MANAGED BY:
JUMAT
19 OKTOBER
KRIMINAL | METROPOLIS | HOT PROMO | BORNEO FC | GAYA

METROPOLIS

Jumat, 08 Juni 2018 01:13
Tidak Bisa Asal Menggugat

Kawal Sengketa Pilkada, KPU Siapkan Tim Pakar Hukum

SAMPAIKAN PEMAPARAN. Komisioner KPU Kaltim Viko Januardhy memaparkan proses sengketa pilkada yang harus ditempuh paslon.

PROKAL.CO, SAMARINDA. Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kaltim menegaskan paslon tidak bisa sembarangan melakukan gugatan paska penetapan pemenang. KPU mengantisipasi jika ada gugatan sengketa pilkada nantinya.

Komisioner KPU Kaltim Divisi Hukum Viko Januardhy menjelaskan, gugatan terhadap hasil pilgub dapat dilakukan dengan syarat selisih perolehan suara tidak melebihi 1,5 persen suara sah.

“Gugatan itu dapat dilakukan kalau ada legal standing (kedudukan pemohon, Red). Kedudukan pemohon itu dapat dipenuhi kalau suara nomor 1, 2, 3, dan 4 tidak melampaui 1,5 persen suara sah,” ungkapnya saat konferensi pers di Harris Hotel, Kamis (7/6).
Secara umum dalam pilkada, terdapat beberapa kategori syarat bagi paslon yang mengajukan sengketa. Salah satunya, daerah dengan jumlah pemilih kurang atau lebih dari dua juta suara. Maka selisih suara antar pemenang dengan penggugat adalah 1,5 persen suara sah.

Sementara untuk daerah dengan jumlah penduduk 2-6 juta, maka selisih suara sah tetap 1,5 persen. Hal itu berbeda dengan jumlah penduduk 6-12 juta. Selisih suara yang boleh digugat yakni satu persen.

Viko mengungkapkan, daerah dengan jumlah penduduk 250 ribu jiwa, paslon dapat menyampaikan gugatan apabila selisih suara dua persen. Sementara daerah dengan persentase penduduk 250 sampai 500 ribu jiwa, paslon dapat mengajukan gugatan dengan alasan selisih suara 1,5 persen.

Kategori berikutnya, berlaku untuk daerah dengan jumlah 500 ribu jiwa hingga satu juta jiwa. Syarat selisih perolehan suara yakni satu persen. Kemudian daerah dengan persentase penduduk lebih dari 1 juta jiwa, dapat diajukan gugatan dengan selisih setengah persen suara sah.

Cara menghitungnya, lanjut Viko, persentase selisih tersebut dikali dengan suara sah dalam pemilu. “Tetapi gugatan yang disampaikan harus sesuai waktu yang telah ditentukan,” tambahnya.

Dia menjelaskan, contoh masalah lain yang dapat disengketakan ketika ada masyarakat di suatu desa tidak dapat memilih karena tidak mendapat surat C6, walaupun hanya 200 orang, maka ketika pilkada selesai, masalah itu bisa menjadi objek sengketa.
Selain itu, proses rekrutmen PPK, PPS, hingga KPPS, ketika ditemukan syarat tidak terpenuhi, juga bisa menjadi objek sengketa pilkada. Begitupun ketika ada surat suara yang tidak memenuhi standar PKPU. “Beberapa masalah ini yang sejak awal coba kami minimalisir,” terang Viko.

Walaupun begitu, proses pengajuan gugatan di Mahkamah Konstitusi (MK) memiliki batas waktu tiga hari setelah adanya penetapan resmi dari KPU. Jika lebih dari waktu itu, maka gugatan tidak dapat dilakukan. “Pleno terbuka penyampaian hasil penghitungan surat suara dilakukan tanggal 7-9 Juli,” terangnya.

Kata Viko, berbagai masalah itu telah dikupas pada rapat koordinasi (rakor) KPU Kaltim, kemarin. KPU mengundang Ketua Bawaslu Kaltim, Saipul, untuk membedah masalah pengawasan pemilu. Selain itu, KPU juga menghadirkan Mukhdar dan Mahendra Putra selaku Tim Pakar Hukum Pilgub Kaltim.

“Pak Mukhdar dan Pak Mahendra mengupas masalah problem-problem hukum dalam pilkada. Kami juga mengundang Pak Jopri yang juga komisioner KPU Balikpapan. Sebelumnya beliau pernah mengawal proses gugatan pilkada Balikpapan di MK pada 2015 lalu,” tandasnya. (adv/cyn/nin)

loading...

BACA JUGA

Rabu, 17 Oktober 2018 23:18
Isran Berniat Lakukan Judicial Review Aturan tentang Pengelolaan Energi

SDA Tak Dikelola, Bisa Jadi Bom Waktu

SAMARINDA. Meski Sumber Daya Alam (SDA) seperti minyak, gas dan batu bara masih menjadi primadona di…

Selasa, 16 Oktober 2018 23:23

Pemkot Cicil Utang ke Rumah Sakit

SAMARINDA. Utang Pemkot Samarinda terhadap sejumlah rumah sakit ternyata cukup besar. Totalnya mencapai…

Senin, 15 Oktober 2018 22:37

Dilema Tata Ruang dan Izin Tambang

SAMARINDA. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Samarinda sering jadi sasaran evaluasi Kementerian…

Senin, 15 Oktober 2018 00:34

Konser Amal dan Jalan Sehat Galang Dana Rp 117 Juta

SAMARINDA. Konser Amal dan Jalan Sehat “Bantu Palu dan Donggala” kerja sama Tim Samarinda…

Senin, 15 Oktober 2018 00:20

Lokasi Tes CPNS Belum Terverifikasi

SAMARINDA. Jelang penutupan tes Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) hingga kini Badan Kepegawaian Pendidikan…

Jumat, 12 Oktober 2018 23:39

Klaim Dinas PU, Jembatan Mahakam IV Sudah 80 Persen

SAMARINDA. Di tengah cibiran dari Karang Paci –sebutan DPRD Kaltim-, Pemprov Kaltim tetap optimistis…

Jumat, 12 Oktober 2018 00:59

Samarinda Komitmen, Dijawab dengan MPP

PALANGKA RAYA. Sebanyak 9 wali kota di regional Kalimantan berkumpul di Palangka Raya dalam Rapat Kerja…

Jumat, 12 Oktober 2018 00:58

Sumbang Rp 25 Juta untuk Korban Palu

SAMARINDA. Sekretaris Kota (Sekkot) Samarida, Sugeng Chairuddin memberikan apresiasi khusus kepada seluruh…

Kamis, 11 Oktober 2018 00:21

Tauladan si Penggagas Inovasi

SOSOKNYA sudah sangat familiar di jajaran Pemerintah Kota Samarinda. Dikenal luwes. Mudah bergaul. Gemar…

Selasa, 09 Oktober 2018 00:13

Perbaikan Runway Capai 98 Persen

SAMARINDA. Persiapan demi persiapan terus dilakukan Pemprov Kaltim untuk menyambut kedatangan Presiden…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .