MANAGED BY:
SELASA
25 APRIL
UTAMA | SAMARINDA | METROPOLIS | OLAHRAGA | KALTIM | METROLIFE | BUJUR-BUJUR

UTAMA

Senin, 20 Maret 2017 01:45
Mencoba Tetap Tersenyum saat Klarifikasi

Advis Teknis SK Disaat Jaang Tak Menjabat

PROKAL.CO, Langkahnya cepat, namun masih bisa melempar senyum. Lalu ia mengambil posisi tempat duduk yang diikuti oleh deretan bawahannya. Nada bicaranya pun masih teratur saat memulai konferensi pers yang sangat jarang dilakukan oleh Pemkot Samarinda.
 
Hafid Prasetyo, Samarinda

Mungkin inilah salah satu kepiawaian Wali Kota Samarinda, Syaharie Jaang, pandai mengatur emosi. Saat memulai klarifikasi yang berkaitan dengan masalah berat kali ini, Ketua DPD Demokrat Kaltim itu masih tenang dan mengatur suaranya tetap datar.
 
Diketahui, namanya diseret-seret dengan dugaan ikut melegalkan pungutan liar pada pintu masuk Terminal Peti Kemas (TPK) Palaran. Tetapi ia menjelaskan runutan proses keluarnya SK dengan nomor 551.21/083/HK-KS/II/2016 itu. Hasilnya, surat itu berproses ketika ia sudah tak menjabat lagi sebagai wali kota di 2015 lalu.
“Saya 23 November 2015 sudah habis masa jabatannya dan sudah jadi warga biasa lagi,” kilahnya.
Tepat sehari setelah ia berhenti jadi wali kota di Kota Tepian masuk surat permohonan dari Koperasi Serba Usaha (KSU) Pemuda Demokrat Indonesia Bersatu (PDIB). Perihalnya tak lain adalah permohonan pengelolaan struktur parkir di TPK Palaran. “Jadi saya tidak mengetahui sama sekali proses berjalannya SK itu keluar,” imbuh Jaang.
Berbagai lampiran kertas dibolak-balik Jaang untuk memastikan penyampaiannya sudah teratur. Selanjutnya, pada 10 Februari ia dapat laporan jika advis (saran) teknis sudah masuk ke pimpinan daerah. Saat itu dipegang Pj Wali Kota, Meiliana sedangkan ia sendiri baru dilantik jadi wali kota pada 17 Februari.
“SK itu memang saya yang teken tanggal 25 Februari atau 8 hari setelah saya kembali jadi wali kota,” ucapnya mengakui.
Alasannya berani membubuhkan tanda tangan pada surat itu karena telah ada advis teknis yang dilengkapi dengan telaahan dari Dinas Perhubungan (Dishub). Namun, ia tak menduga jika SK itu justru membawa ia dalam masalah besar seperti ini.
“Sebab aturan parkir ini sudah dinaungi UU, PP hingga Perda,” beber Jaang.
Kini SK tersebut sudah dicabut tertulis mulai hari ini, sebab memang baru hari aktif kerja. Sementara Dishub diminta untuk memberitahukan kepada PDIB Samarinda bahwa SK tersebut sudah dicabut.
“Artinya tidak boleh ada lagi pengelolaan parkir di Pelabuhan Palaran,” tegasnya dengan suara yang mulai meninggi.
Ia juga memerintahkan kepada Inspektorat Daerah untuk menjalankan audit internal. Hal itu untuk bisa mengetahui bagaimana proses advis teknis surat tersebut bisa keluar.
“Secara internal kami akan periksa ini untuk dilaporkan juga ke Bareskrim Polri. Karena saat itu saya bukan wali kota lagi jadi tak bisa memantau,” paparnya.
Saat ini ia sudah jadi wali kota kembali. Maka ia merasa perlu untuk mengetahui apakah alur keluarnya SK tersebut telah melewati prosedur yang sesuai. Apapun hasilnya, ia mengaku siap untuk memberikan kepada pihak berwajib.
“Mudah-mudahan dalam proses itu tidak terjadi apa-apa dengan staf saya,” sebutnya.
Untuk urusan pungli oleh Komura yang juga jadi temuan, Pemkot Samarinda merasa tidak ada sangkut pautnya. Sebab hal itu merupakan kebijakan tersendiri dari otoritas pelabuhan. “Jadi itu di luar kuasa saya untuk menjawabnya,” katanya singkat.
Sementara itu, PAD yang didapat dari pengelolaan parkir di TPK Palaran itu sejak bulan April 2016 lalu hingga Januari tahun ini saja. Rata-rata nilai bagi hasil dari parkir otonom di sana mencapai Rp 21 juta per bulannya. “Jumlah pajak parkir yang masuk ini diambil dari 25 persen keuntungan pengelola,” ungkapnya.
Ia menjelaskan, di Samarinda memang memberikan seluas-luasnya bagi pemilik lahan yang ingin menyediakan lahan parkir alat berat. Nah hanya PDIB saja yang bersedia dan hal ini dikarenakan memang pemilik lahan di sana. “Karena syaratnya adalah investasinya dari mereka.
Kemudian, terkait dengan PDIB Samarinda Wali Kota membantah keras jika KSU itu berafiliasi dengan partai yang ia pimpin sekarang. Jaang menyebut hanya ada kesamaan nama saja, tetapi sama sekali tak ada sangkut pautnya dengan Partai Demokrat. “Itu bukan underbow partai,” tutupnya. (hfz/beb)


BACA JUGA

Senin, 24 April 2017 00:25

Diikat, Dicelupkan ke Parit

SAMARINDA. Mata Mispan tak berkedip begitu Sri melintas mengendarai motor di depannya. Bukan karena…

Senin, 24 April 2017 00:24

Gagal Nyolong, Terjepit di Tandon

SAMARINDA. Aksi pencurian yang menyasar rumah kosong belakangan ini kerap terjadi di Kota Tepian. Ariansyah…

Minggu, 23 April 2017 20:19

Tikam Perut, Nekat Iris Nadi

SAMARINDA. Tiga hari beruntun peristiwa percobaan bunuh diri terjadi di Kota Tepian. Kali ini Muhammad…

Minggu, 23 April 2017 20:17

Hasil “Main” dengan Kakak Kelas

TENGGARONG. Tidak diperlukan waktu lama, polisi berhasil mengungkap pembuang orok yang Jumat (21/4)…

Sabtu, 22 April 2017 11:21

Direksi BUMN-BUMD Harus Lebih Hati-Hati

SIDOARJO. Majelis hakim akhirnya tetap menganggap Dahlan Iskan bersalah dalam perkara kasus pelepasan…

Sabtu, 22 April 2017 11:19

Penghuni Apartemen Ganggu Jamaah

SAMARINDA. Andra terbilang penjahat unik. Alasan sekadar mencari makan, pemuda 22 tahun ini harus berbuat…

Sabtu, 22 April 2017 11:18

Batal Tewas, Masuk Drum

SAMARINDA. M Fauzi sudah punya tekad kuat untuk mengakhiri hidup. Tapi tekad kuat itu tidak diikuti…

Sabtu, 22 April 2017 11:16

Hamil, Istri Diseret Motor

SAMARINDA. Cinta buta membuat IJ harus menanggung siksa batin dan fisik dari HR, suaminya. Atas nama…

Jumat, 21 April 2017 17:09

Gagal Lamaran, Gantung Diri

SAMARINDA. Tak selamanya cinta berakhir indah. Sebagian justru berujung tragis. Bahkan, tak sedikit…

Jumat, 21 April 2017 17:08

Anggota Mancing Mania Tewas

SAMARINDA. Niat mancing justru berujung petaka. Inilah yang dialami Sunandar. Pria 39 tahun ini ditemukan…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .