MANAGED BY:
KAMIS
21 JUNI
KRIMINAL | METROPOLIS | HOT PROMO | BORNEO FC | GAYA

METROPOLIS

Senin, 21 Mei 2018 00:32
Pemerintah Harus Benahi Sasaran Subsidi BBM
ANTISIPASI. Mengantisipasi kenaikan harga minyak global, pemerintah harus memastikan subsidi BBM harus tepat sasaran.

PROKAL.CO, PRESIDEN Jokowi disarankan segera melakukan antisipasi terhadap gejolak harga crude oil atau harga minyak mentah dunia. Sebab, sangat dipastikan, gejolak harga minyak dunia bisa mengancam perekonomian Indonesia.

Pakar ekonomi dan teknologi perminyakan Universitas Parahyangan (Unpar) FX Husin mengatakan, harga minyak dunia saat ini berada di kisaran 65 dolar amerika per barel, sementara patokan harga minyak yang tertera di Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2018 berada di angka 48 dolar amerika per barel.

"Kondisi harga perminyakan dunia akan sangat mempengaruhi kondisi perekonomian dalam negeri kita, terutama pada masa-masa sekarang, dimana kita menghadapi tahun politik," ujar Husin dalam keterangannya, Minggu (21/5).

Dia mengingatkan, setiap negara memiliki kepentingan menjaga stabilitas keamanan, ekonomi dan pangan di dalam negerinya sendiri. Demikian pula dengan Indonesia.

Husin mengatakan, pada pertemuan Forum Konferensi Tingkat Tinggi pada 27 Februari 2018, di Jakarta, yang mengupas tentang Model Pertumbuhan Baru Dalam Mengubah Lanskap Global, telah disepakati bahwa Indonesia harus mempertahankan dan mengembangkan ekonomi nasional yang mengalami perubahan di 2018 ini.

"Salah satu solusi mengatasi persoalan itu, pemerintah harus segera mengantisipasi kenaikan harga minyak global, dengan memastikan subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) yang dilakukan negara melalui pemerintah harus tepat sasaran dan tepat guna," tutur Husin.

Lebih lanjut, pria yang juga Co Inventor Hydropath Technology for Fuel  ini mengatakan, hendaknya masyarakat tidak mengisi bahan bakar kendaraan mewah dengan BBM yang bersubsidi.

Pengendalian penggunaan BBM bagi kendaraan bermotor, lanjut Husin, bisa sebagai alternatif solusi mengatasi persoalan ekonomi Indonesia. Dia menyarankan,  pemerintah dapat segera mengeluarkan peraturan untuk jenis kendaraan tertentu harus menggunakan BBM Non Subsidi.

"Misalnya, pembatasan berdasarkan tahun pembuatan kendaraan, seperti dimulai 2012. Juga pembatasan berdasarkan isi silinder, mulai dari 2000 cc ke atas, termasuk pembatasan kendaraan jenis penumpang pribadi," jelasnya.

Husin pun menyatakan, cara mengontrol atau mengawasi aturan itu pun sangat mempengaruhi perkembangan perekonomian Indonesia. Oleh karena itu, menurut dia, pemerintah melalui Kepolisian Republik Indonesia segera melakukan perubahan warna nomor kendaraan.

"Perubahan warna nomor kendaraan itu harus menggunakan BBM non subsidi," ujar Husin.

Wacana perubahan warna nomor kendaraan itu, lanjut dia, sudah pernah diwacanakan oleh Polri pada 2017 lalu, naman tidak dilakukan. “Ya sekarang bisa diterapkan lagilah,” ujarnya.

Memasuki Triwulan Pertama, Indonesia mengalami kelangkaan BBM jenis premium di berbagai daerah.

Wakil Menteri Energi Sumber Daya Mineral Archandra Tahar menyampaikan, kekurangan pasokan premium terjadi hampir di seluruh wilayah Indonesia. Namun demikian, Archandra tidak mau menyebutkankan wilayah mana saja yang mengalami kekurangan pasokan premium.

Dia hanya menyebutkan, jika kekurangan pasokan premium itu tidak merata.

"Tapi yang saya tahu dari Sabang Sampai Merauke ada kelangkaan, ada kekurangan pasokan oleh Pertamina dan itu dicermati oleh BPH Migas, datanya valid," kata Archandra.

Archandra menambahkan bahwa Presiden Jokowi akan merevisi Peraturan Presiden (Perpres) 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak.

Dengan direvisinya Perpres tersebut, lanjut dia, Pertamina selaku penyedia BBM jenis premium bakal mendapat tugas baru dengan memasok premium ke seluruh wilayah Indonesia.

“Nantinya untuk premium juga akan dilakukan penugasan Pertamina di wilayah Jamali (Jawa, Madura, Bali) setelah Perpres tersebut ditandatangani oleh Bapak Presiden,” imbuhnya.

Saat ini, aturan yang tertuang dalam Perpres 191 hanya menugaskan Pertamina untuk memasok premium ke luar wilayah Jamali. Sedangkan di wilayah Jamali, berdasarkan Perpres tersebut, Pertamina ditugaskan untuk memasok solar. (wid/rmol/ama)

loading...

BACA JUGA

Kamis, 21 Juni 2018 00:31

Banjir Samarinda Ada Solusinya

Rusmadi Wongso, mantan kepala Bappeda, Sekprov Kaltim menjelang fajar menyingsing pemerintahannya di…

Rabu, 20 Juni 2018 00:33

Tahun Pertama, 100 Ribu Lowongan Kerja

TINGKAT Pengangguran Terbuka (TPT) di Kaltim pada Agustus 2017 mencapai 6,91 persen atau sebanyak 114.289…

Selasa, 19 Juni 2018 00:38

Pasang 5 Ribu Wifi Gratis se-Kaltim

Perubahan Kalimantan Timur menuju Kaltim Bermartabat tinggal menunggu waktu. Melalui teknologi, Rusmadi…

Senin, 18 Juni 2018 00:58

Rusmadi Buka Bersama Jurnalis Kaltim di MLG

Sehari sebelum merayakan Lebaran Idul Fitri 1439 H/2018, Calon Gubernur Kaltim Rusmadi mengajak puluhan…

Senin, 18 Juni 2018 00:11

Mal Masih Jadi Destinasi Favorit

SAMARINDA. Momentum libur Lebaran tak jarang dilewatkan masyarakat untuk berlibur. Khusus di Samarinda,…

Senin, 18 Juni 2018 00:09

Wow! Ada Rumah DP 0 Persen di Kaltim

SAMARINDA. Bisa terealisasi. Demikian kesimpulan penelitian dan kajian sejumlah pakar, praktisi, serta…

Kamis, 14 Juni 2018 07:32
Ramadan

3 Kebaikan yang Menghantarkan ke Syurga

Alhamdulillah kita sudah sampai di hari terakhir Ramadan. Semoga Allah senantiasa melimpahkan rahmatnya.…

Rabu, 13 Juni 2018 13:07

Tiga Tanda Kemenangan Ramadan

apak dan ibu yang dimuliakan Allah, Ramadan sudah masuk hari ke-28 dan besok terakhir kita bersama Ramadan.…

Rabu, 13 Juni 2018 00:03

MAN 1 Syukuran Kenaikan Kelas

SEBAGAI ucapan rasa syukur atas kenaikan kelas, para siswa Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 1 mengadakan…

Selasa, 12 Juni 2018 00:50

27 Juni Jadi Hari Libur, KPU Imbau Masyarakat Penuhi TPS

SAMARINDA. Waktu pencoblosan Pilgub Kaltim tinggal hitungan pekan.  Komisi Pemilihan Umum (KPU)…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .