MANAGED BY:
KAMIS
18 OKTOBER
KRIMINAL | METROPOLIS | HOT PROMO | BORNEO FC | GAYA

METROPOLIS

Senin, 21 Mei 2018 00:32
Pemerintah Harus Benahi Sasaran Subsidi BBM
ANTISIPASI. Mengantisipasi kenaikan harga minyak global, pemerintah harus memastikan subsidi BBM harus tepat sasaran.

PROKAL.CO, PRESIDEN Jokowi disarankan segera melakukan antisipasi terhadap gejolak harga crude oil atau harga minyak mentah dunia. Sebab, sangat dipastikan, gejolak harga minyak dunia bisa mengancam perekonomian Indonesia.

Pakar ekonomi dan teknologi perminyakan Universitas Parahyangan (Unpar) FX Husin mengatakan, harga minyak dunia saat ini berada di kisaran 65 dolar amerika per barel, sementara patokan harga minyak yang tertera di Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2018 berada di angka 48 dolar amerika per barel.

"Kondisi harga perminyakan dunia akan sangat mempengaruhi kondisi perekonomian dalam negeri kita, terutama pada masa-masa sekarang, dimana kita menghadapi tahun politik," ujar Husin dalam keterangannya, Minggu (21/5).

Dia mengingatkan, setiap negara memiliki kepentingan menjaga stabilitas keamanan, ekonomi dan pangan di dalam negerinya sendiri. Demikian pula dengan Indonesia.

Husin mengatakan, pada pertemuan Forum Konferensi Tingkat Tinggi pada 27 Februari 2018, di Jakarta, yang mengupas tentang Model Pertumbuhan Baru Dalam Mengubah Lanskap Global, telah disepakati bahwa Indonesia harus mempertahankan dan mengembangkan ekonomi nasional yang mengalami perubahan di 2018 ini.

"Salah satu solusi mengatasi persoalan itu, pemerintah harus segera mengantisipasi kenaikan harga minyak global, dengan memastikan subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) yang dilakukan negara melalui pemerintah harus tepat sasaran dan tepat guna," tutur Husin.

Lebih lanjut, pria yang juga Co Inventor Hydropath Technology for Fuel  ini mengatakan, hendaknya masyarakat tidak mengisi bahan bakar kendaraan mewah dengan BBM yang bersubsidi.

Pengendalian penggunaan BBM bagi kendaraan bermotor, lanjut Husin, bisa sebagai alternatif solusi mengatasi persoalan ekonomi Indonesia. Dia menyarankan,  pemerintah dapat segera mengeluarkan peraturan untuk jenis kendaraan tertentu harus menggunakan BBM Non Subsidi.

"Misalnya, pembatasan berdasarkan tahun pembuatan kendaraan, seperti dimulai 2012. Juga pembatasan berdasarkan isi silinder, mulai dari 2000 cc ke atas, termasuk pembatasan kendaraan jenis penumpang pribadi," jelasnya.

Husin pun menyatakan, cara mengontrol atau mengawasi aturan itu pun sangat mempengaruhi perkembangan perekonomian Indonesia. Oleh karena itu, menurut dia, pemerintah melalui Kepolisian Republik Indonesia segera melakukan perubahan warna nomor kendaraan.

"Perubahan warna nomor kendaraan itu harus menggunakan BBM non subsidi," ujar Husin.

Wacana perubahan warna nomor kendaraan itu, lanjut dia, sudah pernah diwacanakan oleh Polri pada 2017 lalu, naman tidak dilakukan. “Ya sekarang bisa diterapkan lagilah,” ujarnya.

Memasuki Triwulan Pertama, Indonesia mengalami kelangkaan BBM jenis premium di berbagai daerah.

Wakil Menteri Energi Sumber Daya Mineral Archandra Tahar menyampaikan, kekurangan pasokan premium terjadi hampir di seluruh wilayah Indonesia. Namun demikian, Archandra tidak mau menyebutkankan wilayah mana saja yang mengalami kekurangan pasokan premium.

Dia hanya menyebutkan, jika kekurangan pasokan premium itu tidak merata.

"Tapi yang saya tahu dari Sabang Sampai Merauke ada kelangkaan, ada kekurangan pasokan oleh Pertamina dan itu dicermati oleh BPH Migas, datanya valid," kata Archandra.

Archandra menambahkan bahwa Presiden Jokowi akan merevisi Peraturan Presiden (Perpres) 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak.

Dengan direvisinya Perpres tersebut, lanjut dia, Pertamina selaku penyedia BBM jenis premium bakal mendapat tugas baru dengan memasok premium ke seluruh wilayah Indonesia.

“Nantinya untuk premium juga akan dilakukan penugasan Pertamina di wilayah Jamali (Jawa, Madura, Bali) setelah Perpres tersebut ditandatangani oleh Bapak Presiden,” imbuhnya.

Saat ini, aturan yang tertuang dalam Perpres 191 hanya menugaskan Pertamina untuk memasok premium ke luar wilayah Jamali. Sedangkan di wilayah Jamali, berdasarkan Perpres tersebut, Pertamina ditugaskan untuk memasok solar. (wid/rmol/ama)

loading...

BACA JUGA

Rabu, 17 Oktober 2018 23:18
Isran Berniat Lakukan Judicial Review Aturan tentang Pengelolaan Energi

SDA Tak Dikelola, Bisa Jadi Bom Waktu

SAMARINDA. Meski Sumber Daya Alam (SDA) seperti minyak, gas dan batu bara masih menjadi primadona di…

Selasa, 16 Oktober 2018 23:23

Pemkot Cicil Utang ke Rumah Sakit

SAMARINDA. Utang Pemkot Samarinda terhadap sejumlah rumah sakit ternyata cukup besar. Totalnya mencapai…

Senin, 15 Oktober 2018 22:37

Dilema Tata Ruang dan Izin Tambang

SAMARINDA. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Samarinda sering jadi sasaran evaluasi Kementerian…

Senin, 15 Oktober 2018 00:34

Konser Amal dan Jalan Sehat Galang Dana Rp 117 Juta

SAMARINDA. Konser Amal dan Jalan Sehat “Bantu Palu dan Donggala” kerja sama Tim Samarinda…

Senin, 15 Oktober 2018 00:20

Lokasi Tes CPNS Belum Terverifikasi

SAMARINDA. Jelang penutupan tes Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) hingga kini Badan Kepegawaian Pendidikan…

Jumat, 12 Oktober 2018 23:39

Klaim Dinas PU, Jembatan Mahakam IV Sudah 80 Persen

SAMARINDA. Di tengah cibiran dari Karang Paci –sebutan DPRD Kaltim-, Pemprov Kaltim tetap optimistis…

Jumat, 12 Oktober 2018 00:59

Samarinda Komitmen, Dijawab dengan MPP

PALANGKA RAYA. Sebanyak 9 wali kota di regional Kalimantan berkumpul di Palangka Raya dalam Rapat Kerja…

Jumat, 12 Oktober 2018 00:58

Sumbang Rp 25 Juta untuk Korban Palu

SAMARINDA. Sekretaris Kota (Sekkot) Samarida, Sugeng Chairuddin memberikan apresiasi khusus kepada seluruh…

Kamis, 11 Oktober 2018 00:21

Tauladan si Penggagas Inovasi

SOSOKNYA sudah sangat familiar di jajaran Pemerintah Kota Samarinda. Dikenal luwes. Mudah bergaul. Gemar…

Selasa, 09 Oktober 2018 00:13

Perbaikan Runway Capai 98 Persen

SAMARINDA. Persiapan demi persiapan terus dilakukan Pemprov Kaltim untuk menyambut kedatangan Presiden…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .