MANAGED BY:
SABTU
29 APRIL
UTAMA | SAMARINDA | METROPOLIS | OLAHRAGA | KALTIM | METROLIFE | BUJUR-BUJUR

KALTIM

Kamis, 20 April 2017 16:21
Perusahaan Sawit Serobot Lahan Tambang

Izin Tumpang Tindih, Pemkab Harus Bertanggung Jawab

TUNJUKKAN BUKTI. Penasihat hukum CV BPI Yohanes Kunto Wibisono (tengah) menunjukkan bukti IUP hingga sertifikat CnC yang diterbitkan pemerintah sebagai dasar untuk menambang. BAGUS/SAPOS

PROKAL.CO, SAMARINDA. Penyerobotan lahan oleh perusahaan perkebunan kelapa sawit tak hanya dirasakan ratusan warga Sangasanga dan Samboja saja. Aksi serupa juga terjadi di Anggana, Kutai Kartanegara (Kukar). Kali ini korbannya manajemen CV Bumi Paramasari Indo (BPI) selaku salah satu pemegang hak atas konsesi lahan tambang batu bara di kawasan itu.
Menurut Yohanes Kunto Wibisono, selaku kuasa hukum CV BPI, penyerobotan itu terjadi sejak 2009. Padahal CV BPI sudah mengantongi Izin Usaha Pertambangan (IUP). “Yang diserobot sekitar 100 hektare,” ujar Kunto, Kamis (19/4).
Karena merasa dirugikan, beberapa upaya telah dilakukan CV BPI kala itu. Selain melayangkan somasi, pihaknya juga melaporkan manajemen PT Tri Tunggal Sentra Buana ke pihak yang berwajib karena telah menyerobot lahan mereka. Namun sayangnya upaya itu tak membuahkan hasil manis.
“Karena tak kunjung ada kejelasan, beberapa karyawan mengambil  tindakan dengan mencabut bibit sawit yang ditanam di lahan klien kami,” katanya.
Tindakan yang sudah seharusnya dilakukan pihak pemilik lahan ini justru berbuah pahit. CV BPI dilaporkan manajemen perusahaan kelapa sawit itu atas tuduhan perusakan. Hal itu membuat aktivitas penambangan terhenti pada 2015 lalu. Selain menyita beberapa alat berat, jajaran Polsekta Anggana juga menetapkan pemilik lahan maupun kontraktor pelaksana sebagai tersangka.
“Mereka berani melaporkan, karena izin perkebunannya sudah keluar tahun lalu. Tapi kan mereka melakukan penanaman di lahan klien kami. Dan izin itu terbit, setelah sawit itu sudah beberapa tahun ditanam. Ini tetap menyalahi aturan,” paparnya.
Itu sebabnya beberapa langkah hukum akan dilakukan, agar kliennya mendapatkan keadilan. Gugatan tersebut dilayangkan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), serta secara perdata. "Kita curiga, dalam memberi izin, Badan Perizinan tidak turun ke lapangan. Tapi hanya dari balik meja," tutur Kunto.
Chandra selaku direktur CV BPI mengaku pihaknya mengantongi IUP sejak 2009 lalu dari Pemkab Kukar. "Kami menambang sampai sekitar 2013. Kemudian stop karena harga batu bara turun. Baru mau menambang lagi di akhir 2016," kata Chandra.
Namun upaya menambang kembali terhalang tumpang tindih lahan. Bahkan Chandra mengaku harus berurusan dengan aparat hukum, lantaran dilaporkan merusak perkebunan sawit. "IUP kita terbit 2009. Sertifikat CnC (Clean and Clear, Red) kami kantongi Maret 2015. Sedangkan perkebunan sawit itu, baru punya izin, Oktober 2015," ungkap Chandra.
Kasus tumpang tindih lahan ini membuat sertifikat CnC yang dimiliki Chandra seperti sia-sia. "Saya mengurus CnC ini sejak 2013. Saat perusahaan stop beroperasi. Hampir dua tahun mengurus CnC, dan tidak mudah," katanya.
Sigit Syamseno, direktur PT Karisma Putra Gemilang (KPG) selaku kontraktor di CV BPI mengaku harus merasakan dampak buruk yang luar biasa akibat masalah ini. Selain mengalami kerugian Rp 50-an miliar, ia harus merumahkan puluhan karyawannya. “Kami bingung, padahal sudah mengantongi izin,” katanya mengeluh.
“Tak hanya itu, sertifikasi clean and clear juga sudah keluar pada Maret 2015 lalu. Artinya kami masih dipercaya melanjutkan usaha penambangan. Namun apa jadinya jika lahan diserobot,” tambahnya.
Dia berharap persoalan ini segera selesai. Sebab dikhawatirkan masalahnya makin susah dan benang merahnya makin kabur. “Ini taggung jawab pemerintah,” katanya.
Dikonfirmasi melalui saluran telepon, Direktur Operasional PT Tri Tunggal Sentra Buana, Gani, enggan berkomentar panjang lebar mengenai masalah ini. Menurutnya, kasus ini sudah dia serahkan sepenuhnya ke pihak kepolisian. “Saya tidak bisa memberikan komentar. Sekarang prosesnya sudah di kepolisian. Silakan saja dikonfirmasi polisi,” singkat Gani. (aya/nin)


BACA JUGA

Jumat, 28 April 2017 16:29

Siapkan Sanksi dan Denda

TANJUNG REDEB. Jika selama ini belum ada regulasi jelas larangan penangkapan semua jenis dan ukuran…

Jumat, 28 April 2017 16:27

Dugaan Korupsi Terancam Bikin Gaduh

BONTANG. Pengungkapan kasus dugaan markup pengadaan tangga eskalator di kantor Sekretariat DPRD terus…

Kamis, 27 April 2017 22:43

Pertamina Restui Permintaan Neni

BONTANG. Impian Wali Kota Bontang Neni Moerniaeni membangun alun-alun kota yang cantik  bakal terwujud.…

Kamis, 27 April 2017 22:43

Pembunuh Mertua Diganjar 18 Tahun

SANGATTA. Mungkin menyadari dirinya bersalah, sehingga layak dihukum berat, Jumardi (38), pelaku pembunuhan…

Rabu, 26 April 2017 16:59

Empat PSK Kepergok Mangkal

TENGGARONG. Semakin banyaknya keluhan masyarakat tentang menjamurnya praktik prostitusi dan peredaran…

Rabu, 26 April 2017 16:56

Prakla Tak Lagi Jadi Tempat Esek-esek?

BONTANG. Komitmen Wali Kota Bontang Neni Moerniani dan Wawali Basri Rase menata lokasi kampung atas…

Selasa, 25 April 2017 01:45

Tarif Jargas Turun

BONTANG. Biaya minimum pemakaian jaringan gas (jargas) bagi rumah tangga dan pelanggan kecil turun.…

Selasa, 25 April 2017 01:44

Tak Punya Kartu Nelayan Dilarang Masuk PPI

BONTANG. Sejak sepekan ini, Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Kota Bontang menerapkan peraturan baru bagi…

Selasa, 25 April 2017 01:42

Konstruksi Dipesan dari Jawa

TENGGARONG.  Warga di kawasan hulu Kukar kini dapat sedikit bernapas lega. Proyek pembangunan Jembatan…

Selasa, 25 April 2017 01:41

Tiru Bali, Perlu Ratusan Tahun

TENGGARONG.  Krisis keuangan daerah yang melanda Kukar akibat merosotnya harga bahan tambang, nampaknya…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .