MANAGED BY:
MINGGU
19 NOVEMBER
UTAMA | SAMARINDA | METROPOLIS | OLAHRAGA | KALTIM | METROLIFE | BUJUR-BUJUR

KALTIM

Rabu, 19 April 2017 17:40
Dugaan Mark Up Eskalator Dewan Mencuat

Polisi dan Jaksa ‘Rebutan’ Mengusut

DIDUGA MARK UP. Polisi dan Kejari Bontang rebutan mengusut dugaan mark up pengadaan eskalator di gedung DPDR di Kota Taman.

PROKAL.CO, BONTANG. Kasus dugaan mark up pengadaan eskalator atau tangga berjalan di gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bontang kembali bergulir, seiring dipanggilnya sejumlah saksi oleh pihak Kejaksaan Negeri (Kejari) Bontang.
Dari informasi yang ada, Tim Pidana Khusus (Pidsus) Kejari Bontang sejak pertengahan Maret lalu telah melakukan pengumpulan bahan dan keterangan (pulbaket) terkait dugaan mark up proyek senilai Rp 3 miliar pada Agustus 2015 lalu. Saat dugaan kasus mark up ini dikembangkan, 15 orang telah diperiksa sebagai saksi.
"Pulbaket dalam koridor penyelidikan memang benar adanya. Namun kita belum bisa menarik kesimpulan," tutur Kepala Kejari Bontang M Budi Setyadi.
Sejak menemui adanya indikasi, pihak Kejari mengatakan penyelidikan yang dilakukan bersifat tertutup. Mulanya dari 12 orang, saksi yang dipanggil jumlahnya bertambah 3 orang terperiksa sejak pekan lalu.
Banyaknya saksi yang dipanggil tak lepas dari diperpanjangnya masa penyelidikan yang diberikan pihak kejaksaan sejak awal Maret lalu. Diketahui, masa penyelidikan semula hanya 20 hari, lalu diperpanjang selama 20 hari lagi guna pengumpulan bahan, keterangan dalam rangka mengumpulkan fakta dan barang bukti.
"Setelah kami lidik (selidiki, Red), intinya kami optimistis bisa naik ke penyidikan," sambung Budi.
Meski demikian pihaknya masih enggan merinci siapa-siapa saksi dalam kasus ini. Sementara itu terkait pencarian titik terang adanya dugaan mark up itu juga dilakukan Unit Tipikor Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polres Bontang, yang ikut turun melakukan penyelidikan.  
Kasat Reskrim Iptu Rihard Nixson Hernando Lumban Toruan yang baru menjabat akhir bulan lalu mengatakan, pihaknya mendapat laporan dari masyarakat terkait adanya dugaan mark up ini pekan lalu.
"Ada satu orang staf Setwan (Sekretariat DPRD Bontang, Red) namun dia belum bawa dokumen lengkap, kita akan ajukan pemanggilan ulang," jelas mantan Panit 1 Subdit III Tipikor Polda Kaltim ini.
Dari informasi yang dihimpun Sapos, negara merugi miliaran rupiah atas adanya pembengkakan dana pengadaan dua eskalator di gedung DPRD Bontang di Jalan Bessai Berinta, Kelurahan Bontang Lestari.
Pasalnya, hanya untuk pengadaan dua buah tangga berjalan sebagai fasilitas penunjang, uang sebesar Rp 3 miliar harus dirogoh dari kas daerah Kota Bontang.
Proses perencanaan eskalator 2013-2014 juga sempat urung terlaksana karena kendala defisit anggaran. Sementara diketahui, pekerjaan konstruksi eskalator sendiri mulai dilakukan Agustus 2015 lalu oleh CV Etika Sejahtera.
"Kami masih melakukan verifikasi mulai dari proses perencanan, kemudian pelaksanaannya," kata Nixon.
Indikasi mark up mulanya tercium pada perencanaan pengadaan eskalator pada tahun anggaran 2013-2014 yang tidak terlaksana. Seharusnya pengadaan dua buah eskalator ini dilakukan 2014. Namun karena defisit anggaran saat itu, pengerjaan kontruksi dua eskalator baru terlaksana Agustus 2015 silam.
Sapos berusaha melakukan klarifikasi soal pemanggilan staf Sekretariat Dewan (Setwan) DPRD Bontang ke Mapolres Bontang. Setelah menunggu sejak pagi hari di koridor jalan menuju ruangannya, Sekwan DPRD Bontang Fahmi Rizal belum ingin ditemui saat media ini menghampirinya.
"Saya mau menghadap ke ketua (Ketua DPRD, Red) dulu, nanti saja," singkat Sekwan.
Tak lama berselang, salah seorang staf protokol ketua DPRD menghampiri awak media ini. Ia mengaku diutus Sekwan perihal konfirmasi. "Nanti-nanti saja dulu konfirmasinya ya," ujar lelaki tersebut. (ivr/rin)


BACA JUGA

Sabtu, 18 November 2017 14:56

Tak Kuorum, Rapat Paripurna Tetap Jalan

TANJUNG REDEB. Eksekutif Pemkab Berau Jumat kemarin menyerahkan draf Rancangan Anggaran Pendapatan dan…

Sabtu, 18 November 2017 14:53

Pemkab Fokus Bangun Kecamatan Tertinggal

SANGATTA. Dua kecamatan yang masuk wilayah Taman Nasional Kutai (TNK), namun telah dienclave (alih fungsi…

Jumat, 17 November 2017 14:30

Jalan seperti Sawah, Warga Mengeluh

TENGGARONG. Nasib Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) bisa dikatakan cukup tragis. Kendati dikenal memiliki…

Jumat, 17 November 2017 14:26

PDAM Janji Tak Perlu Subsidi

SANGATTA. Sorotan tajam DPRD Kutai Timur terhadap kenaikan tarif air yang mencapai 50 persen, dijawab…

Kamis, 16 November 2017 17:43

Best Airport Kado UPBU Untuk Pemkab Berau

TANJUNG REDEB. Untuk kesekian kalinya, Bandara Kalimarau, Berau mampu menorehkan nama dalam daftar peraih…

Kamis, 16 November 2017 17:39

Penggorok Leher Teman Dituntut 20 Tahun

SANGATTA. Dua orang terdakwa dalam kasus pembunuhan Rahmadi (17) di Bengalon, 15 Mei lalu, kembali disidangkan.…

Rabu, 15 November 2017 16:13

All Out Tata Sektor Pariwisata Berau

TANJUNG REDEB. Program pengembangan sektor pariwisata masuk dalam salah satu kebijakan Pemkab Berau…

Rabu, 15 November 2017 16:11

Ikan Kutim Banyak Dinikmati Bontang

SANGATTA. Kutim dengan garis pantai yang memanjang hingga 150 kilometer, seharusnya jadi modal untuk…

Senin, 13 November 2017 00:21

Lindungi Tenaga Kerja Lokal Melalui Perda

TANJUNG REDEB. Jumlah putra-putri daerah Kabupaten Berau yang belum terserap lapangan pekerjaan masih…

Senin, 13 November 2017 00:18

Sampai Jabatan Bupati Berakhir

SANGATTA.  Utang Pemkab Kutim hingga 2021, khususnya untuk proyek multiyears akan menelan biaya…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .