MANAGED BY:
SABTU
29 APRIL
UTAMA | SAMARINDA | METROPOLIS | OLAHRAGA | KALTIM | METROLIFE | BUJUR-BUJUR

UTAMA

Sabtu, 15 April 2017 15:27
Pungli Komura Tembus Rp 2 triliun

Gaffar Disebut Memaksa Tetapkan Tarif

PROKAL.CO, "Pihak yang ikut tanda tangan juga karena dipaksa oleh Sdr Jaffar Abdul Gaffar agar menyepakati hal tersebut. Jadi sebenarnya itu adalah kesepakatan yang cacat hukum."
Polri Brigjen Pol Agung Setya, Direktur Tipideksus Bareskrim
JAKARTA. Pengungkapan kasus pungutan liar di Terminal Peti Kemas (TPK) Palaran, terus diurai. Penyidik Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Tipideksus) Bareskrim Polri, mengeluarkan rilis resmi, kemarin (14/4).
Dalam rilis tertulis itu, Direktur Tipideksus Bareskrim Polri Brigjen Pol Agung Setya membeberkan hasil penelusuran aset Koperasi Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM) Samudera Sejahtera (Komura) yang diperoleh dari pungli.
Agung mengatakan dari hasil analisa dokumen sejak tahun 2010 sampai 2016, total dugaan dana hasil pungutan liar sebesar Rp 180 milyar. Total dana itu terjadi di TPK Palaran. Belum termasuk bongkar muat di muara Berau.
"Jika ditambah dengan aktifitas bongkar muat di Muara Berau, punglinya mencapai Rp 2 triliunan," kata Agung.
Agung menjelaskan, hasil tersebut didapat dari penyidikan tim Tipideksus Bareskrim Polri dengan memeriksa 9 perusahaan bongkar muat baik di Muara Berau maupun di TPK Palaran.
Bahwa dalam kurun waktu selama enam tahun itu, pihak Komura menerima uang sangat besar dari para pengguna jasa bongkar muat ini.
Seluruh dana tersebut, diduga diperoleh dengan perbuatan melawan hukum, alias tindak pidana pemerasan. Dikarenakan para perusahaan bongkar muat yang dimintai keterangan oleh penyidik, sebenarnya keberatan dengan tarif yang diminta Komura.
Selain itu, dari keterangan pemeriksaan penyidik, juga ditemukan ada unsur pemaksaan yang dilakukan tersangka Ketua Komura, Jafar Abdul Gaffar untuk penanda tanganan nota kesepakatan tarif yang dibuat sebelumnya. Lanjut Agung, sebetulnya terdapat banyak pihak yang tidak menandatangani kesepakatan tersebut.
"Pihak yang ikut tanda tangan juga karena dipaksa oleh Sdr Jaffar Abdul Gaffar agar menyepakati hal tersebut. Jadi sebenarnya itu adalah kesepakatan yang cacat hukum," terang Agung.
Tak hanya itu, hasil penyidikan juga mengungkapkan banyak temuan lainnya. Misalnya tidak ada aktifitas Tenaga kerja Bongkar Muat (TKBM) dalam operasi bongkar muat, namun pihak Komura tetap meminta tarif TKBM kepada PT PSP selaku pengelola dan operator di TPK Palaran.
Dengan demikian, lanjut Agung, perlu ada pembenahan sistem secara menyeluruh dalam hal pengoperasian pelabuhan. Sehingga selain bisa menekan praktik yang sama terulang, juga memberikan kepastian hukum bagi para pengguna jasa bongkar muat.
Hingga kini pihaknya tengah melakukan pembenahan terhadap semua pelabuhan di Indonesia tetap menjadi fokus Polri, hal ini sejalan dengan kebijakan Presiden Jokowi untuk terus melakukan perbaikan pelabuhan di Indonesia.
"Harusnya berlaku sistem no service - no pay. Apabila tidak ada pelayanan di pelabuhan maka tidak boleh ada penarikan tarif apapun juga," tutup Agung.
Sementara itu, hingga kemarin, keberadaan Gaffar belum terkonfirmasi. Sejak ditetapkan sebagai tersangka, Gaffar memang “menghilang.” Bahkan dia mangkir dari panggilan penyidik. Pun saat rumahnya digeledah beberapa hari lalu, Gaffar pun tak nampak. Hingga kini, polisi belum lagi mengeluarkan pemanggilan kedua. Namun Gaffar sudah dicekal bepergian ke luar negeri.
Penentuan tarif bongkar muat di TPK Palaran, sebelumnya diakui pihak Komura sebagai pelaksana teknis, namun bukan sebagai penentu utama. Apalagi menentukan secara sepihak.
Itu disampaikan Penasihat Hukum Komura, Sutrisno, belum lama ini. Dikatakannya, kesepakatan tarif itu dibuktikan dengan adanya nota kesepatan harga bongkar muat yang ditandatangani secara bersama oleh beberapa pihak terkait.
Diantaranya, perusahaan pengguna jasa, TKBM Komura, KSOP dan PT PSP. Atas persetujuan tarif itu, kemudian Komura hanya sebagai pelaksana dari surat nota kesepakatan tersebut.
"Kalau yang diributkan soal tarif, Komura hanya sebagai pelaksana teknis dari kesepatan harga yang ditentukan secara bersama," Sutrisno.
Sebelumnya, Kepala Bagian Humas Direktorat Kepelabuhan, Ditjen Perhubungan Laut, Kementerian Perhubungan, Lollan Pandjaitan mengatakan, sejauh ini penentuan tarif bongkar muat hampir di seluruh pelabuhan, tidak masalah. Semuanya berjalan lancar. Namun ada yang berbeda di TPK Palaran. Penentuan harga di sana terkesan sepihak oleh Komura hingga akhirnya berujung berpolemik hingga saat ini.
Lazimnya, lanjut Lollan, penentuan tarif itu berdasarkan kesepatan antara asosiasi pengguna jasa, penyedia jasa, dan Badan Usaha Pelabuhan (BUP). Lalu dikonsultasikan dengan Ditjen Perhubungan Laut, kemudian mendapat persetujuan Mentri Perhubungan (Menhub).
Hal itu diatur dalam Peraturan Mentri Perhubungan Nomor 15 Tahun 2014 tentang perubahan atas peraturan Mentri Perhubungan Nomor 6 tahun 2013 tentang Jenis, Struktur, dan Golongan Tarif Jasa Kepelabuhan.
Pada pasal 15 menjelaskan BUP menyusun konsep usulan tarif dengan memperhatikan kepentingan pelayanan umum, peningkatan mutu pelayanan jasa, peningkatan kelancaran pelayanan jasa didasarkan pada perhitungan biaya pokok, perbandingan tarif yang berlaku dengan biaya pokok, kualitas dan lainnya.
Pada ayat (B) menegaskan konsep usulan besaran tarif pelayanan jasa kapal, tarif pelayanan jasa barang yang disusun oleh BUP sebelum dikonsultasikan kepada Mentri Perhubungan terlebih dahulu, sebelum disosialisasikan dan disepakati antara BUP dan asosiasi penyedia jasa yang terkait, langsung dengan jenis pelayanan tarif yang diusulkan pengguna jasa pelabuhan setempat.
Selanjutnya BUP menyampaikan usulan besaran tarif itu secara tertulis kepada menteri perhubungan disertai data pendukung.
"Usulan tarif itu kemudian dibahas oleh unit kerja terkait di lingkungan Kementrian Perhubungan bersama BUP," kata dia.
Lalu berdasarkan hasil pembahasan itu, Menteri Perhubungan memberikan arahan dan pertimbangan secara tertulis kepada BUP dalam jangka waktu 30 hari kerja sejak diterimanya usulan tersebut.
Namun hal tersebut tidak diterapkan di TPK Palaran, akhirnya berujung pada penyelidikan polisi hingga saat ini. Dia pun berharap agar aktifitas bongkar muat pelabuhan tetap berjalan sebagaimana mestinya agar bisa memberi kenyamanan bagi para pengguna jasa dan memperlancar distribusi barang hingga pada iklim investasi di daerah menjadi lebih sehat. (zak/nha)



BACA JUGA

Jumat, 28 April 2017 16:07

ABG 12 Tahun Cabuli 7 Bocah

TERTUNDUK. EC tertunduk ketika meladeni pertanyaan penyidik Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA)…

Jumat, 28 April 2017 16:06

Bos Semoga Jaya Dipolisikan

SAMARINDA. Sudah jatuh tertimpa tangga, sudah bangkrut utang berlimpah. Itulah nasib CV Semoga Jaya…

Jumat, 28 April 2017 16:04

Aidil Dituntut 3,5 Tahun Penjara

Sidang lanjutan dugaan korupsi pengelolaan dana hibah KONI untuk penyelenggaraan Pekan Olahraga Provinsi…

Kamis, 27 April 2017 22:19

1 Orang Tewas, 59 Kritis

TENGGARONG. Rabu (26/4) pagi, puluhan warga asal Desa Jantur Selatan dan Jantur Baru berbondong-bondong…

Kamis, 27 April 2017 22:19

Mahasiswa Tewas dalam Penjara

SAMARINDA. Pupus sudah harapan Sayid Agil dan Rubiyah melihat putra pertamanya, Sayid Muhammad Talib…

Kamis, 27 April 2017 22:18

Ogah telan Obat, Sudah Sesuai Prosedur

TEWASNYA Sayid Muhammad Talib diduga akibat kelalaian yang dilakukan petugas klinik beserta dokter dan…

Kamis, 27 April 2017 22:17

Dipijat dengan Badik

SAMARINDA. Dua tikaman di punggung tak membuat Surianto kehilangan nyawa. Pemuda 28 tahun itu pelahan…

Kamis, 27 April 2017 22:16

Ajak Berjualan, Haramkan Meminta-minta di Jalan

Tidak semua orang bisa menjadi relawan bagi anak-anak berkebutuhan khusus dan tidak mampu. Sayangnya,…

Rabu, 26 April 2017 16:25

Perut Wakar Jebol

SAMARINDA. Suasana pagi sekitar pukul 06.00 Wita, di Jalan M Said, Lok Bahu, Sungai Kunjang, kemarin…

Rabu, 26 April 2017 16:24

ABG “Dihargai” Rp 1 Juta

SAMARINDA. Malam kian larut. Suasana lalu lintas di Jalan Imam Bonjol, Samarinda Kota, sekitar pukul…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .