MANAGED BY:
MINGGU
16 JUNI
KRIMINAL | METROPOLIS | HOT PROMO | BORNEO FC | GAYA
Kamis, 16 Mei 2019 23:18
Dewan Konsultasi Kendala di Kampung

Baik Soal Regulasi maupun Kewenangan Terbatas

JARINGAN LISTRIK PLTS. Masyarakat kampung masih kesulitan untuk mendapatkan kebutuhan dasar listrik, meskipun harus menggunakan dana sendiri. Baik dari ADK atau pun Dana Desa (DD), karena batas kewenangan serta birokrasi.

PROKAL.CO, TANJUNG REDEB. Melihat kualitas pembangunan setiap titik daerah yang cukup beragam, maka DPRD Berau menilai perlunya ada peningkatan kualitas SDM aparatur kampung. Termasuk juga mencarikan berbagai solusi dari masalah yang selama ini dihadapi kampung dalam pembangunan. Ada banyak kendala, baik regulasi maupun kewenangan terbatas. Pasca penerapan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, ada banyak masalah didapat daerah karena terkendala kewenangan.

Hal ini juga yang melatarbelakangi kunjungan DPRD Berau ke Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD) Provinsi Kaltim belum lama ini. Tujuannya untuk melakukan konsultasi dan koordinasi kepada DPMPD Kaltim yang ada di Jalan MT Haryono, Samarinda.

Dalam konsultasi tersebut ada banyak persoalan yang dialami daerah, khususnya pemerintahan kampung dalam pengelolaan pembangunan. Menyoal pembangunan yang menyelaraskan dengan nawacita, di Berau direfleksikan dengan program membangun dari pinggir (kampung).

Salah satu masalah adalah banyaknya regulasi yang turun silih berganti setiap tahun berjalan. Hal ini tentunya membutuhkan waktu bagi aparatur daerah, khususnya aparatur pemerintahan kampung untuk mencerna bahasa regulasi dan realisasinya di lapangan.

“Kita punya persoalan mengenai pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat di daerah terpencil. Ada banyak faktor sebenarnya, dan kita selalu berupaya bagaimana kondisi ini bisa teratasi jadi tidak berlarut-larut. Kasihan juga warga kampung,” ungkap wakil ketua I DPRD Berau Sa’ga.

Seperti halnya pemenuhan kebutuhan listrik. Diketahui listrik menjadi kebutuhan dan tuntutan terbesar masyarakat saat ini. Namun Berau tidak bisa lebih aktif dibandingkan saat masih ada Dinas Pertambangan dan Energi (Distamben).

Karena semua harus menunggu dan melobi provinsi dan pusat terlebih dahulu. Mulai dari pengadaan tiang listrik, jaringan dan alat lainnya. Kampung menurut Sa’ga sebenarnya memiliki kemampuan melalui Dana Desa (DD) dan juga Alokasi Dana Kampung (ADK). Namun regulasi dan kewenangan yang menjadi kendala.  

“Artinya kami berdialog tanya jawab soal teknis yang mengacu pada regulasi, yang mengatur tentang pengelolaan dana desa khususnya dalam upaya memenuhi kebutuhan dasar listrik itu,” tutup Sa’ga. (as/adv/rin)

loading...

BACA JUGA

Selasa, 13 Oktober 2015 13:45

Rumah Terbakar, Pemilik Masuk RS

<p>TANJUNG REDEB. Begitu melihat api berkobar di atas rumahnya, Made, warga Jalan AKB Sanipah…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .
*