MANAGED BY:
RABU
15 AGUSTUS
KRIMINAL | METROPOLIS | HOT PROMO | BORNEO FC | GAYA

METROPOLIS

Jumat, 08 Juni 2018 01:13
Tidak Bisa Asal Menggugat

Kawal Sengketa Pilkada, KPU Siapkan Tim Pakar Hukum

SAMPAIKAN PEMAPARAN. Komisioner KPU Kaltim Viko Januardhy memaparkan proses sengketa pilkada yang harus ditempuh paslon.

PROKAL.CO, SAMARINDA. Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kaltim menegaskan paslon tidak bisa sembarangan melakukan gugatan paska penetapan pemenang. KPU mengantisipasi jika ada gugatan sengketa pilkada nantinya.

Komisioner KPU Kaltim Divisi Hukum Viko Januardhy menjelaskan, gugatan terhadap hasil pilgub dapat dilakukan dengan syarat selisih perolehan suara tidak melebihi 1,5 persen suara sah.

“Gugatan itu dapat dilakukan kalau ada legal standing (kedudukan pemohon, Red). Kedudukan pemohon itu dapat dipenuhi kalau suara nomor 1, 2, 3, dan 4 tidak melampaui 1,5 persen suara sah,” ungkapnya saat konferensi pers di Harris Hotel, Kamis (7/6).
Secara umum dalam pilkada, terdapat beberapa kategori syarat bagi paslon yang mengajukan sengketa. Salah satunya, daerah dengan jumlah pemilih kurang atau lebih dari dua juta suara. Maka selisih suara antar pemenang dengan penggugat adalah 1,5 persen suara sah.

Sementara untuk daerah dengan jumlah penduduk 2-6 juta, maka selisih suara sah tetap 1,5 persen. Hal itu berbeda dengan jumlah penduduk 6-12 juta. Selisih suara yang boleh digugat yakni satu persen.

Viko mengungkapkan, daerah dengan jumlah penduduk 250 ribu jiwa, paslon dapat menyampaikan gugatan apabila selisih suara dua persen. Sementara daerah dengan persentase penduduk 250 sampai 500 ribu jiwa, paslon dapat mengajukan gugatan dengan alasan selisih suara 1,5 persen.

Kategori berikutnya, berlaku untuk daerah dengan jumlah 500 ribu jiwa hingga satu juta jiwa. Syarat selisih perolehan suara yakni satu persen. Kemudian daerah dengan persentase penduduk lebih dari 1 juta jiwa, dapat diajukan gugatan dengan selisih setengah persen suara sah.

Cara menghitungnya, lanjut Viko, persentase selisih tersebut dikali dengan suara sah dalam pemilu. “Tetapi gugatan yang disampaikan harus sesuai waktu yang telah ditentukan,” tambahnya.

Dia menjelaskan, contoh masalah lain yang dapat disengketakan ketika ada masyarakat di suatu desa tidak dapat memilih karena tidak mendapat surat C6, walaupun hanya 200 orang, maka ketika pilkada selesai, masalah itu bisa menjadi objek sengketa.
Selain itu, proses rekrutmen PPK, PPS, hingga KPPS, ketika ditemukan syarat tidak terpenuhi, juga bisa menjadi objek sengketa pilkada. Begitupun ketika ada surat suara yang tidak memenuhi standar PKPU. “Beberapa masalah ini yang sejak awal coba kami minimalisir,” terang Viko.

Walaupun begitu, proses pengajuan gugatan di Mahkamah Konstitusi (MK) memiliki batas waktu tiga hari setelah adanya penetapan resmi dari KPU. Jika lebih dari waktu itu, maka gugatan tidak dapat dilakukan. “Pleno terbuka penyampaian hasil penghitungan surat suara dilakukan tanggal 7-9 Juli,” terangnya.

Kata Viko, berbagai masalah itu telah dikupas pada rapat koordinasi (rakor) KPU Kaltim, kemarin. KPU mengundang Ketua Bawaslu Kaltim, Saipul, untuk membedah masalah pengawasan pemilu. Selain itu, KPU juga menghadirkan Mukhdar dan Mahendra Putra selaku Tim Pakar Hukum Pilgub Kaltim.

“Pak Mukhdar dan Pak Mahendra mengupas masalah problem-problem hukum dalam pilkada. Kami juga mengundang Pak Jopri yang juga komisioner KPU Balikpapan. Sebelumnya beliau pernah mengawal proses gugatan pilkada Balikpapan di MK pada 2015 lalu,” tandasnya. (adv/cyn/nin)

loading...

BACA JUGA

Selasa, 14 Agustus 2018 21:31

Jaang Kantongi Nama Calon Wawali

SAMARINDA. Proses pemilihan Wakil Wali Kota Samarinda belum menunjukkan tanda-tanda kejelasan. Wali…

Selasa, 14 Agustus 2018 21:26

Pehobi Diajarkan Teknik Kultur Jaringan

Bunga anggrek cukup dikenal secara luas. Bunga dengan nama latin orchidaceae ini merupakan salah satu…

Selasa, 14 Agustus 2018 21:24

Dewan Tuntaskan Dua Agenda

SAMARINDA. DPRD Samarinda kembali menggelar dua agenda dalam rapat paripurna ketujuh masa sidang kedua,…

Senin, 13 Agustus 2018 21:21

Isran-Hadi Dikukuhkan di DPRD Kaltim

SAMARINDA. Masa akhir jabatan Gubernur Kaltim Awang Faroek Ishak memang masih lama yakni 18 Desember…

Senin, 13 Agustus 2018 21:20

ODGJ Perlu Diterima Masyarakat

KEBERADAAN Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) sering kali dipandang sebelah mata masyarakat. Padahal…

Minggu, 12 Agustus 2018 21:23

Ribuan Sapi Dipasok

SAMARINDA. Menjelang hari raya Iduladha 1439 Hijriah yang jatuh pada 22 Agustus mendatang, 3.000 hewan…

Minggu, 12 Agustus 2018 21:22

Kantor Komura Mendadak Dijaga Ketat

SAMARINDA. Kepengurusan Heisruddin Gaffar versi Rapat Anggota Luar Biasa (RALB) meninjau lokasi Kantor…

Sabtu, 11 Agustus 2018 22:10
Soal RSI, MUI Minta Pemprov Tak Ngotot

“Kapan Lagi Gubernur Berjasa ke Umat Islam”

SAMARINDA. Konflik perebutan pengelolaan Rumah Sakit Islam (RSI) Samarinda belum berujung. Ketua MUI…

Sabtu, 11 Agustus 2018 22:09

Siap Bicara dari Hati ke Hati

SAMARINDA. Proyek pembangunan Masjid Pemprov Kaltim dilanjutkan di tengah banyaknya penolakan dan kendala.…

Sabtu, 11 Agustus 2018 22:08

Prioritaskan Tenaga Kerja Lokal!

SAMARINDA. Pj Sekretaris Provinsi (Sekprov) Kaltim Dr Meiliana memastikan Bandara APT Pranoto akan dikelola…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .