MANAGED BY:
SELASA
11 DESEMBER
KRIMINAL | METROPOLIS | HOT PROMO | BORNEO FC | GAYA
Kamis, 20 September 2018 22:31
Lemah Pengawasan di SPBU, Ada Bisnis Curang BBM Bersubsidi
RAWAN DISELEWENGKAN. Antrean kendaraan berbahan bakar solar di salah satu SPBU di Samarinda.

PROKAL.CO, Penggunaan BBM bersubsidi sering kali tidak tepat sasaran. Perbuatan menjurus pelanggaran ini terjadi di depan mata namun nyaris tidak ada penindakan. Hal ini pula yang membuat warga yang harusnya menerima subsidi jadi kehilangan hak.

Hasil kajian Bank Dunia (2010) menunjukkan  bahwa 77 persen alokasi subsidi BBM justru dinikmati oleh kelompok 25 persen rumah tangga dengan pengeluaran per bulan tertinggi. Sementara, 25 persen kelompok masyarakat dengan pengeluaran terbawah hanya menikmati subsidi BBM sekitar 15 persen.

Hal ini mengindikasikan mekanisme subsidi BBM yang berjalan sejak tahun 2014 belum tepat sasaran dan cenderung tidak adil terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Pada 2014 pemerintah resmi mencabut subsidi BBM jenis premium atau RON 88 melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 191 tentang penyediaan, pendistribusian dan harga jual eceran BBM. Namun, pemerintah memberikan subsidi tetap ke BBM jenis solar sebesar Rp 1,000 per liter. Jadi harga per liter solar hingga saat ini sebesar Rp 5.150 ribu. Peraturan ini mulai berlaku sejak Januari 2015.

Di Perpres disebutkan yang berhak menerima solar bersubsidi di antaranya usaha mikro, nelayan dengan kapal maksimal 30 GT, perikanan skala kecil, usaha pertanian skala kecil, ambulans dan kendaraan pelayanan publik lainnya. Kendaraan penumpang umum plat kuning dan kendaraan angkutan barang. Mobil pribadi berbahan bakar solar dan sepeda motor yang saat ini masih menerima subsidi sebagai tertuang dalam Perpres 191/2014 akan diusulkan untuk dikeluarkan dari kelompok penerima subsidi BBM.

Di Samarinda pelanggaran itu hampir terjadi di semua SPBU. Penelusuran Sapos ke salah satu SPBU di Jalan Slamet Riyadi, jejeran kendaraan besar antre mengular. Rata-rata kendaraan tersebut angkutan barang. Adapula kendaraan industri. Satu persatu mengisi di dispenser solar bersubsidi. SPBU milik PT Pertamina Retail tak bisa melarang. Tidak ada aturan ataupun sanksi yang lebih teknis. Mereka dilema. Sementara di dispenser di sebelah premium juga antrean mobil mewah, milik pribadi. Priyo, Kepala SPBU mengaku sudah memasang spanduk di depan kantornya. Spanduk itu mengimbau agar pengisian BBM jenis bensin RON 88 itu diprioritas bagi angkutan umum (Angkot). Namun, tak dihiraukan.

Priyo menyebut mobil yang antre itu bukan perusahaan. Tapi milik toko-toko atau gudang angkutan barang. Kalaupun, ada mobil besar semacam traler ataupun mobil-mobil tambang dilarang pihaknya. Karena, kendaraan tersebut harus menggunakan jalur industri bukan bukan subsidi. Harga jual solar industri lebih tinggi dari harga subsidi.

Selain sulit mensortir kendaraan, Priyo juga sulit memantau oknum yang menggunakan kendaraan untuk menimbun solar bersubsidi. Setiap pengisian kendaraan besar berkisar 50 liter setiap kali mengisi. Jika, dalam sehari satu truk bisa mengantre BBM bersubsidi jenis solar di sepuluh titik SPBU maka dalam sehari ia bisa menimbun 500 liter solar. “Itu yang masih sulit kami bendung,” katanya kepada Sapos saat mendatangi kantornya, kemarin (19/9).

Dulu, kata Priyo, ada larangan bagi mobil mewah atau kendaraan besar pakai subsidi. Larangan masih membantu petugasnya di SPBU untuk melarang kendaraan yang bukan peruntukannya. Namun saat ini rasanya sulit menolak semua kendaraan yang masuk mengisi BBM bersubsidi kecuali tambang dan industri lainnya.

Jika ia melihat mobil tambang bertanda bendera kecil, lambang atau nama perusahaan yang tertera di dinding mobil, ia langsung menolak. Sama halnya dengan menolak kendaraan yang sama mengisi dalam dua atau tiga kali sehari. “Mungkin itu yang bisa kita lakukan untuk menekan penimbunan,” tuturnya.

Tidak aturan mendetailkan kendaraan penerima BBM subsidi seperti jumlah roda, CC dan lainnya sehingga menyulitkan bagi mereka untuk mensortir satu persatu kendaraan yang masuk mengantri. Jika ingin mensortir, kata Priyo bisa melalui surat perintah wali kota atau Pertamina dalam melindungi hak masyarakat atas subsidi BBM ini.

FAKTOR DISPARISTAS HARGA

Lemahnya pengawasan terhadap pembelian BBM jenis solar bersubsidi memunculkan rawan penyalahgunaan. Pun bisa jadi peluang bisnis yang menggiurkan. Syari Tamrin salah satu suplayer solar dari PT Nilam Hajrah menemukan ada banyak pemain perorangan yang memainkan bisnis solar.

Biasanya, kata dia mereka membeli solar bersubsidi dari SPBU menggunakan mobil lalu ditimbun. Untuk mengelabui petugas SPBU mereka mengantre dari satu SPBU ke SPBU lain. Hasil timbunan BBM tersebut lalu dijual ke pemain-pemain tambang karungan alias ilegal, ke perkebunan atau industri lainnya.

Lagi-lagi, faktor disparistas harga antara BBM subsidi dan non subsidi menjadi penyebab utama bisnis ilegal ini. Selain dibeli dengan harga murah, seseorang juga dengan mudah membeli BBM subsidi di SPBU. Asal bisa mengendarai kendaraan besar, ia sudah mendapat BBM bersubsidi. Berdasarkan pengalaman, penyelundupan BBM tak hanya memakai truk, namun juga menggunakan taksi, motor bertangki besar dan lainnya.

Mereka menjual dengan harga miring kepada pembeli. Hal ini yang “mematikan” usaha para suplayer solar resmi. “Kami beli di SPBU industri dengan harga di atas. Justru kalah saing dengan oknum yang menimbun solar subsidi,” ungkapnya. Dirinya berharap agar ada pengawasan khusus terkait hal ini. Karena, selain merampas hak penerima BBM subsidi, bisnis gelap solar pun masuk perkara pidana.

PEMKOT SUDAH PERINGATKAN PERTAMINA

Pemkot pernah berang soal BBM bersubsidi ini. Pada Agutus tahun lalu dua SPBU di Kota Tepian pernah menjual BBM subsidi menggunakan jeriken. Kedua SPBU tersebut akhirnya disidak tim gabungan dan menemui oknum SPBU terbukti menyalahgunakan BBM subsidi.

Surat peringatan tertanggal 7 Agustus 2017 dilayangkan Dinas Perdagangan Samarinda kepada Pertamina. Surat dengan nomor 510/1302.100.12.01 ini meminta agar Pertamina melakukan teguran ataupun pembinaan terhadap dua SPBU yang diduga melakukan penjual BBM bersubsidi menggunakan jeriken itu.

Kabag Ekonomi Setkot Samarinda, Maria meminta agar kejadian yang sama tak terulang kembali. Ia juga ingin agar ada masyarakat yang mengetahui penyalahgunaan BBM subsidi segera melaporkan untuk ditindaklanjuti.

“Kami belum dapat laporan. Jika ada temuan di lapangan maka segera dilaporkan ke kami. Kami akan tindak lanjuti dengan turun kelapangan baru mengambil tindakan,” katanya.
Pihaknya mengaku keterbatasan sumber daya untuk melakukan pengawasan secara intens di lapangan. Namun ia berharap agar pihaknya SPBU dan Pertamina bisa memastikan distribusi BBM subsidi tidak disalah gunakan oknum tertentu. Kepala Dinas Perdagangan Samarinda Adriyani dikonfirmasi tak merespons.

PERTAMINA HARAP PENGAWASAN SEMUA PIHAK


Sejak keluarnya Perpres 191/2014 tidak ada lagi pembatasan bagi siapapun yang membeli premium atau RON 88. Karena dengan Perpres tersebut subsidi BBM jenis ini dicabut. Namun ada pembatasan pembeli di BBM jenis Solar.

Communication Relationship Pertamina MOR VI, Didi Andrian Indra Kusuma mengatakan terkait pengawasan peruntukan BBM bersubsidi, Pertamina berperan sejauh memberikan informasi kepada pelanggan yang mungkin belum mengetahui. Selain itu pertamina juga memberi pembinaan kepada SPBU agar ada kesamaan pandangan.

Tidak hanya itu, guna memantau peruntukan solar di Samarinda ada tim surveyor yang ditempatkan di dua SPBU yakni SPBU nomor 64.751.09 dan SPBU 64.752.01. Di sana ada petugas Pertamina yang mencatat saat pembelian solar. “Ini sebenarnya untuk menghindari pembelian yang berulang,” katanya.

Menurut Didi yang bertugas mengawas sebetulnya BPH Migas dalam hal ini pemerintah pusat. Namun peran pemerintah daerah pun dibutuhkan. Ia mencontohkan di Kaltara sudah ada aturan khusus yang mengatur distribusi BBM bersubsidi tersebut. Dengan begitu Satpol PP pun bisa mengawasi secara langsung.
Kendati demikian, ia berharap semua pihak mesti melakukan pengawsan. Karena berharap satu pihakya saja tidak tentu mendorong percepatan penanganan masalah.
Pengamat Ekonomi Unmul Aji Sofyan Effendi mengatakan Pertamina mestinya mengelurkan edaran untuk memastikan agar semua SPBU bisa menyalurkan BBM bersubsidi tepat sasaran. “Saya rasa itu solusi paling realistis. Setelah itu perkuat di pengawasannya,” ungkapnya. (sapos)

loading...

BACA JUGA

Minggu, 09 Desember 2018 13:49

Oknum PNS Dinsos Bonyok

SAMARINDA. Urat malu Hidayat Firdaus (36), sepertinya sudah putus. Tak…

Sabtu, 08 Desember 2018 12:59

Berebut Beri Nama Anak, Istri Dihajar

SAMARINDA. Perselingkuhan dan ekonomi biasanya menjadi pemicu terhadinya kekerasan dalam…

Kamis, 29 November 2018 17:23

Mayat Berdarah Mengapung SKM

SAMARINDA. Warga dan siswa SMPN 21 di Jalan Tongkol, Samarinda…

Rabu, 28 November 2018 14:11

Kantor Aktivis Diserang

SAMARINDA. Aktivis lingkungan dari Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) Kaltim kembali…

Selasa, 27 November 2018 16:04

Sekap Polisi, 9 Tahanan Kabur

SAMARINDA. Peristiwa kaburnya 4 tahanan di Polsek Samarinda Ulu, Jumat…

Senin, 26 November 2018 20:49

Curi Motor, Fitnah Sahabat

SAMARINDA. Meski dihadapkan dengan polisi, tapi Ivan Patisina tetap tak…

Senin, 26 November 2018 20:46

Hidup di Bontang, Nakal di Samarinda

SAMARINDA. Polres Bontang menjadikan Yusuf alias Ucup (33), warga Jalan…

Sabtu, 24 November 2018 15:02

Markas Nelayan Digerebek

SAMARINDA. Hasil laut yang berlimpah sepertinya masih belum cukup bagi…

Jumat, 23 November 2018 16:03

Terbakar, Kawan Disangka Terpanggang

SAMARINDA. Menangis sejadi-jadinya. Hanya itu yang bisa dilakukan Maimunah (50).…

Jumat, 23 November 2018 16:01

Digerebek, 3 Wanita dan 1 Pria Sekamar, NAH NGAPAIN TUH..!!

SAMARINDA. Ada saja upaya oknum pemilik penginapan untuk melindungi pelanggannya…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .