MANAGED BY:
RABU
17 JULI
KRIMINAL | METROPOLIS | HOT PROMO | BORNEO FC | GAYA
Kamis, 25 April 2019 21:10
Kawasan Laut dan Pesisir Perlu Pengawasan Ketat

Bisa Jadi Penunjang PAD yang Potensial

LAUT BERAU. Luasan perairan kelautan Berau perlu mendapatkan pengawasan ekstra ketat, untuk mencegah pencurian hasil laut serta aksi pengrusakan ekosistem laut.

PROKAL.CO, TANJUNG REDEB. Di tengah upaya Pemkab Berau, sampai saat ini masih ada aksi pengrusakan ekosistem laut, pencurian hasil laut dan pembantaian satwa dilindungi.
Wakil ketua DPRD Berau, Sa’ga menegaskan, perlu peran aktif seluruh komponen pemerintahan dan dukungan masyarakat untuk mewujudkan target itu. Kekayaan alam Berau ditegaskannya, harus kembali pada kesejahteraan masyarakat.  

Oleh karena itu DPRD Berau mendukung penuh kebijakan-kebijakan eksekutif ke arah tersebut. Selain memberikan dukungan berupa kesepahaman legislatif, juga mendorong pemkab bisa berinisiatif dalam menyatukan beberapa instansi pemerintah dalam hal pengawasan.

Politisi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) ini menegaskan, dirinya sepakat pengawasan laut dan pesisir Berau diperketat. Seluruh kebijakan yang dituangkan dalam rangka penyelamatan dan penanganan masalah kelauatan, dipastikan akan didukung legislatif.

Mengingat sektor kelauatan Berau menjadi salah satu penunjang PAD yang potensial. Selain itu, menjadi penopang sektor lainnya yang tidak kalah potensialnya, yakni sektor pariwisata objek wiata bahari yang sudah terkenal ke mancanegara.

”Artinya jika perlu semua pokok pikiran dan ide yang dituangkan dalam kebijakan ke arah ini perlu didukung. Kita tahu sektor kelautan Berau sangat besar dan ini sering hilang, karena beberapa hal yang terjadi seperti pencurian hasil laut,” jelasnya.

Termasuk perda pengawasan pulau-pulau pesisir pantai yang ada di Berau, ditekankannya perlu diterbitkan sebagai dasar kebijakan untuk merealisasaikan kebijakan di lapangan.

Sejauh ini diakuinya ada kendala anggaran dan batas kewenangan daerah yang sudah ditarik ke provinsi. Menurutnya, DPRD Berau sudah beberapa kali melakukan pertemuan dan melaporkan kondisi yang ada di Berau belakangan. Sayangnya Provinsi juga angkat tangan karena ketiadaan anggaran.

“Sudah dari sana (provinsi, Red) tapi persoalan kita sama, yakni masalah anggaran yang terbatas, pengawasan laut inikan juga besar, yang aneh kewenangan ada di provinsi. Sementara objeknya ada di daerah seperti Berau dan provinsi tidak punya anggaran dan fasilitas, jadi mau ngapain,” lanjutnya.

Hal senada juga disamapikan Politisi Nasdem, Ahmad Rijal. Menurutnya, jika hanya membahas dan rapat-rapat lainnya, sementara tidak ada action dipastikan tingkat kerusakakan dan pencurian semakin tinggi. Ditegaskannya, Berau tidak bisa menunggu kehilangan lebih banyak aset dan membiarkan pengrusakan semakin tinggi.

“Jadi saya berpendapat tidak bisa mengandalkan provinsi, kita harus berinisiatif sendiri,” jelasnya.
Perlu ada penyatuan sejumlah instansi dalam membentuk tim pengawasan pantai dan laut.

Bisa melalui penggunaan fasilitas seperti speedboat dari Dinas Perikanan ataupun dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Berau, sementara pengoperasiannya oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP).

Sebab diketahui Satpol PP merupakan pengaman perda yang bisa dimanfaatkan untuk mengawasi aset daerah di kawasan pesisir Berau. Hal itu jika memang memungkinkan dan sesuai kesepakatan.

Hal ini melihat peluang keterlibatan provinsi dalam hal anggaran, apalagi petugas sangat kecil.
“Jadi bisa memanfaatkan Satpol PP yang operasikan, sinergi, untuk menjaga kekayaan daerah. Ini milik kita bersama, aset Berau,” tandasnya. (as/adv/rin)

loading...

BACA JUGA

Selasa, 16 Juli 2019 21:36

PT KPP Gelar Penyuluhan Anti Narkoba

TENGGARONG. Semua pihak harus peduli dengan masa depan generasi muda…

Senin, 15 Juli 2019 23:06

Masuk Top 99 dan Kembali Dinilai NUS

JAKARTA.  Wakil Gubernur Kaltim hadir lebih awal dalam kegiatan Presentasi…

Senin, 15 Juli 2019 23:06

Mufidah JK Kunjungi Kaltim

SAMARINDA. Istri Gubernur Kaltim Nor Baiti Isran Noor bersama Gubernur…

Senin, 15 Juli 2019 23:04

Bersinergi Majukan Usaha Rakyat

SAMARINDA.  Gubernur Kalimantan Timur Isran Noor dan istri, Nor Baiti…

Senin, 15 Juli 2019 23:03

Isu dan Kelembagaan PPPA Diperkuat

SAMARINDA.  Mewakili Gubernur Kaltim, Staf Ahli Gubernur Kaltim Bidang Reformasi…

Senin, 15 Juli 2019 23:03

Gubernur Apresiasi Dukungan Masyarakat

SAMARINDA.  Gubernur Kaltim Isran Noor berterima kasih dan sangat  mengapresiasi…

Kamis, 11 Juli 2019 21:58

Ketua DPRD Kukar Ikut Prihatin

KEKEJAMAN ibu tiri sering jadi sebuah dongeng atau cerita, dirasakan…

Kamis, 11 Juli 2019 21:57

DPRD Kukar Sampaikan Pendapat Akhir

TENGGARONG. Melalui Rapat Paripurna ke-11 Masa Sidang III DPRD Kabupaten…

Rabu, 10 Juli 2019 14:56

Denda Rp 50 Juta Atau Penjara 6 Bulan

TANJUNG REDEB. Upaya untuk menjaga kelestarian sejumlah hewan laut, Berau…

Rabu, 10 Juli 2019 14:17

Jaang: TMMD Berdayakan Masyarakat untuk Kesejahteraan

SAMARINDA. Wali Kota Samarinda Syaharie Jaang bertindak sebagai Inspektur Upacara…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia.
*