MANAGED BY:
SELASA
16 JULI
KRIMINAL | METROPOLIS | HOT PROMO | BORNEO FC | GAYA

METROPOLIS

Selasa, 11 September 2018 20:39
Kaltim Tolak Pipanisasi Gas

Semua Kabupaten/Kota Setuju, Kukar Masih Mengambang

SEPAKAT MENOLAK. Rapat pembahasan proyek pipanisasi gas Kaltim-Kalsel yang berlangsung di Lamin Etam, kemarin. Hampir seluruh daerah di Kaltim menolak proyek tersebut.

PROKAL.CO, SAMARINDA. Merespons rencana pemipaan sumber daya alam gas dari Bontang ke Kecamatan Takisung, Kalimantan Selatan (Kalsel) oleh perusahaan PT Bakrie & Brothers, Gubernur Kaltim Awang Faroek Ishak mengumpulkan seluruh kepada daerah yang terkena imbas pipa gas, di Lamin Etam, Senin (9/9). Awang menggalang dukungan untuk menolak kebijakan pemerintah pusat tersebut.

Awang menduga, pemipaan gas dari Bontang ke Takisung adalah modus yang dilancarkan pemerintah pusat yang sebenarnya nantinya akan berujung ke Semarang. Isu pipanisaasi gas ini sendiri sebenarnya sudah mencuat 10 tahun silam namun pemerintah daerah dan masyarakat berhasil menekan pemerintah pusat sehingga rencana tersebut batal.

Namun belakangan isu ini kembali muncul. Bahkan disebut Awang, pipanisasi sudah berjalan di Semarang hingga 200 kilometer. Karena itu Awang menyatakan akan bersurat ke Presiden Joko Widodo untuk menyatakan penolakan Kaltim atas rencana pemipaan gas tersebut.

Wali Kota Bontang Neni Moernaeni yang hadir dalam diskusi “Pembahasan Rencana Pembangunan Pipa Gas dari Bontang Kaltim ke Takisung Kalsel” menyatakan dengan tegas menolak rencana Bakrie & Brothers. Pasalnya, rencana tersebut akan berdampak bagi warga Bontang sendiri.

“Jika ini dipaksakan, Bontang akan jadi ghost city (kota mati, Red). Saya atas nama warga Bontang menolak. Sekarang saja PT Badak, PKT dan perusahaan lain aja sudah berkurang karyawannya. Apalagi kalau gasnya disedot, bisa habis karyawan kalau perusahaan pada mengurangi karyawannya,” tegas Neni.

Meski diakui Neni program pemipaan gas dari Kaltim ke Kalsel sepanjang 340 Km yang diyakini nantinya akan berujung ke Semarang merupakan program nasional, namun masyarakat Kaltim tak boleh tinggal diam. “Kita harus berjuang,” tegasnya.

Sementara itu, Bupati Paser Yusriansyah Sarkawie menambahkan, pihaknya pun menolak pembangunan jaringan pipa gas yang kan melewati daerahnya. Bukan tanpa sebab, ada sekitar 10 perusahaan kelapa sawit, kawasan hutan lindung hingga cagar budaya yang akan dilewati pipa tersebut. Sehingga dia pun khawatir lingkungan akan rusak. “Kita harus hitung untung ruginya dulu. Ini persoalan lingkungan yang akan terkena dampaknya,” katanya.

Hal sama diungkap Sekretaris Kabupaten (Sekkab) Penajam Paser Utara (PPU) Tohar. Harusnya, penggunaan sumber daya alam Kaltim dimaksimalkan lebih dulu untuk masyarakat Kaltim sendiri, baru setelah itu diekspor keluar. Faktanya di Kaltim sendiri pemanfaatan gas belum merata. Masih banyak warga yang belum merasakan gas gratis yang dialirkan ke rumah-rumah mereka melalui program jaringan gas (jargas).

"Kita tidak bisa berandai-andai, sebab pengalaman kita ganti rugi lahan pasti yang dirugikan warga kita. Pertimbangan lain soal keamanan. Ini harus jadi pertimbangan karena kita banyak dirugikan. Pembebasan lahan dan keamanan cukup berat," ungkapnya.
Namun beda dengan perwakilan Pemkab Kukar melalui Kepala Dinas ESDM Slamet Hadiraharjo. Sebagai salah satu penghasil gas, Kukar tak begitu khawatir dengan program pemipaan gas ini namun dia tetap meminta harus ada kajian yang jelas berapa kebutuhan gas untuk masyarakat Kaltim. Di Kukar sendiri, gas disuplai ke pembangkit listik sehingga masih membutuhkan gas.

"Kami dapat jatah 10 ribu jaringan gas dan direncanakan tahun ini fokus di Muara Badak. Kami sendiri masih butuh banyak suplai gas. Tapi untuk penolakan program pemipaan itu saya harus laporkan dulu ke pj bupati, saya tidak bisa putuskan sendiri di sini," tutur Slamet.
Sementara itu perwakilan dari Pemkot Samarinda Endang Liansyah mengatakan pihaknya tak bisa percaya 100 persen dengan Bakrie & Brothers sebab punya pengalaman buruk. Banyak rencana perusahaan skala nasional tersebut di Kaltim yang tak jelas. Salah satunya pengelolan Hotel Atlit yang kabarnya juga akan diambil alih Grup Bakrie namun hingga kini tak ada titik terang.

"Kalau Kaltim nanti habis gasnya, ada jaminan tidak kalau kondisinya kita balik. Mau enggak daerah lain berbagi dengan Kaltim. Saya juga patut curiga, setelah proyek ini jalan malah dijual ke perusahaan asing. Siapa yang bisa jamin itu tidak terjadi," paparnya.

Perwakilan DPRD Kaltim Edy Kurniawan menyatakan dukungannya kepada Pemprov Kaltim yang menolak pemipaan gas tersebut. Edy mengatakan seharusnya pemerintah pusat membantu Kaltim dalam mencari solusi jika gas alam yang 50 tahun lagi habis, bukan justru menyedot dari Kaltim.

"Kayu sudah habis, batu bara 10 tahun lagi habis, gas mungkin 50 tahun lagi, lantas setelah itu apa? Karena itu kita perlu menyiapkan setelah itu semua habis apa lagi yang bisa kita andalkan. Harusnya kebijakan pemerintah pusat ke arah sana. Karena itu kami ikut menolak ide pemipaan gas ini," tegas Edy.

Disambung Awang, program pipanisasi yang hanya sampai ke Kalsel ini bisa jadi hanya akal-akalan semata. Sebab Awang sangat yakin pemipaan di atas darat ini akan berlanjut di bawah laut dari Kalsel ke Semarang. Ujung-ujungnya, gas Kaltim dijual ke Pulau Jawa.
"Kita menolak karena kebutuhan Kaltim sendiri besar. Kita harus selamatkan industri di Kaltim baru setelah itu kita bagi keluar daerah," tegas Awang.

loading...

BACA JUGA

Selasa, 16 Juli 2019 21:30

Ajak Mahasiswa KKN Dukung Satu Data Samarinda

SAMARINDA. Pemkot Samarinda tidak pernah berhenti berinovasi sebagai pelopor penggunaan…

Senin, 15 Juli 2019 14:15

Hari Ini Normalisasi SKM Dimulai

SAMARINDA. Setelah sempat tertunda, kegiatan normalisasi Sungai Karang Mumus (SKM)…

Jumat, 12 Juli 2019 14:41

Keruk SKM, Pemprov Gandeng TNI

SAMARINDA KOTA. Pemprov Kaltim menegaskan akan mengerjakan proyek penanganan banjir…

Jumat, 12 Juli 2019 14:40

Ibu Kota Negara di Kaltim? Tim Kementerian PUPR Survei Lokasi

KARANG ASAM. Gemuruh mesin baling-baling helikopter terdengar mengelilingi markas Polresta…

Kamis, 11 Juli 2019 11:50

Pengerukan tanpa Rencana Matang

GANG NIBUNG. Rencana pengerukan Sungai Karang Mumus (SKM) segmen Gang…

Rabu, 10 Juli 2019 14:50

Pengerukan SKM Mandek?

SAMARINDA. Kegiatan pengerukan Sungai Karang Mumus (SKM) di bantaran Gang…

Rabu, 10 Juli 2019 14:16

Usai Bimtek, Tetap Harus Menulis

SAMARINDA. Kegiatan bimbingan teknik (Bimtek) jurnalistik di lingkungan Pemkot Samarinda…

Rabu, 10 Juli 2019 04:00

Relokasi Warga Bantaran SKM, Ganti Rugi Ditanggung Pemprov

SAMARINDA. Pemprov Kaltim harus turun tangan menuntaskan permasalahan sosial terkait…

Selasa, 09 Juli 2019 16:41

Belum Ada Kegiatan di Lokasi

SAMARINDA. Pengerukan Sungai Karang Mumus (SKM) segmen Gang Nibung-Perniagaan yang…

Senin, 08 Juli 2019 20:49

Lantik Kadis Kominfo Jadi Dewas PDAM

SAMARINDA. Wali Kota Samarinda Syaharie Jaang menumpukan harapan kepada Kepala…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia.
*