PROKAL.CO, SAMARINDA. Penanganan banjir di ibu kota masih sporadis. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Samarinda masih belum menemukan pola  kerja sama yang tepat dengan Pemprov Kaltim terkait hal ini.
Hal demikian diakui Sekretaris PUPR Samarinda, Susi Fauzi. Pihaknya mengatakan hingga kini belum ada pembagian kerja yang jelas. Titik paling rawan terdapat di Samarinda Utara. Beberapa Kawasan yang dimaksud di antaranya simpang empat Jalan M Yamin dan Jalan PM Noor, kemudian jalan DI Panjaitan serta kawasan Jalan Mugirejo dan sekitarnya. Susi mengatakan pemkot sebenarnya sudah punya sub sistem dengan PUPR Kaltim, termasuk pula masterplan banjir selama lima tahun. “Namun untuk penyelesaian itu masih belum ideal,” terangnya.
Bahkan, dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) pun tidak terlalu banyak program yang bersifat memperbaiki titik banjir. “RPJMD tidak terlalu banyak memperbaiki,” sebutnya.
Untuk di kawasan Samarinda Utara sendiri pemkot masih harus bekerja sama dengan sejumlah pihak. Pemprov sendiri lanjutnya juga punya program sendiri untuk menangani banjir melalui Balai Wilayah Sungai (BWS). Di antaranya melakukan pembersihan drainase yang menjadi tanggung jawab dari provinsi. Salah satu drainase yang dibersihkan di antaranya yang berada di sekitar kawasan GOR Sempaja Jalan KH Wahid Hasyim. Tak hanya itu, pemprov juga merencanakan pembangunan kawasan tangkapan air di Jalan PM Noor.
Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Kaltim, M Taufik Fauzi mengutarakan prossesnya saat ini masih berkoordinasi dengan Pemkot Samarinda. ”Karena untuk bangun di sana masih ada lahan warga. Bukan perumahan, tapi lahan yang dipakai untuk tanam tumbuh dan sebagainya,” tuturnya. Untuk pembiayaan pun pihaknya masih berupaya menganggarkan melalui APBD perubahan 2019. “Karena ini sudah mendesak dan program harus berjalan, jadi harus diangggarkan. Apalagi sudah perintah dari pak gubernur,” pungkasnya. (cyn/beb)