MANAGED BY:
MINGGU
16 JUNI
KRIMINAL | METROPOLIS | HOT PROMO | BORNEO FC | GAYA

METROPOLIS

Selasa, 21 Mei 2019 00:37
Kewenangan Dipangkas, Daerah Kesulitan

Bisa Hambat Percepatan Pembangunan

KEWENANGAN PROVINSI. Kegiatan galian C, salah satu aktivitas yang kewenangan perizinannya diajukan ke provinsi saat ini.

PROKAL.CO, TANJUNG REDEB. Salah satu hambatan percepatan pembangunan di daerah saat ini bermula dari ditariknya sejumlah kewenangan kabupaten ke provinsi. Seperti izin penerbitan Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) atau IUP pertambangan  mineral bukan logam dan batuan dibawah 5 hektare. DPRD Berau beberapa kali berupaya agar kewenangan ini bisa dilimpahkan kembali ke kabupaten, karena dinilai menyulitkan. Sebab selian birokrasi yang cukup berbelit, juga jarak pengurusan ke Samarinda yang kerap dikeluhkan.

Bahkan sempat ada perkara penahanan alat berat oleh aparat kepolisian yang beroperasi untuk galian C, yang hasilnya diperuntukan guna kegiatan proyek kampung. Hal ini bersinggungan, lantaran keterbatasan waktu pengelolaan Alokasi Dana Kampung (ADK) ditambah pengurusan izin galian C di provinsi.

Sebelumnya, DPRD Berau sempat melakukan kunjungan kerja ke Samarinda untuk meminta pengecualian, khusus untuk pelimpahan kewenangan ini. DPRD Berharap izin khusus untuk pertambangan  mineral bukan logam termasuk di dalamnya galian C, bisa dikembalikan ke kabupaten.

Pengurusan izin ini dinilai sangat lama dan berbelit, sehingga mengganggu kelancaran pembangunan yang membutuhkan operasional kegiatan galian C di daerah. Apalagi dari berbagai pengalaman waktu pengerjaan biasanya terbatas.

“Kami sudah sempat ke provinsi menyuarakan masalah ini. Harapan kita bisa segera dikembalikan, karena kita yang di sini (kabupaten, Red) kesulitan dengan penarikan kewenangan ini,” jelas Ketua DPRD Berau, Syarifatul Syadiah yang memimpin kunjungan kerja ke provinsi beberapa waktu lalu.

Selain jarak tempuh yang jauh dan waktu, proses pengurusan izin juga menelan biaya lebih besar lagi dibandingkan sebelumnya dimana pengurusan dapat diselesaikan di kabupaten. Adapun dalam kunjungan itu disertakan sejumlah item yang dirasa bisa melunakan provinsi, untuk merelakan pengembalian kewenangan.

Seperti tindak lanjut surat  Bupati Berau Nomor 973/117/BAPENDA-B/2018 tanggal 19 Februari 2018 lalu, perihal permohonan pelimpahan penerbitan WIUP/IUP pertambangan mineral bukan logam dan batuan dibawah 5 hektare.

DPRD akan terus berjuang untuk menyampaikan aspirasi ini, agar dapat dipenuhi provinsi. Sebab dengan birokrasi yang ada dipastikan akan menyulitkan daerah dalam membangun. Selain itu ada banyak sekali permohonan perizinan serupa yang ditangani Dinas Pertambangan Provinsi Kaltim, yang tentunya membuat berkas permohonan menumpuk dan lama baru dapat terselesaikan. (adv/as/rin)

loading...

BACA JUGA

Sabtu, 10 Oktober 2015 08:38

Membernya Ribuan, Gelar Resepsi di The Concept

<p>Dulu, olahraga lintas alam atau sering disebut hash atau on-on tak banyak yang mengetahui apalagi…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .
*