MANAGED BY:
KAMIS
18 OKTOBER
KRIMINAL | METROPOLIS | HOT PROMO | BORNEO FC | GAYA
Rabu, 13 Juni 2018 00:14
Dewan Perjuangkan lewat Raperda

Hak Bangunan Warga Pesisir

Rustam HS

PROKAL.CO, BONTANG. Komisi III DPRD Bontang tengah menyusun Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) atas hak dan bangunan milik warga di kawasan pesisir Kota Bontang.
Selama ini, ribuan masyarakat yang bermukim di kawasan pesisir dan atas laut tak memilik legalitas kepemilikan. Raperda yang disusun nantinya memperbolehkan warga pesisir mengantongi dokumen yang diakui negara.
“Selama ini kasihan warga di pesisir. Misalnya tinggal di Bontang Kuala sejak ratusan tahun lalu tapi tak memiliki hak atas bangunan dan tanah,” ujar Ketua Komisi III DPRD Bontang, Rustam HS saat dihubungi melalui sambungan selulernya.
Rustam menjelaskan, selama ini wacana penyusunan raperda terkait hak atas tanah dan bangunan di kawasan pesisir Bontang terbentur dengan hukum di atasnya. Peraturan agraria sebelumnya mengatur seluruh kawasan pesisir merupakan milik Negara tak dapat dialihkan,maupun diakuisisi.
Padahal di Bontang, 40 persen penduduknya menghuni daerah pesisir. Mereka tak dapat mengagunkan bangunan maupun tanah, karena tak diakui negara. Namun sekarang telah terbit Permen ATR dan Bappenas Nomor 17/2016 Tentang Penataan Pertanahan di Wilayah Pesisir dan Pulau–Pulau Kecil. “Sudah ada acuan hukum kami untuk menyusun Raperdanya. Jadi tak berbenturan lagi,” kata Rustam.
Di dalam pasal 5 ayat 1 huruf d, disebutkan hak atas tanah diperbolehkan bagi masyarakat adat yang turun temurun menetap di kawasan itu. Lalu pasal yang sama, pada ayat 2 huruf c, disebutkan lokasi pesisir diperuntukan bagi pemukiman di atas laut untuk warga adat, dan atau pariwisata.
Atas acuan Permen ATR di atas, pihaknya tengah menyusun Raperda Pemukiman dan Perumahan di Atas Air. Tim asistensi pemerintah bersama Komisi III DPRD menargetkan Raperda ini bakal rampung tahun ini. “Doakan saja supaya bisa rampung cepat. Kami berharap kedepan warga pesisir dapat menggunakan dokumen mereka sebagai agunan untuk modal usaha dan sebagainya,” pungkasnya. (adv/ifr/nin)

loading...

BACA JUGA

Rabu, 17 Oktober 2018 21:09

Usul Pengangkatan Honorer Satu Pintu

BONTANG. Pegawai honorer di lingkungan Pemkot Bontang tak mendapat pengakuan pemerintah pusat. Pasalnya,…

Rabu, 17 Oktober 2018 21:08

DPRD Minta Peran Aktif Orangtua

BONTANG. Kasus kenakalan remaja di Kota Bontang belum juga bisa dihilangkan. Remaja pecandu lem, minuman…

Rabu, 17 Oktober 2018 21:06

DPRD Soroti Keseriusan Pemkot

BONTANG. Angka penggangguran terbuka di Bontang yang mencapai 9 ribu orang mendapat sorotan dari DPRD.…

Selasa, 16 Oktober 2018 23:36

Komisi I Usul Napi Ditanggung BPJS

BONTANG. Komisi I DPRD Bontang prihatin dengan warga Bontang yang menjalani masa hukuman tanpa jaminan…

Selasa, 16 Oktober 2018 23:35

Komisi II Desak RUPS BME

BONTANG. Ketua Komisi II DPRD Bontang, Ubayya Bengawan mendesak pemerintah dan komisaris PT Bontang…

Selasa, 16 Oktober 2018 23:35

DPRD Usul Bangun Sentral Industri

BONTANG. Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bontang menggelar Rapat Kerja dengan Badan…

Senin, 15 Oktober 2018 23:33

Legislator Kawal Penertiban Pasar Rawa Indah

BONTANG Komisi II DPRD Bontang Ubayya Bengawan menyatakan pihaknya akan mengawal terus progres penertiban…

Senin, 15 Oktober 2018 23:33

Komisi I Tolak Draft Perda Nomer 9

BONTANG. DPRD Bontang dengan tegas menolak draf revisi Peraturan Daerah (Perda) Nomor 9 Tahun 2015 yang…

Senin, 15 Oktober 2018 23:32

DPRD Pertanyakan Rencana Rekrutmen P3K

BONTANG. Komisi I DPRD Bontang menggelar rapat kerja terkait rencana rekrutmen pegawai pemerintah dengan…

Kamis, 11 Oktober 2018 00:15

Disdik Kaltim Kumpulkan Dana Rp 700 Juta

KEPEDULIAN masyarakat Kaltim untuk korban bencana memang patut diacungi jempol. Dari kumpulan dana SMK/SMA…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .