MANAGED BY:
RABU
24 APRIL
KRIMINAL | METROPOLIS | HOT PROMO | BORNEO FC | GAYA
Senin, 15 Oktober 2018 23:33
Komisi I Tolak Draft Perda Nomer 9
TOLAK. Anggota Komisi I Setiyono salah satu dewan yang tegas menolak draft Perda nomer 9 dalam rapat DPRD bersama pemerintah

PROKAL.CO, BONTANG. DPRD Bontang dengan tegas menolak draf revisi Peraturan Daerah (Perda) Nomor 9 Tahun 2015 yang diajukan Tim Asistensi Pemkot Bontang. Hal ini disampaikan Anggota Komisi I Setiyoko Waluyo saat ditemui di Gedung DPRD Bontang.

Disampaikan Setiyoko, sikap tegas Komisi I saat rapat kerja  tersebut sengaja dipilih berhubung bila draf revisi Perda itu sampai disetuju akan berdampak pada 500 lebih tenaga pendidik sekolah swasta mulai dari tingkat PAUD hingga SMP terancam tidak mendapat insentif.

"Kami secara tegas menolak draf revisi Perda tersebut, selain Perda itu baru saja diundangkan. Ini juga akan berakibat langsung pada insentif 500 orang lebih tenaga pendidik," kata Setiyoko kepada wartawan.

Kata dia, point yang berkaitan persyaratan penerima insentif dalam draf revisi tersebut sangat memberatkan tenaga pendidik. Sebab bunyi pada draf tersebut penerima insentif wajib memiliki Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan (NUPTK) dan telah mengabdi selama dua tahun.

"Artinya harus keduanya, padahal sebelumnya telah disepakati bunyinya ialah penerima insentif memiliki NUPTK dan atau telah mengabdi dua tahun,” ungkap Setiyoko.

Padahal, sudah hampir delapan tahun terakhir (sejak 2010) tenaga pendidik swasta di Kota Bontang selalu kesulitan untuk memperoleh nomor induk tenaga pendidik dari kementerian tersebut. Ia pun berharap agar Tim Asistensi Pemkot Bontang benar-benar bijak mempertimbangkan hal ini.

"Revisi ini kami anggap tidak sesuai dengan semangat saat Perda ini dulu dibuat, yakni bertujuan memberi payung hukum bagi tenaga pendidik swasta untuk mendapatkan kesejahteraan, dan dengan mendapatkan insentif dapat mendorong peningkatan kualitas SDM pendidikan. Kalau begini sama dengan mengkebiri," terang Setiyoko.

Lebih lanjut, Setiyoko menjelaskan saat ini kurang lebih total penerima insentif dari tingkat PAUD sampai SMP sekira 1.700 orang dan diantaranya sekira 500 orang lebih belum memiliki NUPTK. Ia pun menyayangkan bila logika yang digunakan dalam hal ini adalah logika menghemat anggaran.

 "Betul ini kalau diperdakan bisa menghemat anggaran sebesar Rp 6 miliar. Dari total anggaran untuk insentif sekira Rp 14 miliar lebih. Tapi untuk apa menghemat anggaran, kan APBD Bontang sudah mulai meningkat. Ini justru sektor pendidikan yang harusnya menjadi prioritas malah dikurangi,” tutur Setiyoko.

Selain itu, poin lain yang menjadi catatan tersendiri dalam draf perda tersebut adanya poin yang menyatakan insentif guru swasta akan diberhentikan ketika diketahui bergabung atau menjadi pengurus partai politik. Menurutnya hal ini sangat berlebihan sebab status mereka bukan ASN/PNS.

"Jangan sampai karena ini kemudian kita dianggap ikut membatasi kebebasan masyarakat dalam beroganisasi. Apa bedanya dengan Ketua RT yang juga dapat insentif,” jelasnya.

loading...

BACA JUGA

Selasa, 13 Oktober 2015 13:45

Rumah Terbakar, Pemilik Masuk RS

<p>TANJUNG REDEB. Begitu melihat api berkobar di atas rumahnya, Made, warga Jalan AKB Sanipah…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .
*