MANAGED BY:
JUMAT
24 MARET
UTAMA | SAMARINDA | METROPOLIS | OLAHRAGA | KALTIM | METROLIFE | BUJUR-BUJUR

UTAMA

Jumat, 17 Februari 2017 16:45
Sering Jawab Lupa, Jaang Ditegur Hakim

Wali Kota Bersaksi di Sidang Dugaan Korupsi

PROKAL.CO, Membawa map berwarna kuning Wali Kota Samarinda Syaharie Jaang memasuki ruang sidang di Pengadilan Negeri (PN) Samarinda, sekitar pukul 9.30 Wita, kemarin (15/2).
Kedatangan Jaang kali ini guna memenuhi panggil Jaksa Penuntut Umum (JPU) sebagai saksi terhadap kasus dugaan korupsi dana hibah KONI 2014 silam. Menggunakan kemeja lengan panjang hitam, bermotif kotak merah ala sarung Samarinda dan celana kain hitam, Jaang terlihat tenang. Kehadiran orang nomor satu Samarinda ini pun disapa Majelis Hakim yang dipimpin Deky Velix Wagiju dibantu hakim Parmatoni dan Anggreani. Sebelum memulai sidang, seperti biasa majelis hakim Deky menanyakan nama, jabatan, sekaligus menanyakan kedekatan Jaang terhadap terdakwa.
Jaang yang duduk seorang diri di keliling 4 JPU diantaranya, Deniardi, Ikbal, Purwanta dan Doni.  Sementara penasihat hukum dari terdakwa Aidil Fitri menurunkan 5 orang yang dikomandoi Robert Nababan.
Satu per satu pertanyaan menjurus seputar kucuran dana hibah dari APBD 2014 yang berujung pada temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Jaang mengaku dirinya yang menandatangi Surat Keputusan (SK) bagi semua penerima dana hibah, termasuk KONI Samarinda yang dipimpin Aidil Fitri saat itu.
Diketahui, total dana yang diduga diselewengkan senilai Rp 64 miliar. Dana tersebut bersumber dari APBD murni 2014 senilai Rp 39 miliar dan Rp 25 miliar bersumber dari APBD perubahan masih dalam tahun yang sama. Dana tersebut kemudian dicairkan secara bertahap sebanyak empat kali. Pertama Rp 33 miliar, kedua Rp 3 miliar dan ketiga Rp 3 miliar. Sementara untuk tahap terakhirnya Rp 25 miliarnya dicairkan sekaligus. Dana tersebut digunakan untuk kegiatan pekan olahraga provinsi (Porprov IX) Kaltim.
Usai pelaksaan kegiatan tersebut muncul laporan hasil pemeriksaan (LHP) BKP yang menemukan ada kerugian negara pada keuangan pemkot. Kerugian ini menyasar pada Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Samarinda yang menaungi KONI. Atas temuan tersebut, selanjutnya ditindaklanjuti oleh pemkot melalui Ispektorat Daerah (Itda).  
"Berdasarkan Peraturan Pemerintah Dalam Negeri (Permendagri) waktu yang diberikan menindaklanjuti temuan tersebut  selama 60 hari. Setelah itu kami diskusikan dan langsung mengirim surat ke Dispora untuk memberitahu hal tersebut," ujar Jaang.
Namun sayangnya, tindak lanjut dari perkembangan surat peringatan tersebut tidak diketahui kelanjutannya oleh Jaang.
"Setelah surat itu dikirim ke Dispora, apa perkembangan selanjutnya," ujar majelis hakim, Deky.
"Saya lupa yang mulia. Kurang hapal karena sudah masuk wilayah teknis. Saya tidak cek kembali karena sudah ada yang melaksanakannya. Lagipula tidak ada laporan yang masuk ke saya," jawab Jaang.
Jawaban tersebut tak diterima Deky begitu saja. Dia kembali melempar pertanyaan sekaligus menganalogikan menggunakan SOP. Katanya, lazimnya ada surat teguran, ketika tidak ada respon, baru dilayangkan surat peringatan baru yang terakhir sanksi jika tidak ada tindak lanjut dari surat tersebut. Lantas apa yang dilakukan pemkot?
Menanggapi hal tersebut, Jaang tetap mengaku tidak memantau perkembangan selanjutnya lantaran sudah menjadi urusan teknis. Kata Jaang jika merujuk pada LHP BKP dalam hal menindaklanjuti temuan itu sudah menjadi urusan SKPD teknis dalam hal ini Dispora. Sehingga perkembangan selanjutnya dia kurang memantau.
"Saya lupa yang mulia. Kurang hapal karena sudah terlalu teknis. Saya melihat ada temuan BPK setelah itu kami tindaklanjuti," jawab Jaang.
Masih belum puas dengan jawaban itu, Deky kembali mengingatkan Jaang sebagai saksi harusnya memberi keterangan yang lebih jelas. Hindari kata lupa. Sehingga proses sidang ini bisa menemukan hasilnya.
Tak sampai di situ, pertanyaan kembali berlanjut. Kali ini mengenai laporan pertanggungjawaban atas penggunaan dana tersebut. Jaang mengaku tidak memeriksanya secara rinci lantaran sudah ada SKPD teknis yang menangani hal tersebut.
“Tidak punya waktu yang cukup untuk memeriksa satu per satu yang mulia,” jawab Jaang.
Selain ada SKPD teknis yang melaksanakan, juga karena sudah ada temuan melalui LPH BPK yang menyebut ada indikasi kerugian negara. Dengan demikian pemkot menggunakan rujukan tersebut.
Majelis hakim terus bertanya. Kali ini Deky bertanya nominal kerugian negara berdasarkan LHP BKP yang diterahkan dalam dokumen yang diterima pemkot. Namun lagi-lagi Jaang tidak menyebut angka secara pasti.
"Sekitar Rp 300-an juta yang mulia. Saya lupa,” sebutnya.
Jaang lalu meminta waktu untuk membuka berkas yang dibawahnya.
"Yang mulai mohon izin saya buka dokumen," ujarnya sambil mengambil berkas yang disimpan dalam map kuning yang diletakan di samping kursi tempat Ia duduk.
Karena kurang membeberkan informasi maupun data yang akurat terkait tindak lanjut temuan LHP BKP dan evaluasi laporan penggunaan dana,  Deky kembali mengingatkan agar sidang kesaksian berikutnya pekan depan, Jaang bisa lebih mempersiapkan data untuk memberikan kesaksiannya.
“Mohon maaf atas kejadian ini, saudara saksi silahkan meninggalkan ruangan,” pungkas Deky.
Sebelum meninggalkan ruangan Jaang memberi salam kepada ketiga majelis hakim, JPU dan penasihat hukum lalu meninggalkan ruangan. (zak/beb)




BACA JUGA

Jumat, 24 Maret 2017 01:43

YA TUHAN..!! Ada Orangtua Tega..!! Buang Bayi di Mahakam, Wajahnya Dimakan Binatang

SAMARINDA. Pertama kali ditemukan sekitar pukul 12.30 Wita kemarin, sekujur tubuh bayi masih terendam…

Jumat, 24 Maret 2017 01:42

DURHAKA NIH..!! Hanya Gara-Gara Jual Bra Bekas, Ibu Sendiri Ditonjok

BONTANG. Kasus penganiayaan anak kepada orangtua di Samarinda merambat ke Kota Taman, Bontang. Warga…

Jumat, 24 Maret 2017 01:40
Rekanan Komura Bungkam, Abun Ditangkap

Anggota Berharap Kecurangan Dibongkar

SAMARINDA. Terungkapnya kasus yang membelit Komura oleh Tim Saber Pungli, menjadi keprihatinan sendiri…

Jumat, 24 Maret 2017 01:38
KORUPSI DANA HIBAH KONI SAMARINDA

ASTAGA...!! Pakai Dana Rp 15,6 Miliar, LPj Hanya Lisan

SAMARINDA. Saksi kunci paling ditunggu-tunggu dugaan korupsi dana hibah KONI 2014, Darmin Saleh Balfas…

Kamis, 23 Maret 2017 20:53

Puluhan Dokumen Palsu Beredar

TENGGARONG. Banyak masyarakat yang ingin bekerja sebagai sopir di perusahaan tambang batu bara di Kutai…

Kamis, 23 Maret 2017 20:51

Hajar Ibu, Diusir Warga

SAMARINDA. Warga di lingkungan Jalan Raudah I, Kelurahan Teluk Lerong Ilir (TLI), Kecamatan Samarinda…

Kamis, 23 Maret 2017 20:47

Gaffar Rapat Mendadak di Hotel

SAMARINDA. Sejak kasus Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM) Koperasi Samudera Sejahtera (Komura) mencuat,…

Rabu, 22 Maret 2017 02:08
Enaknya Jadi Anggota Komura

Kerja Bisa Diwakilkan, Tanpa Keringat dapat Rp 20 Juta Per Bulan

Buruh, jangan bayangkan hidupnya melarat. Apalagi yang menjadi anggota TKBM Komura. Bahkan para pengurusnya…

Rabu, 22 Maret 2017 02:07

Alur Keluarnya SK Diselidiki

PEMKOT menanggapi serius persoalan dugaan pungutan liar (Pungli) di Terminal Peti Kemas (PTK) Palaran.…

Rabu, 22 Maret 2017 02:04

Gaffar Diperiksa di Jakarta?

PEMERIKSAAN orang nomor satu di TKBM Komura, Jafar Abdul Gaffar  itu diduga kuat batal dilakukan…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .