MANAGED BY:
RABU
21 NOVEMBER
KRIMINAL | METROPOLIS | HOT PROMO | BORNEO FC | GAYA
Jumat, 17 Februari 2017 16:45
Sering Jawab Lupa, Jaang Ditegur Hakim

Wali Kota Bersaksi di Sidang Dugaan Korupsi

PROKAL.CO, Membawa map berwarna kuning Wali Kota Samarinda Syaharie Jaang memasuki ruang sidang di Pengadilan Negeri (PN) Samarinda, sekitar pukul 9.30 Wita, kemarin (15/2).
Kedatangan Jaang kali ini guna memenuhi panggil Jaksa Penuntut Umum (JPU) sebagai saksi terhadap kasus dugaan korupsi dana hibah KONI 2014 silam. Menggunakan kemeja lengan panjang hitam, bermotif kotak merah ala sarung Samarinda dan celana kain hitam, Jaang terlihat tenang. Kehadiran orang nomor satu Samarinda ini pun disapa Majelis Hakim yang dipimpin Deky Velix Wagiju dibantu hakim Parmatoni dan Anggreani. Sebelum memulai sidang, seperti biasa majelis hakim Deky menanyakan nama, jabatan, sekaligus menanyakan kedekatan Jaang terhadap terdakwa.
Jaang yang duduk seorang diri di keliling 4 JPU diantaranya, Deniardi, Ikbal, Purwanta dan Doni.  Sementara penasihat hukum dari terdakwa Aidil Fitri menurunkan 5 orang yang dikomandoi Robert Nababan.
Satu per satu pertanyaan menjurus seputar kucuran dana hibah dari APBD 2014 yang berujung pada temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Jaang mengaku dirinya yang menandatangi Surat Keputusan (SK) bagi semua penerima dana hibah, termasuk KONI Samarinda yang dipimpin Aidil Fitri saat itu.
Diketahui, total dana yang diduga diselewengkan senilai Rp 64 miliar. Dana tersebut bersumber dari APBD murni 2014 senilai Rp 39 miliar dan Rp 25 miliar bersumber dari APBD perubahan masih dalam tahun yang sama. Dana tersebut kemudian dicairkan secara bertahap sebanyak empat kali. Pertama Rp 33 miliar, kedua Rp 3 miliar dan ketiga Rp 3 miliar. Sementara untuk tahap terakhirnya Rp 25 miliarnya dicairkan sekaligus. Dana tersebut digunakan untuk kegiatan pekan olahraga provinsi (Porprov IX) Kaltim.
Usai pelaksaan kegiatan tersebut muncul laporan hasil pemeriksaan (LHP) BKP yang menemukan ada kerugian negara pada keuangan pemkot. Kerugian ini menyasar pada Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Samarinda yang menaungi KONI. Atas temuan tersebut, selanjutnya ditindaklanjuti oleh pemkot melalui Ispektorat Daerah (Itda).  
"Berdasarkan Peraturan Pemerintah Dalam Negeri (Permendagri) waktu yang diberikan menindaklanjuti temuan tersebut  selama 60 hari. Setelah itu kami diskusikan dan langsung mengirim surat ke Dispora untuk memberitahu hal tersebut," ujar Jaang.
Namun sayangnya, tindak lanjut dari perkembangan surat peringatan tersebut tidak diketahui kelanjutannya oleh Jaang.
"Setelah surat itu dikirim ke Dispora, apa perkembangan selanjutnya," ujar majelis hakim, Deky.
"Saya lupa yang mulia. Kurang hapal karena sudah masuk wilayah teknis. Saya tidak cek kembali karena sudah ada yang melaksanakannya. Lagipula tidak ada laporan yang masuk ke saya," jawab Jaang.
Jawaban tersebut tak diterima Deky begitu saja. Dia kembali melempar pertanyaan sekaligus menganalogikan menggunakan SOP. Katanya, lazimnya ada surat teguran, ketika tidak ada respon, baru dilayangkan surat peringatan baru yang terakhir sanksi jika tidak ada tindak lanjut dari surat tersebut. Lantas apa yang dilakukan pemkot?
Menanggapi hal tersebut, Jaang tetap mengaku tidak memantau perkembangan selanjutnya lantaran sudah menjadi urusan teknis. Kata Jaang jika merujuk pada LHP BKP dalam hal menindaklanjuti temuan itu sudah menjadi urusan SKPD teknis dalam hal ini Dispora. Sehingga perkembangan selanjutnya dia kurang memantau.
"Saya lupa yang mulia. Kurang hapal karena sudah terlalu teknis. Saya melihat ada temuan BPK setelah itu kami tindaklanjuti," jawab Jaang.
Masih belum puas dengan jawaban itu, Deky kembali mengingatkan Jaang sebagai saksi harusnya memberi keterangan yang lebih jelas. Hindari kata lupa. Sehingga proses sidang ini bisa menemukan hasilnya.
Tak sampai di situ, pertanyaan kembali berlanjut. Kali ini mengenai laporan pertanggungjawaban atas penggunaan dana tersebut. Jaang mengaku tidak memeriksanya secara rinci lantaran sudah ada SKPD teknis yang menangani hal tersebut.
“Tidak punya waktu yang cukup untuk memeriksa satu per satu yang mulia,” jawab Jaang.
Selain ada SKPD teknis yang melaksanakan, juga karena sudah ada temuan melalui LPH BPK yang menyebut ada indikasi kerugian negara. Dengan demikian pemkot menggunakan rujukan tersebut.
Majelis hakim terus bertanya. Kali ini Deky bertanya nominal kerugian negara berdasarkan LHP BKP yang diterahkan dalam dokumen yang diterima pemkot. Namun lagi-lagi Jaang tidak menyebut angka secara pasti.
"Sekitar Rp 300-an juta yang mulia. Saya lupa,” sebutnya.
Jaang lalu meminta waktu untuk membuka berkas yang dibawahnya.
"Yang mulai mohon izin saya buka dokumen," ujarnya sambil mengambil berkas yang disimpan dalam map kuning yang diletakan di samping kursi tempat Ia duduk.
Karena kurang membeberkan informasi maupun data yang akurat terkait tindak lanjut temuan LHP BKP dan evaluasi laporan penggunaan dana,  Deky kembali mengingatkan agar sidang kesaksian berikutnya pekan depan, Jaang bisa lebih mempersiapkan data untuk memberikan kesaksiannya.
“Mohon maaf atas kejadian ini, saudara saksi silahkan meninggalkan ruangan,” pungkas Deky.
Sebelum meninggalkan ruangan Jaang memberi salam kepada ketiga majelis hakim, JPU dan penasihat hukum lalu meninggalkan ruangan. (zak/beb)



loading...

BACA JUGA

Selasa, 20 November 2018 14:00

Sehari Jadian, Rela Ditiduri

SAMARINDA. Meski hanya mengenyam pendidikan hingga bangku kelas VI sekolah…

Senin, 19 November 2018 15:35

Tragedi KM 27 Loa Janan

TENGGARONG. Laju trailer atau truk gandeng bernopol KT 8657 DC…

Senin, 19 November 2018 15:31

Murka Istri Mandi Bareng Sopir

SAMARINDA. Tuntas sudah jalinan cinta segitiga yang dilakoni Yosef Niron…

Minggu, 18 November 2018 15:47

Tikam Istri Lalu Tersenyum

SAMARINDA. Warga Jalan Jakarta, Gang H Oyon, Loa Bakung, Sungai…

Minggu, 18 November 2018 15:40

Mufakat Jahat Loloskan IUP Bermasalah

SAMARINDA. Selisi data Izin Usaha Pertambangan (IUP) batu bara yang…

Sabtu, 17 November 2018 20:04

Ketua Dewan Dijebloskan ke Rutan

SAMARINDA. Dilaporkan karena diduga melakukan penggelapan, Ketua DPRD Samarinda Alphad…

Sabtu, 17 November 2018 19:59

210 IUP Diduga Tak Terdata di Pusat

SAMARINDA. Carut marut pengelolaan aktivitas pertambangan batu bara di Kaltim…

Jumat, 16 November 2018 11:45

Curiga, KPK Sidak Batu Bara di Mahakam

SAMARINDA. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) turun gunung guna menelusuri dugaan…

Jumat, 16 November 2018 11:41

Rumah Sepasang Lansia Terus Bergerak

SAMARINDA. Sebuah rumah di Jalan KS Tubun terpaksa dikosongkan. Pergerakan…

Kamis, 15 November 2018 14:25

ABG Kabel Telkom Dijarah

SAMARINDA. Apes. Itulah yang dialami MR. ABG ini tertangkap saat…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .