MANAGED BY:
KAMIS
18 JANUARI
UTAMA | SAMARINDA | METROPOLIS | OLAHRAGA | KALTIM | METROLIFE | BUJUR-BUJUR

KALTIM

Rabu, 19 April 2017 17:40
Dugaan Mark Up Eskalator Dewan Mencuat

Polisi dan Jaksa ‘Rebutan’ Mengusut

DIDUGA MARK UP. Polisi dan Kejari Bontang rebutan mengusut dugaan mark up pengadaan eskalator di gedung DPDR di Kota Taman.

PROKAL.CO, BONTANG. Kasus dugaan mark up pengadaan eskalator atau tangga berjalan di gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bontang kembali bergulir, seiring dipanggilnya sejumlah saksi oleh pihak Kejaksaan Negeri (Kejari) Bontang.
Dari informasi yang ada, Tim Pidana Khusus (Pidsus) Kejari Bontang sejak pertengahan Maret lalu telah melakukan pengumpulan bahan dan keterangan (pulbaket) terkait dugaan mark up proyek senilai Rp 3 miliar pada Agustus 2015 lalu. Saat dugaan kasus mark up ini dikembangkan, 15 orang telah diperiksa sebagai saksi.
"Pulbaket dalam koridor penyelidikan memang benar adanya. Namun kita belum bisa menarik kesimpulan," tutur Kepala Kejari Bontang M Budi Setyadi.
Sejak menemui adanya indikasi, pihak Kejari mengatakan penyelidikan yang dilakukan bersifat tertutup. Mulanya dari 12 orang, saksi yang dipanggil jumlahnya bertambah 3 orang terperiksa sejak pekan lalu.
Banyaknya saksi yang dipanggil tak lepas dari diperpanjangnya masa penyelidikan yang diberikan pihak kejaksaan sejak awal Maret lalu. Diketahui, masa penyelidikan semula hanya 20 hari, lalu diperpanjang selama 20 hari lagi guna pengumpulan bahan, keterangan dalam rangka mengumpulkan fakta dan barang bukti.
"Setelah kami lidik (selidiki, Red), intinya kami optimistis bisa naik ke penyidikan," sambung Budi.
Meski demikian pihaknya masih enggan merinci siapa-siapa saksi dalam kasus ini. Sementara itu terkait pencarian titik terang adanya dugaan mark up itu juga dilakukan Unit Tipikor Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polres Bontang, yang ikut turun melakukan penyelidikan.  
Kasat Reskrim Iptu Rihard Nixson Hernando Lumban Toruan yang baru menjabat akhir bulan lalu mengatakan, pihaknya mendapat laporan dari masyarakat terkait adanya dugaan mark up ini pekan lalu.
"Ada satu orang staf Setwan (Sekretariat DPRD Bontang, Red) namun dia belum bawa dokumen lengkap, kita akan ajukan pemanggilan ulang," jelas mantan Panit 1 Subdit III Tipikor Polda Kaltim ini.
Dari informasi yang dihimpun Sapos, negara merugi miliaran rupiah atas adanya pembengkakan dana pengadaan dua eskalator di gedung DPRD Bontang di Jalan Bessai Berinta, Kelurahan Bontang Lestari.
Pasalnya, hanya untuk pengadaan dua buah tangga berjalan sebagai fasilitas penunjang, uang sebesar Rp 3 miliar harus dirogoh dari kas daerah Kota Bontang.
Proses perencanaan eskalator 2013-2014 juga sempat urung terlaksana karena kendala defisit anggaran. Sementara diketahui, pekerjaan konstruksi eskalator sendiri mulai dilakukan Agustus 2015 lalu oleh CV Etika Sejahtera.
"Kami masih melakukan verifikasi mulai dari proses perencanan, kemudian pelaksanaannya," kata Nixon.
Indikasi mark up mulanya tercium pada perencanaan pengadaan eskalator pada tahun anggaran 2013-2014 yang tidak terlaksana. Seharusnya pengadaan dua buah eskalator ini dilakukan 2014. Namun karena defisit anggaran saat itu, pengerjaan kontruksi dua eskalator baru terlaksana Agustus 2015 silam.
Sapos berusaha melakukan klarifikasi soal pemanggilan staf Sekretariat Dewan (Setwan) DPRD Bontang ke Mapolres Bontang. Setelah menunggu sejak pagi hari di koridor jalan menuju ruangannya, Sekwan DPRD Bontang Fahmi Rizal belum ingin ditemui saat media ini menghampirinya.
"Saya mau menghadap ke ketua (Ketua DPRD, Red) dulu, nanti saja," singkat Sekwan.
Tak lama berselang, salah seorang staf protokol ketua DPRD menghampiri awak media ini. Ia mengaku diutus Sekwan perihal konfirmasi. "Nanti-nanti saja dulu konfirmasinya ya," ujar lelaki tersebut. (ivr/rin)

loading...

BACA JUGA

Rabu, 17 Januari 2018 15:49

Imigrasi Awasi 106 WNA

TANJUNG REDEB. Meningkatkan hubungan kerja dengan negara-negara lain dalam pembangunan nasional, dikemas…

Rabu, 17 Januari 2018 15:41

36 Item Proyek Multiyears Dikawal Kejari

SANGATTA. Kejaksaan Negeri (Kejari) Sangatta tahun ini akan kerja keras melakukan pendampingan terhadap…

Senin, 15 Januari 2018 01:08

Defisit, Tak Sanggup Tangani Bujangga

TANJUNG REDEB. Jalur jalan Gatot Subroto khususnya di kawasan Bujangga telah dibuka untuk roda 2 dan…

Senin, 15 Januari 2018 01:04

Nasib Honorer K2 Ngambang

SANGATTA. Nasib sekitar 150 orang honorer K2 di Kutim, belum jelas. Meskipun sesuai aturan PP 48 mereka…

Sabtu, 13 Januari 2018 18:47

Gaji PNS dan TK2D Aman untuk 6 Bulan

SANGATTA. Gaji untuk Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Tenaga Kerja Kontrak Daerah (TK2D) Kutim dipastikan…

Sabtu, 13 Januari 2018 18:44

Kontainer Diminta Tak Lewat Jalan H Isa III

TANJUNG REDEB. Jalan H Isa III, Kecamatan Tanjung Redeb, kini dalam kondisi rusak. Kerusakan tersebut…

Jumat, 12 Januari 2018 17:17

Komisi III Lakukan Evaluasi

TANJUNG REDEB. Memasuki tahun anggaran 2018, Komisi III DPRD Berau mulai  melakukan evaluasi terhadap…

Jumat, 12 Januari 2018 17:15

Terancam Copot Jabatan

SANGATTA. Pesta Demokrasi Pemilihan Gubernur (Pilgub) Kaltim 2018 mulai ramai. Apalagi setelah keempat…

Kamis, 11 Januari 2018 18:00

Pemkab Siap Berutang

TANJUNG REDEB. Untuk pembiayaan proyek-proyek Besar, Pemkab Berau siap berutang ke pemerintah pusat.…

Kamis, 11 Januari 2018 17:58

Proses Panjang, Lahan Belum Siap

SANGATTA.  Meskipun pembangunan Bandara Sangkima telah dianggarkan dalam proyek tahun jamak, namun…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .