MANAGED BY:
SENIN
17 DESEMBER
KRIMINAL | METROPOLIS | HOT PROMO | BORNEO FC | GAYA
Minggu, 18 November 2018 15:40
Mufakat Jahat Loloskan IUP Bermasalah

Data Berbeda, Diduga Ada Kesengajaan

SISAKAN LUBANG. Banyaknya IUP yang tak terdata di pusat disinyalir upaya untuk meloloskan izin bermasalah.

PROKAL.CO, SAMARINDA. Selisi data Izin Usaha Pertambangan (IUP) batu bara yang dimiliki Dinas ESDM Kaltim dengan Kementerian ESDM dinilai jadi salah penyebab kebocoran pajak. Jika izin yang tak terdata maka kemungkinan lepas dari kewajiban pajak dan PNBP.
Data Desember 2017 jumlah IUP di Kaltim ada 1.404. Sementara punya Kementrian ESDM ada 1.194. Ada selisi sekitar 210 IUP yang diduga “siluman”. Ini karena masuk status non CnC sehingga tak diakomodir Kementerian ESDM. Yang terdata di Kementrian ESDM hanya status CnC.  
Kepala Bidang Mineral dan Batubara (Minerba) Dinas ESDM Kaltim, Baihaqi Hazami mengatakan, total IUP tersebut merujuk data yang diserahkan pemerintah kabupaten/kota di Kaltim pada 2016 lalu.
Namun hingga kini, dari 1.404 IUP sudah menyusut hingga 761 IUP. Itu data terakhir per-Oktober 2018 hasil rekonsiliasi bersama Dirjen Minerba Kementerian ESDM. Untuk PKP2B ada 32 izin di Kaltim.
“Tapi proses rekonsialisasi tetap terus dilakukan. Karena jumlah IUP terus berubah,” ungkapnya, Sabtu (17/11) kemarin.
Karena status CnC dan non CnC ini pula ada banyak perusahaan menggugat Dinas ESDM ke Ombudsman dan PTUN karena dibekukan lantaran tak memiliki status CnC. Hingga kini bahkan masih ada beberapa perusahan yang sedang berjalan proses hukumnya.
“Itu proses CnC. Banyak tumpang tindih. Oleh kementerian tidak diterbitkan status CnC. Posisinya tidak tercacat dalam peta pertambangan. Mereka (perusahaan, Red) gugat,” terangnya.  
“Makanya kami belum pastikan karena angka setiap waktu bisa berubah. Karena ada yang mati ataupun yang diperpanjang,” sambungnya.  
Dirinya memastikan hingga akhir tahun, proses rekonsiliasi sudah menemui angka pasti berapa jumlah IUP. Dengan menemukan kesamaan data, maka lebih mudah mengontrol kewajiban pajak.
Merujuk Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 1 Tahun 2018 tentang Penataan Pemberian Izin dan Non-Perizinan Serta Penyempurnaan Tata Kelola Perizinan di Bidang Pertambangan, Kehutanan, dan Perkebunan Kelapa Sawit, pemprov masih menerapkan kebijakan moratorium izin pertambangan.
Terutama untuk batu bara, pemerintah tidak menerbitkan izin baru. Jumlah IUP itu terdiri dari eksplorasi dan operasi produksi.
Menurut Anggota DPRD Kaltim, Bahruddin Demu aktivitas pertambangan di Kaltim menemui masalah sangat komprehensif. Dari hulu sampai hilir. Dari proses administrasi (izin) hingga penjualan.
Mantan aktivis lingkungan ini mengatakan, sejak dulu pihaknya meminta agar pemerintah daerah melakukan audit menyeluruh untuk memastikan semua tahapan berjalan baik.
“Namun nyaris tak ada. Soal jetty (pelabuhan transit batu bara) saja dinas terkait enggak bisa urus,” katanya.
Padahal sangat mudah menyisir sepanjang sungai jika ada yang ditemukan tak memiliki izin. Pun mesti disarankan agar setiap perusahaan harusnya punya jetty. Lebih memudahkan pengawasan.
Lebih jauh, Demu juga meminta agar Dinas ESDM segera membuka data perusahaan yang CnC dan non CnC. Agar publik turut mengawasi. Terkait temuan kerugian negara oleh KPK, Demu mempersilakan proses hukum tetap berjalan.
Dinamisator Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) Kaltim, Pradarma Rupang menyakini perusahaan yang tak diakomodir sebagai CnC menguatkan dugaan adanya praktik korupsi di balik selisih jumlah IUP tersebut.
Rupang menjelaskan, Kementerian ESDM menerbitkan data IUP batu bara di Kaltim merujuk empat kategori. Antara lain lolos administrasi, kewilayahan, neraca keuangan, dan teknis lingkungan. Bila satu saja kategori itu tidak memenuhi, maka IUP tidak akan lolos.
“Tetapi dengan adanya ketertutupan informasi mengenai data tambang dari Dinas ESDM, ada kesengajaan untuk meloloskan IUP-IUP bermasalah,” ucapnya.
KPK turun ke lapangan sebagai komitmen memberantas korupsi sumbar daya alam yang dicanangkan 2014 di Ternate. Dari konsensus empat lembaga TNI, Polri, KPK dan Kejaksaan Agung. Kata Rupang hanya KPK yang bersungguh-sungguh.
“Kami pertanyakan komitmen tiga lembaga lainnya. Maraknya ilegal mining. Kerugian negara. Kerusakan lingkungan ditanggung negara. Tugas tiga lembaga lainnya mana,” kata Rupang dengan nada bertanya. (zak/nha)  
 






loading...

BACA JUGA

Senin, 10 Desember 2018 12:22

Rp 14 Juta Ditemukan di Ember

SAMARINDA. Kawasan Gang Pulau Indah, yang terletak di Jalan DI…

Senin, 10 Desember 2018 12:14

Diterpa Isu Suap

“Semua sudah terjadi. Kita kalah dengan tim yang berjuang habis-habisan.…

Minggu, 09 Desember 2018 14:43

Tak Selamat di Gunung Keramat

SAMARINDA. Sejak di tanjakan Gunung Manggah, Jalan Otto Iskandardinata, truk…

Minggu, 09 Desember 2018 13:49

Oknum PNS Dinsos Bonyok

SAMARINDA. Urat malu Hidayat Firdaus (36), sepertinya sudah putus. Tak…

Sabtu, 08 Desember 2018 12:59

Berebut Beri Nama Anak, Istri Dihajar

SAMARINDA. Perselingkuhan dan ekonomi biasanya menjadi pemicu terhadinya kekerasan dalam…

Kamis, 29 November 2018 17:23

Mayat Berdarah Mengapung SKM

SAMARINDA. Warga dan siswa SMPN 21 di Jalan Tongkol, Samarinda…

Rabu, 28 November 2018 14:11

Kantor Aktivis Diserang

SAMARINDA. Aktivis lingkungan dari Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) Kaltim kembali…

Selasa, 27 November 2018 16:04

Sekap Polisi, 9 Tahanan Kabur

SAMARINDA. Peristiwa kaburnya 4 tahanan di Polsek Samarinda Ulu, Jumat…

Senin, 26 November 2018 20:49

Curi Motor, Fitnah Sahabat

SAMARINDA. Meski dihadapkan dengan polisi, tapi Ivan Patisina tetap tak…

Senin, 26 November 2018 20:46

Hidup di Bontang, Nakal di Samarinda

SAMARINDA. Polres Bontang menjadikan Yusuf alias Ucup (33), warga Jalan…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .