunan…

Selasa, 12 Juni 2018 00:47

DPRD Dukung Wujudkan Smart City

BONTANG. Komisi III DPRD Bontang meminta Dinas Komunikasi Informasi dan Statistik (Diskominfotik) belajar…

Selasa, 12 Juni 2018 00:46

DPRD Minta Penjualan Lem Diperketat

BONTANG. Tren kasus penyalahgunaan lem di kalangan remaja Bontang mendapat sorotan dari Komisi I DPRD…

Selasa, 12 Juni 2018 00:40

Baleg Bakal Inventarisasi Perda Mandul

BONTANG. Badan Legislatif Daerah (Balegda) DPRD Bontang sedang menginventarisir peraturan daerah (perda)…

Selasa, 12 Juni 2018 00:38

Satlantas Awasi Peserta Takbir Keliling

TANJUNG REDEB. Perubahan kebijakan menggelar takbiran keliling di Berau jadi konsekuensi bagi Polres…

Selasa, 12 Juni 2018 00:37

Pelanggan di Bengalon Besar, PDAM Harus Berbenah

SANGATTA. Pelanggan PDAM Tirta Tuah Benua Kutim Cabang Bengalon cukup besar, karena sudah mencapai ribuan…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .