MANAGED BY:
KAMIS
21 JUNI
KRIMINAL | METROPOLIS | HOT PROMO | BORNEO FC | GAYA
Rabu, 13 Juni 2018 00:14
Dewan Perjuangkan lewat Raperda

Hak Bangunan Warga Pesisir

Rustam HS

PROKAL.CO, BONTANG. Komisi III DPRD Bontang tengah menyusun Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) atas hak dan bangunan milik warga di kawasan pesisir Kota Bontang.
Selama ini, ribuan masyarakat yang bermukim di kawasan pesisir dan atas laut tak memilik legalitas kepemilikan. Raperda yang disusun nantinya memperbolehkan warga pesisir mengantongi dokumen yang diakui negara.
“Selama ini kasihan warga di pesisir. Misalnya tinggal di Bontang Kuala sejak ratusan tahun lalu tapi tak memiliki hak atas bangunan dan tanah,” ujar Ketua Komisi III DPRD Bontang, Rustam HS saat dihubungi melalui sambungan selulernya.
Rustam menjelaskan, selama ini wacana penyusunan raperda terkait hak atas tanah dan bangunan di kawasan pesisir Bontang terbentur dengan hukum di atasnya. Peraturan agraria sebelumnya mengatur seluruh kawasan pesisir merupakan milik Negara tak dapat dialihkan,maupun diakuisisi.
Padahal di Bontang, 40 persen penduduknya menghuni daerah pesisir. Mereka tak dapat mengagunkan bangunan maupun tanah, karena tak diakui negara. Namun sekarang telah terbit Permen ATR dan Bappenas Nomor 17/2016 Tentang Penataan Pertanahan di Wilayah Pesisir dan Pulau–Pulau Kecil. “Sudah ada acuan hukum kami untuk menyusun Raperdanya. Jadi tak berbenturan lagi,” kata Rustam.
Di dalam pasal 5 ayat 1 huruf d, disebutkan hak atas tanah diperbolehkan bagi masyarakat adat yang turun temurun menetap di kawasan itu. Lalu pasal yang sama, pada ayat 2 huruf c, disebutkan lokasi pesisir diperuntukan bagi pemukiman di atas laut untuk warga adat, dan atau pariwisata.
Atas acuan Permen ATR di atas, pihaknya tengah menyusun Raperda Pemukiman dan Perumahan di Atas Air. Tim asistensi pemerintah bersama Komisi III DPRD menargetkan Raperda ini bakal rampung tahun ini. “Doakan saja supaya bisa rampung cepat. Kami berharap kedepan warga pesisir dapat menggunakan dokumen mereka sebagai agunan untuk modal usaha dan sebagainya,” pungkasnya. (adv/ifr/nin)

loading...

BACA JUGA

Rabu, 20 Juni 2018 00:29

DPRD Terima Banyak Keluhan

SANGATTA. Meskipun Desa Singa Gembara masuk Sangatta, namun fasilitas masih banyak dikeluhkan masyarakat.…

Selasa, 19 Juni 2018 00:38

Jangan Lupa Program Lama yang Mandek

SANGATTA. Banyak program yang tidak terealisasi akibat defisit dalam beberapa tahun. Bagi masyarakat,…

Selasa, 19 Juni 2018 00:34

Aktivis Kaltim Siap “Hambur” Jakarta

SAMARINDA. Sejumlah aktivis Kaltim yang tergabung dalam Gerakan Aktivis Muda (GAM) berencana berkumpul…

Senin, 18 Juni 2018 00:02

Desak Peremajaan Armada Pemadam Kebakaran

BONTANG. DPRD Kota Bontang meminta pemerintah segera melakukan peremajaan seluruh kendaraan truk pengangkut…

Senin, 18 Juni 2018 00:01

Pengawasan Tenaga Kerja Tidak Efektif

BONTANG. Ketua Komisi I DPRD Bontang Agus Haris, menyebut persoalan ketenagakerjaan di Bontang akan…

Rabu, 13 Juni 2018 00:16

Gelar Bukber, Ketua DPRD Pilih Sambangi Ponpes

BONTANG. Ketua DPRD Bontang Nursalam memanfaatkan momen bulan suci Ramadan 1439 H untuk berbagi kebahagiaan…

Selasa, 12 Juni 2018 00:47

DPRD Dukung Wujudkan Smart City

BONTANG. Komisi III DPRD Bontang meminta Dinas Komunikasi Informasi dan Statistik (Diskominfotik) belajar…

Selasa, 12 Juni 2018 00:46

DPRD Minta Penjualan Lem Diperketat

BONTANG. Tren kasus penyalahgunaan lem di kalangan remaja Bontang mendapat sorotan dari Komisi I DPRD…

Selasa, 12 Juni 2018 00:40

Baleg Bakal Inventarisasi Perda Mandul

BONTANG. Badan Legislatif Daerah (Balegda) DPRD Bontang sedang menginventarisir peraturan daerah (perda)…

Selasa, 12 Juni 2018 00:38

Satlantas Awasi Peserta Takbir Keliling

TANJUNG REDEB. Perubahan kebijakan menggelar takbiran keliling di Berau jadi konsekuensi bagi Polres…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .