MANAGED BY:
RABU
21 NOVEMBER
KRIMINAL | METROPOLIS | HOT PROMO | BORNEO FC | GAYA
Kamis, 08 November 2018 22:00
DPRD Minta PT BBE Jangan Berkelit

Minta Umumkan Perusahaan yang Setor Jamrek

DEKAT PERMUKIMAN. Lubang tambang tempat Ari Wahyu Utomo meregang nyawa. Lokasinya yang berdekatan dengan permukiman sangat membahayakan warga.

PROKAL.CO, SAMARINDA. Meninggalnya Ari Wahyu Utomo (13) mengundang reaksi banyak pihak. Pasalnya, siswa Madrasah Tsanawiyah (MTs) Al Masyuhiriyah, Kukar ini jadi korban ke-31 yang tewas di lubang tambang batu bara. Ari Wahyu diduga tewas di atas lahan milik PT Bukit Baiduri Energi (BBE) di Desa Bukit Raya, Kecamatan Tenggarong Seberang, Kukar, Sabtu (3/11) lalu.

Anggota Komisi III DPRD Kaltim, Bahruddin Demu meminta ketegasan Dinas ESDM. Sebab, kejadian ini sudah kesekian kalinya. Kepala Dinas ESDM Kaltim harus tegas memberi sanksi jika hasil investigasi ditemukan perusahaan lalai. "Jangan diberi teguran-teguran begitu saja," ungkap Bahruddin kepada Sapos, Rabu (7/11) kemarin.

Ia meminta kepada Dinas ESDM untuk memanggil perusahaan tambang yang tidak menutup lubang. Setelah itu dilakukan evaluasi masing-masing setiap perusahaan tersebut. Barulah, diberi waktu untuk menutup. Jika tak dilakukan, maka diberi sanksi tegas. Hingga pencabutan izin. "Jadi harus dipaksa untuk melakukan reklamasi," tegasnya.  Jika tak dilakukan demikian, maka korban akan terus berjatuhan selama lubang tambang ini masih menganga.

Setiap perusahaan sudah ada jaminan reklamasi (jamrek). Mereka tetap wajib mereklamasi, baru mengambil dana jamrek. Ia juga meminta kepada Dinas ESDM mempublikasi semua daftar perusahaan tambang beserta jamrek. Sehingga lebih transparan. Hal ini dilakukan agar publik bisa memberi control. Termasuk bagi perusahaan nakal yang tak memberi memberi jamrek.  "Kalau tidak ada, kan repot. Coba tegas. Ini nyawa orang," katanya.

Ia juga meminta kepada Gubenur Kaltim Isran Noor untuk respect terhadap persoalan ini. Sebab di awal-awal memimpin Kaltim sudah ada dua korban nyawa meninggal. "Saat ini saya mau menuntut kedaulatan, sebagaimana yang dimaksud Isran. Ini hubungannya dengan lubang tambang dan nyawa manusia," tegasnya.

Ia juga membantah konsep reklamasi yang disampaikan Kepala Dinas ESDM Kaltim Wahyu Widhi Heranata hanya penataan dan revegetasi. Widhi menyebut dalam aturan tidak disebut secara eksplisit menutup lubang.

Menurut Bahruddin, konsep reklamasi itu sudah tak bisa diperdebatkan lagi. Sudah klir. Dalam UU disebutkan bahwa konsep reklamasi adalah mengembalikan bentang alam seperti semula. Artinya, menutup lubang adalah cara mengembalikan bentang alam itu. "Jangan lagi pakai multitafsir. Saya tantang coba buka semua Amdal. Jangan-jangan abal-abal," duganya.

Dalam Amdal tidak menyisahkan lubang. Artinya jika ada perusahaan yang meninggalkan lubang maka tentu melanggar ketentuan alias lalai.  Khusus kasus PT BBE ini, menurut Demu, menunggu hasil investigasi dinas ESDM. Jika ditemukan ada pelanggaran pidana, maka diserahkan kepada penegak hukum.

Wilayah pemerintah, mesti memberikan sanksi administrasi. Ada sanksi teguran dan cabut IUP. Jika ditemukan pelanggaran diberi sanksi. Jika tak diindahkan, laporkan ke Kementerian ESDM.  Dia juga menanggapi soal bantahan pihak PT BBE yang menyebut lubang tersebut bukan lubang tambang miliknya. Hanya, masuk dalam konsesinya.

"Jangan lagi berkelit dari tanggung jawab. Itu masuk konsesi mereka. Untuk apa minta konsesi luas-luas kalau tidak dijaga," tegas Demu.  Kalau pun nanti hasil investigasi ditemukan bukan galian mereka (PT BBE). Namun perlu ditelusuri juga bisa saja kerja sama dengan perusahaan lain untuk aktifitas galian itu.

"Artinya, lagi-lagi tetap perusahaan pemegang IUP yang disalahkan yakni PT BBE," tegasnya. Ia juga mengkritik pemerintah yang menerbit IUP di atas pemukiman warga. Tanpa survei di lapangkan saat mengeluarkan IUP. Tiba-tiba perusahaan turun menggaruk semua lahan milik warga karena masuk wilayah konsesinya.  "Inikan aneh," cetusnya.

Dalam Peraturan Menteri (Permen) Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) pun diatur jarak 500 meter dari pemukiman. Jika izin konsesi itu terbit di atas pemukiman warga, maka melanggar dan mencaplok pemukiman warga. Ia meminta kepada Dinas ESDM agar mencabut izin yang mencaplok pemukiman.

Dia berencana menyampaikan hal ini di Komisi III untuk ditindaklanjuti. Karena sejauh ini nyaris tidak ada progres atau langkah kongkret dari Pemprov  Kaltim. Mestinya, DPRD mengambil inisiatif itu menekan pemprov, Kementerian ESDM ataupun presiden atas insiden ini.
Jadi itu dilakukan maka lebih kuat secara institusi jika melakukan penekan. Ia juga kecewa dengan gubernur Isran yang tak menyampaikan ke presiden saat kunjungan ke Samarinda pada 25 Oktober lalu. Mestinya, kesempatan itu digunakan Isran untuk sampaikan kepada presiden agar ada perintah untuk menyelesaikan hal ini.

Sebelumnya, Wahyu Widhi Heranata mengatakan tim investigasi sedang menelusuri pelanggaran di lapangan. Jika ditemukan ada pelanggaran tindak pidana, maka akan diserahkan kepada pihak kepolisian. Namun untuk sanksi administrasi, pihaknya akan menentukan sikap.

"Sambil menunggu hasil investigasi, baru kamu bisa ambil sikap. Kalau memang ditemukan pelanggaran maka kita bisa stop dulu operasinya. Tergantung jenis pelanggaran," jelas dia.  Jika hasil identifikasi tim menemukan void (lubang tambang) tersebut dalam konsesi PT BBE, maka pihaknya akan memanggil untuk mengklarifikasi. Kalaupun void tersebut bukan milik PT BBE, namun masuk wilayah konsesi milik mereka, PT BBE tetap dianggap lalai.

"Saya tetap salahkan dia (PT BBE). Karena itu wilayah konsesinya," tegas Didit –sapaan akrabnya. Untuk sanksinya akan diukur dengan tingkat kesalahan. Baik itu tindak pidana kriminal ataupun sanksi administrasi.

Rahman Virlianto, Comunity Development PT BBE mengakui wilayah tersebut masuk konsesinya. Luas konsesinya kurang lebih 5 ribu hektare. Izin konsesi itu diterbitkan di atas pemukiman warga. Ada Desa Bisa, Tenggarong Seberang, Kukar.

Namun pihaknya tidak mengetahui persis keberadaan lubang itu. Karena bukan wilayah kerjanya. Area kerja mereka saat ini berada di posisi merantai Desa Loa Duri, Kecamatan Loa Janan. Informasinya lubang itu ada sejak 2017. "Jadi kami membantah. Lubang itu bukan lubang tambang kami," katanya saat dihubungi melalui telepon seluler.

Karena bukan lubang milik PT BBE, maka pihaknya tak ingin bertanggung jawab, meski pun masuk wilayah konsesi izinnya. (sapos)

loading...

BACA JUGA

Senin, 19 November 2018 15:31

Murka Istri Mandi Bareng Sopir

SAMARINDA. Tuntas sudah jalinan cinta segitiga yang dilakoni Yosef Niron…

Minggu, 18 November 2018 15:47

Tikam Istri Lalu Tersenyum

SAMARINDA. Warga Jalan Jakarta, Gang H Oyon, Loa Bakung, Sungai…

Minggu, 18 November 2018 15:40

Mufakat Jahat Loloskan IUP Bermasalah

SAMARINDA. Selisi data Izin Usaha Pertambangan (IUP) batu bara yang…

Sabtu, 17 November 2018 20:04

Ketua Dewan Dijebloskan ke Rutan

SAMARINDA. Dilaporkan karena diduga melakukan penggelapan, Ketua DPRD Samarinda Alphad…

Sabtu, 17 November 2018 19:59

210 IUP Diduga Tak Terdata di Pusat

SAMARINDA. Carut marut pengelolaan aktivitas pertambangan batu bara di Kaltim…

Jumat, 16 November 2018 11:45

Curiga, KPK Sidak Batu Bara di Mahakam

SAMARINDA. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) turun gunung guna menelusuri dugaan…

Jumat, 16 November 2018 11:41

Rumah Sepasang Lansia Terus Bergerak

SAMARINDA. Sebuah rumah di Jalan KS Tubun terpaksa dikosongkan. Pergerakan…

Kamis, 15 November 2018 14:25

ABG Kabel Telkom Dijarah

SAMARINDA. Apes. Itulah yang dialami MR. ABG ini tertangkap saat…

Rabu, 14 November 2018 12:44

Proses Cerai, Lapak Istri Dihambur

SAMARINDA. Hati-hati berhubungan dengan mantan. Apalagi mantan suami atau mantan…

Rabu, 14 November 2018 12:33

Pembunuhan Berencana untuk si Pecemburu

SAMARINDA. Zainal, pemuda 19 tahun yang menghabisi nyawa Edi Wijayansyah.…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .