MANAGED BY:
SABTU
15 DESEMBER
KRIMINAL | METROPOLIS | HOT PROMO | BORNEO FC | GAYA
Rabu, 16 Mei 2018 00:27
Kontraktor Lokal “Teriak” Lagi, KENAPA LAGI?

Pemkab Kukar Terus Ditagih Utang

TAGIH UTANG. Perwakilan kontraktor menyampaikan tuntutannya agar Pemkab Kukar segera membayar utang kepada pihak ketiga, Selasa (15/5) pagi. Kehadiran mereka diterima Sekkab Marli serta pejabat terkait.

PROKAL.CO, TENGGARONG. Badai defisit telah mendera keuangan daerah Pemkab Kutai Kartanegara (Kukar) dalam beberapa tahun terakhir. Puncaknya di 2017 serta 2018 ini, Pemkab Kukar tercatat memiliki utang mencapai Rp 300 miliar lebih kepada sejumlah kontraktor lokal alias pihak ketiga. Nah, Selasa (15/5) pagi, perwakilan para kontraktor lokal itu “teriak” kembali, menagih pembayaran ke Pemkab Kukar.

“Kami minta Pemkab Kukar benar-benar serius berupaya membayar utang kepada pihak ketiga. Jangan hanya bisa memberikan janji untuk segera membayar utang tersebut. Segera cepat direalisasikan supaya pihak ketiga tidak terus menanggung kerugian seperti ini,” ujar Witomo Saputra, dalam orasinya selaku koordinator perwakilan kontroktor lokal saat berunjukrasa di depan Kantor Setkab Kukar, Selasa (15/5) pagi.

Aksi demo perwakilan kontraktor lokal itu mendapatkan pengamanan maksimal dari petugas Polres Kukar, Satpol PP serta Polsek Tenggarong. Setelah menyampaikan orasi, Witomo dan beberapa rekannya diterima berdialog dengan Sekretaris Kabupaten (Sekkab) Kukar, Marli serta pejabat terkait lainnya.

“Di sini kami tidak yakin Pemkab Kukar bisa membayar utangnya sebesar Rp 300 miliar lebih kepada pihak ketiga, sampai 2019 nanti. Maka kami minta kepastian tentang waktu pembayaran utang tersebut. Karena para kontraktor juga harus membayar pinjamannya kepada para pekerja dan pihak lainnya,” tegas Witomo, lagi.

Menanggapi hal itu, Sekkab Marli menuturkan Pemkab Kukar sudah menargetkan bisa membayar semua utangnya kepada pihak ketiga, melalui APBD Perubahan 2018. Karena jika pembayatan utang dilakukan tanpa melalui aturan berlaku, maka Pemkab Kukar justru bisa terjerat hukum.

“Pemkab Kukar tidak bisa langsung membayarkan utangnya kepada pihak ketiga. Karena alokasi anggaran untuk itu (bayar utang, Red) belum masuk di APBD Murni 2018. Maka pembayaran bisa dilakukan nanti setelah anggarannya masuk di APBD Perubahan,” ungkap Marli.

Tidak sekadar menagih utang, para perwakilan kontraktor lokal itu juga mengingatkan Pemkab Kukar, supaya melakukan pembangunan sesuai program berpihak rakyat. Sebab sejauh ini terdapat sejumlah langkah pembangunan dinilai kurang tepat. Lebih berpihak kepada kepentingan perorangan, bukan mencerminkan kebutuhan masyarakat.

“Kami juga ikut mengawasi langkah pembangunan dilakukan Pemkab Kukar. Jangan mengabaikan hal penting. Misalnya, menunda pembangunan gedung SMP Negeri 1 Tenggarong yang sangat mendesak bagi pelajar. Bayangkan, selama 2 tahun ini pelajar SMP Negeri 1 Tenggarong harus menumpang di sekolah lain. Seharusnya itu diutamakan,” kata Witomo. (idn/upi)

loading...

BACA JUGA

Selasa, 13 Oktober 2015 13:45

Rumah Terbakar, Pemilik Masuk RS

<p>TANJUNG REDEB. Begitu melihat api berkobar di atas rumahnya, Made, warga Jalan AKB Sanipah…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .