MANAGED BY:
KAMIS
18 OKTOBER
KRIMINAL | METROPOLIS | HOT PROMO | BORNEO FC | GAYA
Jumat, 25 Mei 2018 00:24
WADUH..!! Perairan Berau Terus Terancam

Kewenangan Dialihkan ke Pemprov Kaltim

IKUT AWASI. Kendati ada pengalihan kewenangan ke provinsi, namun pemkab tetap melakukan pengawasan di perairan Berau.

PROKAL.CO, TANJUNG REDEB. Luas perairan Kabupaten Berau yang mencapai 1,2 juta hektar menjadi persoalan tersendiri dalam hal pengawasan. Pemerintah Provinsi Kaltim yang paling berwenang dalam melakukan pengawasan, tetapi banyak pihak pesimis pemprov mampu.

Pasca pengalihan kewenangan kabupaten ke provinsi, otomatis perairan Berau saat ini tidak mendapatkan pengawasan dan celah lebih terbuka untuk pelaku pencurian hasil laut dan nelayan nakal.  Meskipun kewenangan Pemerintah Kabupaten Berau saat ini dalam hal kelautan telah beralih ke Pemerintah Provinsi Kaltim, namun upaya dalam menjaga kawasan tersebut tetap dilakukan. Langkah ini diharapkan bisa melindungi ekosistem laut yang dimiliki Berau.

Wakil Bupati Agus Tantomo menegaskan, wilayah perairan di Bumi Batiwakkal sangat luas mencapai 1,2 juta hektar. Tentu pengawasan harus dilakukan maksimal, sehingga kondisi perairan yang sangat luas ini bisa terjaga dengan aman dan baik.

“Saya akui pada saat kewenangan ini masih berada di daerah, pemerintah daerah juga tidak bisa maksimal melakukan pengawasan. Apalagi setelah kewenangan ini berpindah. Jadi saya harapkan kalau daerah tidak bisa mengawasi lagi, provinsi dan pusat tentu harus lebih meningkatkan pengawasan lebih maksimal lagi,” tegasnya.

Walaupun kewenangan ini telah dibatasi, Wabup Agus Tantomo menegaskan, pemerintah daerah tetap melakukan upaya pengawasan dalam menjaga ekosistem perairan laut yang ada. Upaya yang dilakukan ini dengan menyatakan perang terhadap illegal fishing dan perdagangan telur penyu, serta mengeluarkan peraturan daerah yang mengatur larangan penangkapan ikan jenis pari dan hiu.

Dalam pemberantasan ilegal fishing ini, disampaikan Agus Tantomo, pemerintah daerah telah memotong jalur distribusi hasil tangkapan ikan dengan cara ilegal, seperti bom ikan. “Jadi saya instruksikan kepada pedagang dan pembeli untuk tidak membeli ikan hasil bom. Karena penangkap ikan ini masuk dalam kategori ilegal, sehingga bisa dipidanakan. Dan langkah ini telah terbukti dan berhasil,” jelasnya.

Sementara dalam perang terhadap perdagangan telur penyu. Agus Tantomo menyampaikan, saat ini pemerintah daerah telah melakukan pelarangan terhadap perdagangan telur penyu, yang sebelumnya masih dilakukan seperti di pasar.

“Langkah yang kami ambil ini berhasil menekan angkanya hingga 70 persen, tapi masalah muncul kembali, karena di Berau tidak boleh lagi menjual, para penjual ini melakukan penjualan ke luar daerah. Tentu ini memerlukan kerja sama seluruh pihak, jangan sampai di sini dilarang, tapi di luar dijual bebas,” tegasnya. (as/ama)

loading...

BACA JUGA

Rabu, 17 Oktober 2018 21:09

Usul Pengangkatan Honorer Satu Pintu

BONTANG. Pegawai honorer di lingkungan Pemkot Bontang tak mendapat pengakuan pemerintah pusat. Pasalnya,…

Rabu, 17 Oktober 2018 21:08

DPRD Minta Peran Aktif Orangtua

BONTANG. Kasus kenakalan remaja di Kota Bontang belum juga bisa dihilangkan. Remaja pecandu lem, minuman…

Rabu, 17 Oktober 2018 21:06

DPRD Soroti Keseriusan Pemkot

BONTANG. Angka penggangguran terbuka di Bontang yang mencapai 9 ribu orang mendapat sorotan dari DPRD.…

Selasa, 16 Oktober 2018 23:36

Komisi I Usul Napi Ditanggung BPJS

BONTANG. Komisi I DPRD Bontang prihatin dengan warga Bontang yang menjalani masa hukuman tanpa jaminan…

Selasa, 16 Oktober 2018 23:35

Komisi II Desak RUPS BME

BONTANG. Ketua Komisi II DPRD Bontang, Ubayya Bengawan mendesak pemerintah dan komisaris PT Bontang…

Selasa, 16 Oktober 2018 23:35

DPRD Usul Bangun Sentral Industri

BONTANG. Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bontang menggelar Rapat Kerja dengan Badan…

Senin, 15 Oktober 2018 23:33

Legislator Kawal Penertiban Pasar Rawa Indah

BONTANG Komisi II DPRD Bontang Ubayya Bengawan menyatakan pihaknya akan mengawal terus progres penertiban…

Senin, 15 Oktober 2018 23:33

Komisi I Tolak Draft Perda Nomer 9

BONTANG. DPRD Bontang dengan tegas menolak draf revisi Peraturan Daerah (Perda) Nomor 9 Tahun 2015 yang…

Senin, 15 Oktober 2018 23:32

DPRD Pertanyakan Rencana Rekrutmen P3K

BONTANG. Komisi I DPRD Bontang menggelar rapat kerja terkait rencana rekrutmen pegawai pemerintah dengan…

Kamis, 11 Oktober 2018 00:15

Disdik Kaltim Kumpulkan Dana Rp 700 Juta

KEPEDULIAN masyarakat Kaltim untuk korban bencana memang patut diacungi jempol. Dari kumpulan dana SMK/SMA…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .