MANAGED BY:
SENIN
21 JANUARI
KRIMINAL | METROPOLIS | HOT PROMO | BORNEO FC | GAYA

METROPOLIS

Kamis, 08 November 2018 21:52
Kasus Masjid Bisa Lapangan Kinibalu ke Presiden

Soal Penerbitan IMB, PTUN Bakal Tegur Pemkot

TUNGGU IMB. Progres proyek pembangunan Masjid Pemprov di eks Lapangan Kinibalu baru berkisar 24 persen. Padahal proyek ini ditarget rampung akhir 2018 ini.

PROKAL.CO, SAMARINDA. Sudah 21 hari pasca putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) yang memerintahkan Pemkot Samarinda menerbitkan izin mendirikan bangunan (IMB) Masjid Pemprov Kaltim. Namun hingga detik ini, IMB tak kunjung diterbitkan. Pemkot berdalih masih menunggu surat pendamping dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk memperkuat penerbitan IMB kelak.
Pemkot Samarinda pun mau tak mau wajib membayar uang paksa yang besarannya Rp 2,5 juta per hari pasca lima hari putusan PTUN tersebut.

Humas sementara PTUN Samarinda, yang juga panitera, Didi Sunardi menjelaskan, uang paksa yang dimaksud harus dibayar ke kas negara. Namun bukan PTUN yang mengeksekusi uang paksa tersebut. Tapi Pemkot Samarinda sendiri yang melakukannya. Sebab, posisi PTUN Samarinda hanya mengawasi pelaksanaan eksekusi. Bukan bertindak selaku eksekutor.

"Kedua bela pihak (Pemkot dan Pemprov Kaltim, Red) yang melakukan eksekusi terhadap uang paksa tersebut. Bukan PTUN. Karena fungsi PTUN hanya sebagai pengawas. Mereka harus aktif. Kukan kami," jelas Didi. Lebih lanjut, Didi sebenarnya berharap Pemprov Kaltim memberikan laporan kepada PTUN Samarinda perihal progres penerbitan IMB. Baik ketika IMB terbit, maupun belum diterbitkan. Sebab PTUN Samarinda bisa saja memberikan teguran hingga tiga kali jika putusan peradilan tidak diikuti Pemkot Samarinda. Namun pihaknya tidak bisa bertindak aktif karena dibatasi aturan.

"Harusnya kami dilapori juga. Apakah diterbitkan atau tidak. Sehingga fungsi pengawasan kami juga berjalan. Bagaimana kami mengawasi kalau tidak diberi laporan. Kalau kami dapat laporan tidak dieksekusi, kami bisa menegur. Meminta kembali Pemkot Samarinda menerbitkan IMB," ungkap Didi.

Upaya Wali Kota Samarinda Syaharie Jaang yang meminta surat penegasan dari Kemendagri bisa dimaklumi. Hal itu, kata Didi, sebagai bentuk kehati-hatian Pemkot Samarinda. Secara hierarki pemerintahan, hal itu dibenarkan. Jika nantinya Kemendagri pun tak mengeluarkan surat, maka pilihan terakhir kasus tersebut akan sampai ke Presiden. Namun sebagai penegasan, hal itu tidak akan mengubah keputusan PTUN.

Proyek pembangunan Masjid Pemprov Kaltim senilai Rp 64 miliar di eks Lapangan Kinibalu kini terhenti sejak dua bulan terakhir. Progres pekerjaan yang harusnya sudah lebih dari 50 persen tersebut stagnan di angka 24 persen. Padahal, Pemprov Kaltim menarget akhir tahun ini masjid itu sudah bisa dipakai beribadah umat Muslim. (sapos)

loading...

BACA JUGA

Sabtu, 10 Oktober 2015 08:38

Membernya Ribuan, Gelar Resepsi di The Concept

<p>Dulu, olahraga lintas alam atau sering disebut hash atau on-on tak banyak yang mengetahui apalagi…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .
*