MANAGED BY:
KAMIS
21 JUNI
KRIMINAL | METROPOLIS | HOT PROMO | BORNEO FC | GAYA
Jumat, 25 Mei 2018 00:24
WADUH..!! Perairan Berau Terus Terancam

Kewenangan Dialihkan ke Pemprov Kaltim

IKUT AWASI. Kendati ada pengalihan kewenangan ke provinsi, namun pemkab tetap melakukan pengawasan di perairan Berau.

PROKAL.CO, TANJUNG REDEB. Luas perairan Kabupaten Berau yang mencapai 1,2 juta hektar menjadi persoalan tersendiri dalam hal pengawasan. Pemerintah Provinsi Kaltim yang paling berwenang dalam melakukan pengawasan, tetapi banyak pihak pesimis pemprov mampu.

Pasca pengalihan kewenangan kabupaten ke provinsi, otomatis perairan Berau saat ini tidak mendapatkan pengawasan dan celah lebih terbuka untuk pelaku pencurian hasil laut dan nelayan nakal.  Meskipun kewenangan Pemerintah Kabupaten Berau saat ini dalam hal kelautan telah beralih ke Pemerintah Provinsi Kaltim, namun upaya dalam menjaga kawasan tersebut tetap dilakukan. Langkah ini diharapkan bisa melindungi ekosistem laut yang dimiliki Berau.

Wakil Bupati Agus Tantomo menegaskan, wilayah perairan di Bumi Batiwakkal sangat luas mencapai 1,2 juta hektar. Tentu pengawasan harus dilakukan maksimal, sehingga kondisi perairan yang sangat luas ini bisa terjaga dengan aman dan baik.

“Saya akui pada saat kewenangan ini masih berada di daerah, pemerintah daerah juga tidak bisa maksimal melakukan pengawasan. Apalagi setelah kewenangan ini berpindah. Jadi saya harapkan kalau daerah tidak bisa mengawasi lagi, provinsi dan pusat tentu harus lebih meningkatkan pengawasan lebih maksimal lagi,” tegasnya.

Walaupun kewenangan ini telah dibatasi, Wabup Agus Tantomo menegaskan, pemerintah daerah tetap melakukan upaya pengawasan dalam menjaga ekosistem perairan laut yang ada. Upaya yang dilakukan ini dengan menyatakan perang terhadap illegal fishing dan perdagangan telur penyu, serta mengeluarkan peraturan daerah yang mengatur larangan penangkapan ikan jenis pari dan hiu.

Dalam pemberantasan ilegal fishing ini, disampaikan Agus Tantomo, pemerintah daerah telah memotong jalur distribusi hasil tangkapan ikan dengan cara ilegal, seperti bom ikan. “Jadi saya instruksikan kepada pedagang dan pembeli untuk tidak membeli ikan hasil bom. Karena penangkap ikan ini masuk dalam kategori ilegal, sehingga bisa dipidanakan. Dan langkah ini telah terbukti dan berhasil,” jelasnya.

Sementara dalam perang terhadap perdagangan telur penyu. Agus Tantomo menyampaikan, saat ini pemerintah daerah telah melakukan pelarangan terhadap perdagangan telur penyu, yang sebelumnya masih dilakukan seperti di pasar.

“Langkah yang kami ambil ini berhasil menekan angkanya hingga 70 persen, tapi masalah muncul kembali, karena di Berau tidak boleh lagi menjual, para penjual ini melakukan penjualan ke luar daerah. Tentu ini memerlukan kerja sama seluruh pihak, jangan sampai di sini dilarang, tapi di luar dijual bebas,” tegasnya. (as/ama)

loading...

BACA JUGA

Rabu, 20 Juni 2018 00:29

DPRD Terima Banyak Keluhan

SANGATTA. Meskipun Desa Singa Gembara masuk Sangatta, namun fasilitas masih banyak dikeluhkan masyarakat.…

Selasa, 19 Juni 2018 00:38

Jangan Lupa Program Lama yang Mandek

SANGATTA. Banyak program yang tidak terealisasi akibat defisit dalam beberapa tahun. Bagi masyarakat,…

Selasa, 19 Juni 2018 00:34

Aktivis Kaltim Siap “Hambur” Jakarta

SAMARINDA. Sejumlah aktivis Kaltim yang tergabung dalam Gerakan Aktivis Muda (GAM) berencana berkumpul…

Senin, 18 Juni 2018 00:02

Desak Peremajaan Armada Pemadam Kebakaran

BONTANG. DPRD Kota Bontang meminta pemerintah segera melakukan peremajaan seluruh kendaraan truk pengangkut…

Senin, 18 Juni 2018 00:01

Pengawasan Tenaga Kerja Tidak Efektif

BONTANG. Ketua Komisi I DPRD Bontang Agus Haris, menyebut persoalan ketenagakerjaan di Bontang akan…

Rabu, 13 Juni 2018 00:16

Gelar Bukber, Ketua DPRD Pilih Sambangi Ponpes

BONTANG. Ketua DPRD Bontang Nursalam memanfaatkan momen bulan suci Ramadan 1439 H untuk berbagi kebahagiaan…

Rabu, 13 Juni 2018 00:14

Dewan Perjuangkan lewat Raperda

BONTANG. Komisi III DPRD Bontang tengah menyusun Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) atas hak dan bangunan…

Selasa, 12 Juni 2018 00:47

DPRD Dukung Wujudkan Smart City

BONTANG. Komisi III DPRD Bontang meminta Dinas Komunikasi Informasi dan Statistik (Diskominfotik) belajar…

Selasa, 12 Juni 2018 00:46

DPRD Minta Penjualan Lem Diperketat

BONTANG. Tren kasus penyalahgunaan lem di kalangan remaja Bontang mendapat sorotan dari Komisi I DPRD…

Selasa, 12 Juni 2018 00:40

Baleg Bakal Inventarisasi Perda Mandul

BONTANG. Badan Legislatif Daerah (Balegda) DPRD Bontang sedang menginventarisir peraturan daerah (perda)…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .