MANAGED BY:
RABU
21 NOVEMBER
KRIMINAL | METROPOLIS | HOT PROMO | BORNEO FC | GAYA
Selasa, 14 Agustus 2018 21:43
Dilema Pensiun Dini dan Pengunduran Diri

Istri Jaang TMS, Demokrat Gugat KPU Kaltim

Puji Setyawati

PROKAL.CO, SAMARINDA. Ada dilema bagi seorang PNS jika mengundurkan diri. Ia akan kehilangan dana pensiun seumur hidup. Profesi PNS dianggap sebagai profesi unggul karena jaminan masa tua. Tak kerja pun terima gaji setelah pensiun. Namun, jika memilih mundur maka tak ada jaminan apapun untuk hari tua.

Sebagai PNS jika ingin maju sebagai caleg pilihan yang paling realistis tentu pensiun dini. Namun sayangnya pilihan ini terbentur aturan. PKPU tidak membolehkan PNS pensiun dini. Harus mengundurkan diri. Ini tentu jadi dilema. Apalagi belum ada jaminan lolos sebagai anggota dewan.

PP Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, bagi PNS yang mengajukan pensiun dini pada dasarnya harus berusia 45 tahun ke atas dan sudah memiliki masa kerja paling sedikit 20 tahun. Skema ini masuk dalam pensiun dini kategori diberhentikan secara terhormat.

Namun secara umum. UU nomor 5/2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) pada paragraf 12 (Bab Pemberhentian) Pasal 87 disebukan seorang PNS diberhentikan dengan hormat karena 5 alasan. Pertama, PNS meninggal dunia. Berhenti atas permintaan sendiri (Pensiun Dini). PNS mencapai batas usia pensiun (BUP). Adanya perampingan organisasi atau kebijakan pemerintah.  Dan PNS sudah tidak cakap secara jasmani dan atau rohani.

Puji Setyawati, istri Wali Kota Samarinda, Syaharie Jaang awalnya mengambil poin berhenti atas permintaan sendiri (pensiun dini). Maka yang bersangkutan mendapat jaminan yang diberikan oleh negara sebagai penghargaan atas jasa-jasa yang telah diberikannya kepada negara. Hak pensiunnya akan dihitung satu kali gaji selama masa mengabdinya. Hanya saja ia berhak terima gaji 70 persen selama masa pengabdiannya. Ditambah tunjangan anaknya jika belum menikah.

Seorang PNS yang telah berusia minimal 50 tahun dan telah mengabdi dengan masa kerja paling sedikit 20 tahun dapat (berhak) mengajukan pensiun dini. Pensiun ini diajukan ketika seorang PNS belum mancapai batas usia pensiunnya.  Namun bagaimanapun siasat Puji untuk maju dalam pencalegan, harus terganjal di tangan KPU Kaltim. DPD Demokrat Kaltim langsung melayangkan gugatan ke Bawaslu Kaltim. kemarin (13/8). 

Puji dicoret dari Daftar Calon Sementara (DCS) lantaran belum memasukkan surat pengunduran diri sebagai ASN. Puji selama ini mengajar di Politeknik Negeri (Polnes) sebagai dosen. Dirinya kemudian memutuskan maju sebagai calon DPRD Kaltim menggunakan kendaraan politik Demokrat dapil Samarinda, nomor urut 1. 

Terkait status ASN yang dipersoalkan oleh KPU Kaltim, Puji menegaskan bahwa dirinya telah mundur sebagai ASN 2 Juli 2018 lalu. Puji juga mengakui bahwa berkas pengunduran diri ini pernah tidak diterima karena persoalan kata-kata, yakni perubahan dari 'pensiun dini' menjadi "mengundurkan diri".

Dan perubahan ini sudah diperbaiki dan berkas sudah kembali disampaikan kepada KPU Kaltim. Puji juga memastikan bahwa seluruh berkas diserahkan di masa yang sudah ditentukan. Kendati demikian, Puji mengakui awalnya ia mengajukan pensiun dini saat maju sebagai caleg. Namun ditolak KPU sehingga ia harus mengurus kembali surat mengundurkan diri terhitung sejak 2 Juli lalu. Seluruh berkas pencalonan sudah diserahkan ke KPU di masa perbaikan. “Yang jelas kami sudah penuhi persyaratan sesuai apa yang diminta KPU,” kata Puji.

Larangan PNS sebagai sebagai caleg termuat pada pasal 240 ayat (1) huruf k Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 mengenai Pemilu. Bagi kepala daerah dan wakil kepala daerah yang memutuskan maju sebagai caleg harus mengundurkan diri. Begitupun anggota TNI dan Polri aktif serta PNS harus mundur jika maju jadi caleg. Hal sama yang berlaku untuk direksi, komisaris, hingga karyawan pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) serta badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara.

Atas dasar ini pula, KPU masih mempersoalkan surat pengunduran dirinya sebagai PNS. Puji disinyalir mengajukan surat pensiun dini bukan pengunduran diri sebagai PNS. Hal ini pula membuat KPU Kaltim tidak meloloskan dirinya atas dokumen tersebut.
Sekretaris DPD Demokrat Kaltim, Edi Rusani juga menegaskan kelengkapan berkas Puji tak masalah. Hanya ada miskomunikasi antara pihaknya dengan KPU. Karena sebelum pengumuman DCS pihaknya sudah mengkonfirmasi dan KPU menyatakan berkas Demokrat memenuhi syarat. Namun setelah diverfikasi ulang Bawaslu baru lah ditemukan ada ketidaklengkapan berkas Puji yang berujung pada tercoret namanya sebagai DCS.

“Sebelumnya kita sudah lampirkan ke KPU adalah surat pensiun dini tapi KPU meminta agar pengunduran diri sehingga kita serahkan jadi sudah clear kok. Salah paham sebetulnya. Yang ada pengunduran tapi di lihat pensiun dini. Itu saja masalahnya. Pengunduran diri tapi ditulis pensiun dini,” terang Edi.  Demokrat sudah melayangkan surat gugatan ke Bawaslu Kaltim. Komisioner Bawaslu Kaltim, Hari Darmanto mengatakan surat gugatan Demokrat sudah diregistrasi di Bawaslu. Selanjutnya pihaknya akan mengatur jadwal sidang dalam beberapa hari kedepan.

Jaang ikut menambahkan, pihaknya segera mengklarifikasi ke Bawaslu Kaltim. Saat ini istrinya sudah menyiapkan berkas-berkas itu lengkap.  “Sebenarnya pengunduran itu diajukan ke Poltek. Dan menurut Poltek masih dalam proses,” ujar Jaang. Cuma, pihaknya memastikan kembali memeriksa baik ke KPU maupun Bawaslu Kaltim. (sapos)

loading...

BACA JUGA

Selasa, 20 November 2018 14:00

Sehari Jadian, Rela Ditiduri

SAMARINDA. Meski hanya mengenyam pendidikan hingga bangku kelas VI sekolah…

Senin, 19 November 2018 15:35

Tragedi KM 27 Loa Janan

TENGGARONG. Laju trailer atau truk gandeng bernopol KT 8657 DC…

Senin, 19 November 2018 15:31

Murka Istri Mandi Bareng Sopir

SAMARINDA. Tuntas sudah jalinan cinta segitiga yang dilakoni Yosef Niron…

Minggu, 18 November 2018 15:47

Tikam Istri Lalu Tersenyum

SAMARINDA. Warga Jalan Jakarta, Gang H Oyon, Loa Bakung, Sungai…

Minggu, 18 November 2018 15:40

Mufakat Jahat Loloskan IUP Bermasalah

SAMARINDA. Selisi data Izin Usaha Pertambangan (IUP) batu bara yang…

Sabtu, 17 November 2018 20:04

Ketua Dewan Dijebloskan ke Rutan

SAMARINDA. Dilaporkan karena diduga melakukan penggelapan, Ketua DPRD Samarinda Alphad…

Sabtu, 17 November 2018 19:59

210 IUP Diduga Tak Terdata di Pusat

SAMARINDA. Carut marut pengelolaan aktivitas pertambangan batu bara di Kaltim…

Jumat, 16 November 2018 11:45

Curiga, KPK Sidak Batu Bara di Mahakam

SAMARINDA. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) turun gunung guna menelusuri dugaan…

Jumat, 16 November 2018 11:41

Rumah Sepasang Lansia Terus Bergerak

SAMARINDA. Sebuah rumah di Jalan KS Tubun terpaksa dikosongkan. Pergerakan…

Kamis, 15 November 2018 14:25

ABG Kabel Telkom Dijarah

SAMARINDA. Apes. Itulah yang dialami MR. ABG ini tertangkap saat…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .