MANAGED BY:
SABTU
23 MARET
KRIMINAL | METROPOLIS | HOT PROMO | BORNEO FC | GAYA

METROPOLIS

Selasa, 12 Maret 2019 10:58
Mengaku Lalai, Negosiasi Pergudangan Mandek

DPRD Urung Tengahi Pemprov dan Pengusaha

PARKIR KENDARAAN BERAT. Sepanjang Jalan Ir Sutami kawasan Pergudangan, kerap menjadi lahan parkir kendaraan berat.

PROKAL.CO, SAMARINDA. Pengelolaan pergudangan saat ini masih tanda tanya meski aset telah dikembalikan kepada Pemprov Kaltim. Pengusaha pergudangan masih belum temukan titik temu dengan pemprov terkait hal ini.
Negosiasi antara pemprov dengan pengusaha pergudangan dikabarkan mandek. Ini lantaran pengusaha menginginkan lahan tersebut dijual. Namun, pemprov tetap bersikeras ingin pinjam pakai lahan seluas 7,7 hektare tersebut. Tak ada kesepakatan hingga kini. Ketua komisi II DPRD Kaltim, Edi Kurniawan pun angkat bicara. Pihaknya mengakui pembahasan terkait itu belum tuntas.  
“Kami pernah RDP (rapat dengar pendapat) dengan pemerintah tapi cuma sekali,” sebutnya.
Bahkan, pihaknya mengaku lalai lantaran tidak pernah lagi mengontrol perkembangan pembahasan.
“Kami lalai, kami akui,” ucap Edy.
Meski demikian pihaknya tidk ingin juga disalahkan sepenuhnya. Menurut Edy, persoalan ini menjadi tanggung jawab eksekutif dalam hal ini Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah (BPKAD) Kaltim.
Komisi II pernah meminta Biro Perlengkapan Setprov sebelum melebur menjadi BPKAD, untuk menginventarisir aset tersebut. Setelah diinventarisasi Komisi II juga meminta BPKAD menegaskan status hukum lainnya.
Rencananya Komisi II akan memanggil BPKAD untuk membahas hal itu. Namun Edy belum bisa memastikan jadwal. Kemungkinan besar pembahasan itu baru dilakukan setelah pileg 17 April mendatang.
“Mungkin habis pemilu kami coba panggil lagi koordinator pergudangan, pengusaha dan BPKAD untuk selesaikan itu,” tegas Edy.
Pengelolaan lahan pergudangan semula dikelola Perusahaan Daerah Pergudangan Dan Aneka Usaha (PDPAU) milik Pemkot Samarinda. Meski status lahan sudah berpindah ke pemprov dan PDPAU tidak lagi teribat dalam pengelolaan, Edy kurang sepakat. Menurutnya setiap pemasukan yang diberikan oleh perusahaan kepada PDPAU baik retribusi  dan lainnya tetap harus dipertanggungjawabkan. Termasuk pula pemasukan dari retribusi parkir kontainer di Jalan Ir Sutami dan sekitarnya. Menurut Politikus PDIP ini hal tersebut harus diperjelas keberadaannya.
“Itu yang mau diluruskan dulu. Kami mau tarik benang merahnya dulu di pergudangan ini,” jelas Edy.
Tapi rencana mempertemukan pengusaha dengan pemkot, pemprov dan pihak terkait belum bisa terealisasi dalam waktu dekat. Waktu paling tepat lanjut Edy adalah setelah pemilu. Akan tetapi pihaknya akan mengusulkan agar menjadwalkan RDP dengan semua pihak tadi melalui internal komisi.
Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kaltim, M Fathul Halim menegaskan masih mencari titik temu. Pemprov masih bersikeras dengan pilihan sewa pakai. Sementara pengusaha inginnya dijual. Jika disewakan, pemprov bakal mendapat pemasukkan per bulan sekitar Rp 847.459.292 per tiga bulan, sesuai rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Kaltim. “Di situ missed-nya, belum ada titik temu. Kami masih terus komunikasi dengan pengusaha di pergudangan,” jelas Fathul.
Sentralisasi kawasan pergudangan merupakan salah satu rekomendasi BPK kepada pemprov Kaltim. Total nilai aset tanah pemprov pada 2017 setelah diaudit berjumlah Rp 6.782.011.338.567,62. Nilai ini justru bertambah dibandingkan hasil audit pada 2016 yakni Rp 4.281.955.513.334,67 atau naik Rp 2.446.055.825.233,95. BPK pun menginstruksikan Pemprov Kaltim untuk menyelesaikan permasalahan aset tersebut.(cyn/beb)

loading...

BACA JUGA

Sabtu, 10 Oktober 2015 08:38

Membernya Ribuan, Gelar Resepsi di The Concept

<p>Dulu, olahraga lintas alam atau sering disebut hash atau on-on tak banyak yang mengetahui apalagi…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .
*